Harian Kompas bersama Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) menggelar dialog KOMPAS Talks pada Sabtu, 24 Oktober 2020. Dialog melalui Zoom dengan peserta terbatas tersebut mengangkat tema "Strategi Indonesia Keluar dari Pandemi".
Secara spesifik dialog yang dimulai pukul 14.00 dan berlangsung selama kurang lebih 90 menit itu membincangkan soal vaksin Covid-19.
Narasumber yang hadir ialah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang juga Ketua Umum KAGAMA serta Pakar Virologi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Saifudin Hakim. Hadir pula Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin selaku Ketua Tim Satgas Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Pandemi (Satgas PEN) Covid-19.
Para narasumber memaparkan sejumlah strategi serta pandangan mereka terhadap penanganan pandemi di Indonesia, baik dari skala daerah hingga nasional. Mereka juga menanggapi sejumlah masukan dan pertanyaaan kritis yang diajukan.
Sayangnya dialog menjadi kurang lengkap. Sebab satu narasumber utama, yakni Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto berhalangan hadir. Padahal sebelumnya sudah diumumkan sang menteri akan turut mengisi perbincangan.
Tak diketahui pasti alasan Menkes Terawan urung hadir. Belum lama acara dibuka, moderator memberitahukan bahwa Pak Menteri batal bergabung. Tak ada pula perwakilan Kementerian Kesehatan yang menggantikannya.
Ketidakhadiran Menkes Terawan sangat disayangkan mengingat KOMPAS Talks Bersama KAGAMA merupakan sarana yang strategis untuk memaparkan sejumlah hal penting terkait persiapan vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang menurut rencana akan dimulai pada November 2020.
Presiden Jokowi sendiri pada 19 Oktober memerintahkan para menterinya untuk melakukan sosialisasi seputar vaksin secara lengkap dan jelas kepada masyarakat. Itu ditekankan oleh Presiden karena tak ingin buruknya komunikasi dan sosialisasi para menteri terkait UU Omnibus Law kembali terulang.
Komunikasi yang baik semakin mendesak andai kata vaksinasi benar-benar digulirkan sesuai rencana awal. Pemerintah hanya punya waktu 1 bulan untuk membuat masyarakat paham dan akhirnya mendukung program vaksinasi.
Maka dari itu publik perlu mengetahui strategi vaksinasi, baik dari segi rencana, persiapan, hingga antisipasi terhadap kendala serta risiko yang mungkin dihadapi. Yang tak kalah penting, masyarakat menantikan keterbukaan pemerintah terkait efektivitas, keamanan, dan kemanjuran vaksin yang disiapkan.
Batalnya Menkes Terawin hadir membuat sejumlah pertanyaan yang muncul dalam dialog KOMPAS Talks akhirnya kurang mendapatkan jawaban yang rinci. Bahkan Ketua Satgas PEN Covid-19 beberapa kali menyinggung perlunya pihak Kementerian Kesehatan hadir dalam acara. Sebab beberapa pertanyaan dan tanggapan lebih tepat jika direspon oleh Kementerian Kesehatan dibanding Satgas PEN.
Sementara itu pakar Virologi Saifuddin Hakim mengingatkan pemerintah terkait kesulitan mengkomunikasikan vaksinasi kepada masyarakat. Tantangannya bukan hanya waktu, tapi juga  persepsi dan respon yang terlanjur berkembang di masyarakat seputar vaksin Covid-19. Ditambah belum ada kepastian tentang vaksin Covid-19 yang benar-benar aman dan efektif.
Lebih jauh soal komunikasi dan sosialisasi, pemerintah diharapkan segera membuka data terkait uji klinis jika telah tersedia. Dengan demikian menurut Saifuddin, para akademisi dan pakar bisa membantu pemerintah dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat.
"Sekarang kalau ditanya oleh masyarakat, saya juga tidak bisa menjawab banyak karena belum mendapat (akses) datanya", tegas Saifuddin.
Ketidakhadiran Menkes Terawan semakin membuktikan lemahnya sistem komunikasi dan informasi pandemi yang dibangun oleh pemerintah. Jika tak ada perbaikan, keinginan Presiden Jokowi agar sosialisasi dan persiapan vaksinasi Covid-19 bisa dilakukan secara maksimal akan menemui hambatan terjal. Apalagi, jika para menteri terkait yang menjadi leading sector program vaksinasi tak cakap memanfaatkan saluran komunikasi yang tersedia.
Semakin sulit jika sang komunikator justru lebih sering menepi dan "hilang".
