"Ferdy Sambo itu hanya oknum"
Tumben pembelaan semacam itu hampir tak terdengar. Selama 2 bulan perjalanan pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J, rasanya belum ada narasi yang menyebut "Sambo hanya oknum".
Padahal, biasanya jika ada kasus polisi nakal yang terungkap dan viral di media, labelisasi "oknum" mudah disematkan. Tujuannya tentu untuk menjaga nama baik institusi sekaligus untuk "meringankan" kadar tanggung jawab yang bersangkutan. Seolah dengan label oknum, perilaku nakalnya tak perlu dibesar-besarkan oleh masyarakat.
"Jangan hanya karena nila setitik, lalu jadi rusak susu sebelanga". Begitu argumentasi pembelaannya.
Sebab polisi yang baik jumlahnya lebih banyak. Sementara polisi nakal hanya segelintir saja. Kelakuan polisi-polisi nakal jangan disangkutpautkan dengan kebaikan-kebaikan polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Sedikit noda yang dipercikkan oleh "oknum" bukan cerminan dari putihnya susu di belanga.
Kalau demikian adanya bukankah Ferdy Sambo juga berhak untuk diberi label "oknum"?
Memang, seorang Ferdy Sambo hanyalah satu nama di antara sekitar 430 ribu anggota polri se-Indonesia. Menurut bilangan ia hanya 1/430.000 yang mungkin dalam hasil operasi matematika bisa dikesampingkan karena terlalu kecil nilainya.
Satu orang oknum di tengah 430.000 populasi apalah artinya? Ia hanya sedikit noda nila yang tak ada artinya di tengah susu yang sebelanga banyaknya.
Namun, mengapa kali ini tak ada yang menyebut Sambo sebagai oknum? Bahkan 83 polisi lainnya yang ikut terlibat dalam skenario Sambo juga tidak disebut "oknum". Padahal 83/430.000 masih terbilang sangat kecil. Bisa dikatakan sebagai setitik noda alias "oknum" saja.
Kemungkinan  karena para pejabat polisi merasa tak percaya diri lagi untuk mengatakan "Sambo hanya oknum". Akan memalukan memberikan label "oknum" kepada Ferdy Sambo sementara terkuak ke hadapan publik tentang jaringan "Pengabdi Sambo" yang tersebar di berbagai kantor polisi. Mulai dari Polres, Polda hingga markas Bareskrim ternyata terseret dalam skenario Sambo.
