Pilkada DKI 2017 sudah selesai 3 bulan yang lalu dengan berjalan aman, lancar, dan sukses. Kami sebagai warga DKI dan sekaligus mantan ketua KPPS pada saat pilkada berlangsung, merasa  lega, puas dan bangga  atas kesuksesan hajatan tersebut. Meskipun diliputi rasa was-was dan khawatir akan kegaduhan karena beberapa hari sebelum pilkada ada rencana gerakan macam-macam yang akan mengawasi setiap TPS. Akhirnya setelah ada kepastian dari pemerintah bahwa setiap TPS akan dijaga oleh personil polri dan TNI, kami-kami yang berada di garis paling depan sebagai petugas KPPS merasa aman. Dan terbukti bahwa masyarakat Jakarta lebih rasional dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dapat memecah belah bangsa sehingga pilkada berjalan dengan aman, lancar, dan tertib.
                                               Â
Jika dibandingkan dengan pilkada di daerah lain, pilkada DKI 2017 amat sangat menyita perhatian public dan sangat menyita energi bangsa. Selain konstelasi politik yang tajam, Jakarta juga merupakan ibu kota Negara sekaligus menjadi barometer legitimasi "keperkasaan" suatu partai politik. Bahkan pilkada DKI 2017 juga menjadi sorotan media international dan dunia. Semoga saja pengalaman pilkada DKI 2017 dapat dijadikan pembelajaran yang baik untuk pilkada di daerah lain maupun pada pilkada DKI tahun-tahun berikutnya.
Namun dibalik semua cerita kesuksesan dan hingar bingar pilkada DKI 2017 yang lalu itu, teryata masih menyisakan masalah yang serius hingga saat ini yang belum terselesaikan dengan tuntas, yaitu  tentang penyelewengan dana operasional TPS se kelurahan Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat yang dilakukan oleh Ketua PPS Kel. Kapuk dengan TOTAL 90 juta lebih !
Secara demografis kelurahan Kapuk Kec. Cengkareng adalah merupakan kelurahan terluas dan terpadat di DKI dengan luas kurang lebih 7.18 KM persegi, data tahun 2013 menunjukan terdapat 14.303 Kepala Keluarga, terdiri dari 16 RW, dan terbagi 220 RT. Â Saking luas dan padatnya jumlah penduduk, jumlah suara di kelurahan kapuk mampu mendudukan tiga anggota dewan ke kebun sirih. Maka tak heran jika pada Pilkada DKI 2017 lalu, di kelurahan Kapuk terdapat 178 TPS. Mungkin ini adalah merupakan rekor terbanyak dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia bahwa satu kelurahan terdapat 178 TPS!
Adapun penjelasan tentang penyelewengan dana operasional KPPS Kapuk yang di selewengkan oleh ketua PPS Kapuk adalah sebagai berikut :
A. PUTARAN 1
Ada beberapa anggaran/dana TPS yang tidak diberikan oleh PPS ke KPPS :
- Uang penulisan C6 sebesar Rp. 100.000.; / TPS Â ( 178 TPS x 100.000 = Rp. 17.800.000)
- Uang antar kotak Rp. 75.000. / TPS . (178 TPS x 75.000 = Rp. 13.350.000)
- Pemotongan uang makan Rp. 60.000. / TPS . ( 178 TPS x 60.000 = Rp. 10.680.000)
- TOTAL PENYELEWENGAN Rp. 41.830.000,-
B. PUTARAN 2
Ada beberapa anggaran/dana TPS yang tidak diberikan oleh PPS ke KPPS :
- Uang penulisan C6 sebesar Rp. 100.000.; / TPS Â ( 178 TPS x 100.000 = Rp. 17.800.000)
- Uang antar kotak Rp. 75.000. / TPS . (178 TPS x 75.000 = Rp. 13.350.000)
