"Kalau saya memberikan contoh banyak sekali kejadiannya. Contoh paling sederhana, Rp 2,3 triliun (kerugian proyek e-KTP) itu salah satu kasus yang sekarang baru ramai. Tapi yang lebih besar dari itu juga masih ada," kata Agus.
Pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang membuat publik penasaran dan bertanya-tanya, kasus apa gerangan?
Pasca kasus e-KTP bergulir, tidak ada kasus lebih besar kecuali kasus Tunjangan Profesi Guru (TPG) di Kemendikbud era Anies Baswedan yang berhasil disisir sekitar Rp 23,3 triliun, selebihnya kasus-kasus dibawah nilai kasus e-KTP seperti kasus Frankfurt Book Fair yang diduga menghabiskan biaya yang sangat tidak wajar sekitar Rp 146 miliar (separuh nilai kasus korupsi Hambalang yang sangat heboh sebelumnya).
Bayangkan, setelah Sri Mulyani (SM) diangkat Menteri Keuangan oleh Presiden Jokowi, tidak butuh waktu sebulan SM menjabat mampu memangkas anggaran TPG Kemendikbud Rp 23,3 triliun. Angka yang luar biasa besar sekali dibandingkan kasus e-KTP yang hanya 2,3 triliun sepuluh kali lipat dengan kasus TPG.
Artinya, ada yang tidak beres dengan Kemendikbud saat Anies menjabat, apakah Menterinya kecolongan atau memang sengaja ingin nyolong anggaran TPG dengan cara halus?
Jika berkaca dari kasus pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) dimana ada kerjasama yang melibatkan pihak luar pemerintah dalam hal ini kader partai Perindo. partai pemilik Hary Tanoe yang sudah terjalin lama dan dibantu manajemen organisasi ‘Indonesia Mengajar’ milik Anies, kemungkinan besar atau diduga ada skenario ikut melakukan pencolongan besar-besaran dengan cara manipulasi data penerima dana TPG.
Kita tahu bahwa kerjasama pembagian KIP dengan partai Perindo terjadi hingga kepelosok daerah, tentu akan dibantu oleh system di Indonesia Mengajar yang sudah merambah ke pelosok daerah terpencil sejak sebelum Anies jadi Menteri
Pertanyaannya, apakah kader partai Perindo adalah bagian dari kader-kader yang ada di Indonesia Mengajar?
Mengarah dari pernyataan ketua KPK bahwa kasus e-KTP melibatkan banyak pihak sedangkan kasus yang lebih besar melibatkan pelaku lebih sedikit:
"Ada yang kerugian indikasinya lebih besar (dari kasus e-KTP), tapi kalau pelakunya tidak sebesar hari ini," ujar Agus.
Apakah kasus yang dimaksud Ketua KPK lebih besar dari E-KTP adalah anggaran TPG “Over Budget” Kemendikbud Era Anies Baswedan yang sampai 23.3 Triliun?
Nilai fantastis yang sangat cukup untuk modal menghadapi Pemilu 2019 dan calon RI 1 maupun RI 2.
Jika benar, maka over budget tersebut cukup melibatkan pihak Anies Baswedan dalam hal ini Kemendikbud dan Hary Tanoe beserta jajarannya di partai Perindo.
Jadi, dimaksud ketua KPK “Kerugian indikasinya lebih besar” dengan pelaku yang sedikit mengarah keterlibatan pada dua pihak “Anies dan HT”?, Apakah memang benar kasus over budget era Anies ini yang dimaksud ketua KPK tersebut?
Kasus dengan nilai 23,3 triliun adalah nilai tertinggi yang sudah beredar dimana-mana sehingga tidak ada isu dengan nilai diatas angka tersebut.
Dengan terungkapnya over budget sampai 23.3 Triliun di tahun 2016, apakah sudah terjadi di tahun 2015? Tentu ini akan menambah panjang kasus Anies sebagai calon Gubernur DKI Jakarta yang bermasalah dengan ‘Money’, dan pada akhirnya warga DKI Jakarta akan dirugikan.
Sebelum menyesal ada baiknya warga DKI Jakarta perlu melihat rekam jejak “Anti Korupsi” para Cagub, jangan tertipu dengan bungkus luarnya yang kelihatan bagus dan santun namun kenyataannya akan membawa mala petaka untuk lima tahun kedepan nanti.
Anies yang terlilit over budget dan Frankfurt Book Fair dengan angka fantastis akibat ketidak peduliannya, sedangkan Sandiaga Uno yang diduga terlibat kasus penggelapan lahan dan pemalsuan kwitansi menjadi lengkap sebagai pasangan Cagub DKI Jakarta yang sama-sama terkait dengan urusan rupiah.
Salam Anti Korup…
