Kebijakan Fiskal dan Krisis Iklim

Kebijakan Fiskal dan Krisis Iklim

Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, atua pembangunan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup. Dalam perwujudannya sangat berkaitan erat dengan kebijakan fiskal suatu daerah, faktor pendorong yang harusnya bisa menjadi cara yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sekaligus lingkungan tempat mereka tinggal. 

Program pembangunan pada sektor pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan perlu dilakukan pendekatan yang dapat meningkatkan fungsi dan kelestarian lingkungan.. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah faktor pendorong tersebut yang bisa dioptimalkan fungsinya. 

Penganggaran yang baik ketika kebijakan fiskal tersebut dapat mendorong pembangunan pada peningkatan pelayanan publik dan pertumbuha ekonomi yang berorientasi pada lingkungan hidup, yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan prinsip trickle down effect atau secara sederhana nya kegiatan perekonomian yang berjalan dapat memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi di bawahnya yang lebih kecil. 

Sehingga masyarakat ekonomi menegah ke bawah dapat terkatrol ke ekonomi yang skalanya lebih tinggi. Dan bukan hanya itu, keamanan dan kenyamanan untuk tinggal akan meningkat seiring dengan kebahagiaan warga kotanya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ketika lingkungan sehat dan ekonomi tumbuh dengan baik, maka defisini kesejahteran bisa terpenuhi.  

Pada prosesnya penggunaan APBD memang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteran masyarakatnya dengan indikator yang biasa dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu inidkator dengan tiga variabel di dalamnya mulai dari pendidikan, kesehatan dan kemampuan fiskal perorangan, dan IPM ini biasa dijadikan pembanding daerah satu dan lainnya untuk melihat apakah terjadi ketimpangan pembangunan. 

Namun meskipun demikian, yang bisa meningkatkan nilai masing-masing variabel tentu kebijakan anggaran program disetiap wilayah berbeda-beda. Sehingga untuk bisa memaksimalkan anggaran yang tersedia diperlukan program inovasi dan tepat sasaran. 

Program inovasi yang dimaksud menaruh inovasi yang dapat memperbaiki lingkungan kita yang mulai rusak dan melakukan pencegahan terhadap kerusakan yang semakin parah. Krisis iklim sudah tidak bisa dihindarkan tapi upaya untuk mengurangi dan mencegah krisis iklim dan dampaknya bisa dilakukan pencegahan dan adaptasi dari setiap program dan kegiatan yang dirancang berdasarkan kebijakan fiskal yang diambil. 

Keberpihakan anggaran dalam melakukan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di hari ini harus bisa juga mendukung lingkungan hidup tetap sehat dan ekosistemnya dapat memberikan nilai dan kebermanfaatan luas. Mungkin terdengar seperti sangat sulit, tapi alih-alih berpikir demikian, kita bisa berfokus pada potensi yang bisa dilakukan dan sangat mungkin dilakukan. Negara-negara dunia sepakat untuk bisa menurunkan emisi karbonnya melalui kebijakan terpusat yang mendorong peningkatan produk hijau / ramah lingkungan, mulai dari energi, pangan, dan kebutuhan pokok lainnya. 

Kebijakan fiskal dalam mengatur anggaranya untuk bisa mendukung terwujudnya hal tersebut harus bisa diejawantahkan dalam program dan kegiatan yang nyata. Isu terkait krisis iklim harus bisa diarusutamakan kepada berbagai pemangku kepentingan karena sangat berpengaruh besar terhadap keberppihakan nantinya, seperti yang kita ketahui bahwa pendekatan dalam melakukan rancangan pembangunan dan penganggaran itu melalui banyak corong, mulai dari politis, teknokratik, partisipatif masyrakat, hingga arahan pusat dan isu yang muncul dari komunitas akar rumput. Sehingga seluruh unsur dalam pembangunan harus mengetahui krisis iklim secara umum dan sektor yang terdampak serta upaya adaptasi dan mitigasi apa yang bisa dilakukan untuk melakukan aksi iklim, karena jika pembicaraan ini tidak sampai dilingkup mereka para pemangku kepentingan, maka tidak akan pernah ada keberpihakan anggaran untuk mengatasi krisis iklim tersebut.

Sehingga, upaya dalam mengurangi dampak dan meningkatnya risiko dari krisis iklim perlu secara kolektif memiliki pemahaman bersama yang utuh dalam melihat anggaran dalam mengupayakan kesehateraan, yang tidak lagi diukur dari pelayanan publik baik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi melainkan cara dan pendekatannya harus bisa berdampak pada perbaikan lingkungan, setidaknya tidak ada kerusakan lagi yang semakin parah.