Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Negara merupakan daerah kekuasaan yang menjadi tempat bermukimnya sekelompok orang yang kemudian disebut dengan rakyat. Setiap tempat yang disebut negara, biasanya diatur oleh pemerintah. Dalam konteks bernegara, pemerintah diartikan sebagai organisasi kekuasaan yang bertugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Pengertian ini sejalan dengan makna pemerintah jika diartikan secara etimologis, yakni "orang atau sekelompok orang yang menyuruh untuk melakukan sesuatu". Kata "sesuatu" yang dimaksud di sini tidak lain adalah kebijakan berupa undang-undang maupun aturan terkait penentuan batas wilayah kekuasaan. Secara asosiatif, pemerintah terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah merupakan sarana untuk mengatur kemudian menetapkan kebijakan terhadap suatu negara yang menjadi wilayah kekuasaan.

Pemerintah berperan sebagai pengatur yang kemudian mempunyai wewenang menetapkan kebijakan. Artinya, peran pemerintah inilah yang kemudian menjadi penentu apakah rakyat yang dipimpinnya akan sejahtera atau sebaliknya. Nasib rakyat dalam suatu negara berbanding lurus dengan kebijakan pemerintah yang menguasai negara tersebut. Berbicara tentang tugas pemerintah terhadap rakyatnya, secara singkat apa yang diucapkan oleh mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan Indonesia, Mahfud MD dapat dijadikan acuan. Mahfud MD pernah mengemukakan, bahwa "Tugas pemerintah terhadap rakyat, adalah mengurusi kesejahteraannya." Sampai di sini setidaknya dapat disimpulkan, bahwa rakyat berhak mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah.

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang tidak dililit kemiskinan, tidak mengalami kelaparan, mendapatkan fasilitas kesehatan, dan jaminan pendidikan. Meski begitu, jika berkaca pada realitas sosial antara pemerintah dan masyarakat di Indonesia, nampaknya kriteria di atas sampai saat ini masih menjadi mimpi indah bagi sebagian masyarakat Indonesia. Khususnya pada poin pendidikan dan makanan, pemerintah Indonesia masih perlu berbenah dalam menangani persoalan ini. Global Food Security Index telah merilis data pada tahun 2022, bahwa Indonesia menempati posisi kedua dengan tingkat kelaparan tertinggi di Asia Tenggara. Meski hasil dari data tersebut sudah ditemukan sejak tahun 2022, akan tetapi waktu tersebut tidak terpaut jauh dengan tahun 2024. Demikian jika kembali pada kriteria masyarakat sejahtera maka memperbaiki kualitas makanan dan pendidikan menjadi hal urgent yang harus segera dilakukan oleh pemerintah.

Langkah awal yang dapat dilakukan yaitu memperhatikan kualitas pendidikan para generasi muda dengan usia aktif sekolah dengan cara memastikan tidak ada satu pun anak yang putus sekolah. Jika alasan tersebut dilatarbelakangi oleh kurangnya biaya, maka seyogiyanya pemerintahlah yang bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan pendidikan rakyatnya.

Selain pendidikan, makanan juga menjadi hal urgent yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah. Demikian karena makanan memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan, fisik maupun otak. Di samping mendapat pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, terhindar dari lilitan kemiskinan, masyarakat juga berhak terhindar dari risiko penyakit-penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular yang dimaksud, yaitu seperti kanker, serangan jantung, diabetes, stroke, dan masih banyak lagi. Untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut, perlu adanya edukasi oleh lembaga kesehatan yang berwenang dan fasilitas makan gratis bergizi oleh pihak pemerintah. Jika pun belum mampu memberikan fasilitas makan gratis bergizi dan sehat, setidaknya pihak pemerintah bisa meminimalisir menjamurnya makanan-makanan yang tidak sehat, seperti makanan siap saji, makanan yang mengandung micin, maupun makanan yang diragukan kehigienisannya selama pengolahan. Secara umum, pemerintah harus memperhatikan makanan-makanan yang dipasarkan apakah memang layak bagi kesehatan atau justru makanan yang mengundang penyakit. Mengingat peran makanan sangat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan dan kecerdasan seseorang, maka sampai di sini dapat diketahui alasan mengapa pemerintah juga harus memperhatikan persoalan makanan, mulai dari kualitas, manfaat, hingga kandungan gizi di dalamnya. Hal tersebut tidak lain karena masyarakat Indonesia harus memiliki kemajuan dalam hal kecerdasan, sehingga mampu menyaingi negara-negara maju paling tidak di sekitar Asia yang secara geografis letaknya tidak jauh dengan Indonesia.

Masih tentang makanan dengan peran pentingnya terhadap kecerdasan otak. Indonesia menempati peringkat ke 129 dari 197 negara dengan skor IQ sebesar 78,49. Hasil yang sangat mencengangkan akan tetapi jika dikaitkan dengan keadaan di sekitar agaknya menjadi sesuatu yang wajar. Dikatakan wajar, salah satunya disebabkan oleh kualitas makanan yang dicerna oleh hampir kebanyakan orang Indonesia, terutama bagi mereka yang menempati ekonomi kelas bawah. Berbeda jauh dengan apa yang dimakan oleh masyarakat negara maju. Meski begitu, membandingkan keadaan atau nasib antara masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain bukanlah hal yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Namun tidak ada salahnya juga jika negara-negara maju tersebut dijadikan acuan untuk belajar. Sampai di sini, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah terkhusus dalam hal pendidikan dan makanan. Efektifitas dan efesiensi pemerintah dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, tentu akan memudahkan akses masyarakat menuju Indonesia menuju generasi emas 2045.

Wallahu A'lam Bisshawab