- Pemotongan uang makan Rp. 100.000. / TPS . ( 178 TPS x 100.000 = Rp. 17.800.000) (Pada saat rencana pemotongan dirapatkan, terjadi pro dan kontra, tetapi akhirnya tetap dipotong oleh PPS)
- TOTAL PENYELEWENGAN Rp. 48.780.000.-
      TOTAL PENYELEWENGAN 2 PUTARAN ADALAH  Rp. 90.780.000.-
Dalam menyikapi masalah tersebut, kami sudah membuat pengaduan secara tertulis (ada arsip dokumen ) pada tanggal 17 April 2017 Â ke KPUD Jakarta Barat bertemu dengan Bp. Aminsyah/Sekretaris KPUD Jakbar, Sehari setelah pengaduan kami lakukan, Tim dari KPUD Jakbar langsung melakukan investigasi ke PPS Kel. Kapuk, dengan menemui ketua PPS Kapuk sekaligus klarifikasi soal pengaduan dari kami. Hasilnya adalah pengakuan dari ketua PPS Kel. Kapuk bahwa uang sudah dipergunakan 8.5 juta (pembicaraan kami dengan Bp. Aminsyah lewat telepon), tetapi kami menuntut agar klarifikasi dari ketua PPS dilakukan melalui rapat yang dihadiri oleh seluruh ketua KPPS dan membuat laporan secara tertulis untuk disampaikan pada saat rapat.
Yang mengagetkan kami, ternyata dana sudah dipergunakan oleh PPS untuk hal-hal yang kami nilai mengada-ada, misalnya untuk makan, ngopi dan beli rokok , memborong skuteng, untuk membayar tenaga PPSU Kelurahan,membuat LPJ, Â untuk memberi makan tenaga pengamanan (TNI/Polri), akhirnya rapat klarifikasi yang diadakan oleh ketua PPS Kapuk tersebut kami anggap deadlock. Karena klarifikasi yang disampaikan oleh ketua PPS kami anggap mengada-ada dan tidak akuntabel, karena hanya berupa catatan pengeluaran tanpa dapat membuktikan dengan kwitansi atas pengeluaran uang tersebut yang mencapai puluhan juta rupiah. Kami juga mempertanyakan legalitas pemotongan uang tersebut?
Menurut perhitungan kami, jika dana operasional TPS/KPPS yang sudah diselewengkan sebesar  Rp. 90.780.000.- dibagi dengan 178 TPS, maka HAK tiap TPS adalah Rp. 510.000.- Akhirnya dalam rapat tersebut dengan disaksikan dan dihadiri 8 RW, disepakati satu surat peryataan diatas materai bahwa saudara ketua PPS kapuk sanggup mengembalikan uang sebesar Rp. 410.000.- / TPS paling lambat tanggal 27 Mei 21017, apabila tidak dapat menepati janji tersebut saudara ketua PPS  siap dibawa ke ranah hukum. Â
Ternyata pada tanggal yang sudah dijanjikan tersebut, Ketua PPS Kapuk tidak dapat menepatinya, akhirnya pada tanggal 30 Mei 2017, kami membuat aduan lagi (ada arsip dokumen) kepada KPUD Provinsi DKI, dan diterima oleh dua orang komisioner yaitu Ibu Dahlia Umar dan Bp. Moh.Sidik. Dalam pertemuan sore tersebut kami serahkan surat aduan, kronologis kejadian, dan semua dokumen pendukung untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan langkah-langkah berikutnya.
Setelah menunggu hampir dua bulan  ternyata tidak ada respon dari KPUD DKI, karena sejak kami adukan ke KPUD DKI, hingga saat ini hari senin, tanggal 24 Juli 2017 kami belum pernah sekalipun dihubungi . Terkesan aduan kami dibiarkan berlarut-larut padahal menurut kami, kasus penyelewengan ini adalah masalah yang serius mengingat kasus ini bukan hanya soal TERAMPASNYA HAK 178 TPS dengan jumlah anggota 1.602 orang !, tetapi ada TINDAKAN KORUPSI Dana Negara yang bersumber dari APBD DKI!.