Dari 4 poin opini di atas yang berbeda sangat rawan dipergunakan BPK untuk tujuan tertentu, apalagi ketua BPK adalah seorang politisipolitisi. Contoh Provinsi Banten mendapat predikat WTP tetapi bersamaan waktu Gubernurnya dipenjara terlibat korupsi, dan belum lagi daerah-daerah lain yang tidak terendus.Â
Ada kekhawatiran jika BPK dipimpin politisi dan tercantum dalam skandal "Panama papers" membuat lembaga tinggi negara tersebut bisa terlibat praktek jual beli audit berujung pada pemerasan, kemudian hasilnya diparkir ke SHENG YUE.
Bayangkan seandainya BPK diisi politisi dan ditambah oknum pegawai seperti Imam Supriadi yang mencaci maki Ahok sampai mengeluarkan bahasa SARA hanya demi membela Mr.Ha, mau dibawa kemana BPK ini! (Bagaimana menurut para pakar yang selalu bicara etika, sopan santun Ahok? Jangan mingkem).
Semakin parah ngaconya Mr.Ha mengatakan ada kerugian pembelian lahan sumber waras. Harusnya Mr.Ha melihat sertifikat tanah dan termasuk penjelasan BPN tentang posisi jalan apakah masuk jalan kyai Tapa atau jalan Tomang.
Semakin jadi parah dan ngaconya kader Gerindra mengatakan KPK meremehkan kasus Sumber Waras tidak ada unsur korupsinya. Ini contoh kader sok pintar yang terjangkit dari Mr.Lulung yang selalu benar. KPK selalu dilangkahi dan tidak menghargai dan menghormati KPK.
Ulasan sedikit di atas ada beberapa tanda tanya yang wajib ditujukan kepada pihak aparat hukum terutama KPK agar segera menyelidiki Mr.Ha. Hartanya ada berapa? Kenapa LHKPN tidak memasukkan perusahaan SHENG YUE?
Tidak henti-henti Ahok menantang pihak mana pun, menyangkut persoalan pajak dan melakukan pembuktian terbalik harta bendanya. Dari pernyataan Ahok tersebut belum ada yang menanggapi terutama yang berseberangan dengan Ahok.
Jadi percuma Mr.Ha ke kantor pajak, apa yang mau dilaporkan soal SHENG YUE. Ada baiknya Mr.Ha segera cabut dari BPK agar bisa fokus menghadapi skandal perusahaan odong-odong tersebut.
Salam Odong-Odong....
