Presiden dan protokolernya punya pilihan yang lebih baik daripada berhenti dan menampakkan dirinya dari atap kendaraan sehingga memancing warga untuk semakin berkerumun. Kejadian itu bisa diminimalisir andai presiden, misalnya, memerintahkan mobil terus melaju sementara petugas dalam jumlah yang cukup tetap menjaga warga yang berbaris di tepi jalan.
Artinya, aksi "spontan untuk mengapresiasi antusiasme warga" yang dilakukan presiden merupakan pilihan yang disadari oleh presiden sendiri. Itu semakin dipertegas dengan pembagian suvenir kaus dan buku yang membuat kerumunan semakin sulit dicegah.
Dari sini bisa dianggap bahwa aksi presiden, baik sengaja atau tidak sengaja, telah secara nyata menimbulkan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Dengan demikian, paling tidak secara moral perlu ada pihak yang merasa bersalah. Dalam hal ini presiden atau protokoler pengamanan.
Contoh Buruk
Argumen bahwa Presiden Jokowi telah mengingatkan warga untuk menggunakan masker, sementara pada saat yang sama presiden mengundang kerumunan merupakan contoh buruk yang sangat disayangkan. Sebab ada kesan bahwa jika sudah menggunakan masker, maka kerumunan bisa diizinkan.
Sikap dan argumen semacam itu menampakan adanya inkonsistensi dalam penerapan protokol kesehatan yang dicontohkan oleh presiden sendiri.
Kalau menengok lebih jauh ke belakang, sikap inkonsisten dan tidak tegas telah beberapa kali diperlihatkan oleh Presiden Jokowi. Salah satu yang cukup mencolok ialah saat presiden membiarkan Menteri Airlangga merahasiakan statusnya saat terjangkit Covid-19. Istana mengaku tidak tahu menahu kejadian tersebut. Muncul pula pernyataan dari staf kepresidenan bahwa menteri yang positif Covid-19 boleh merahasiakan statusnya.
Contoh buruk yang terjadi di lingkar lingkungan istana tersebut merupakan gambaran nyata kurangnya ketegasan dan keteladanan dalam penanganan pandemi Covid-19.
Perlakuan istimewa dan pembiaran terhadap pelanggaran serius semacam itu juga memperlihatkan adanya ketimpangan terhadap tuntutan kepatuhan antara masyarakat dan pejabat. Seolah hanya masyarakat biasa yang wajib patuh pada protokol kesehatan, sedangkan para pemimpin dan pejabat diberikan pilihan-pilihan sendiri. Sayangnya Presiden Jokowi terkesan menyepelekan kejadian-kejadian tersebut.
Ironisnya, dalam konteks kerumunan di Maumere, Satgas Covid-19 cenderung meletakkan kesalahan pada sisi warga dengan menyatakan "pada intinya untuk masyarakat mohon terus mengingat di masa pandemi ini harus senantiasa meminimalisir risiko penularan".
Tindakan masyarakat yang berkerumun memang keliru. Namun, upaya meminimalisir risiko penularan mestinya juga ditekankan lebih kuat pada tindakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan aparat keamanan di lokasi.
Patut dikhawatirkan bahwa kerumunan Jokowi di Maumere dan argumen-argumen yang dilontarkan akan ditiru oleh para pejabat sebagai pembenaran atas pelanggaran protokol kesehatan. Para pejabat lain akan mengambil alasan yang kurang lebih sama, yakni "Kami tidak sengaja dan hanya spontan melakukannya. Kami juga telah meminta masyarakat untuk menggunakan masker, sehingga kerumunan yang terjadi di luar tanggung jawab kami".
