Perombakan menteri dalam kabinet biasa terjadi. Hak prerogratif presiden, katanya. Tapi kalau menteri mengundurkan diri, lebih dari satu orang pula. Apa yang jadi soal?
***
Jika kita bekerja, di mana pun, pasti mengharapkan orang yang sevisi dan sejalan. Jika tidak begitu, pilihannya ada dua: bertahan untuk satu alasan, atau keluar. Meski cuma dua, pilihan itu tidak sepele.
Hal itu terjadi juga di lingkup pemerintahan saat ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan beberapa menteri dikabarkan siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Kalau hanya satu menteri, wajar saja. Kalau sampai beberapa menteri lainnya juga ikut mundur, itu aneh.
Ekonom senior Faisal Basri mengaku mengajak sejumlah menteri mundur karena sikap Jokowi yang berpihak pada paslon Capres 02, Prabowo-Gibran. Hal ini disampaikan Faisal dalam acara Politics Economic Outlook 2024. (15/1/2024) Tindakan Jokowi itu disebut melebihi akal sehat, ungkap Faisal. Faisal mengklaim, yang paling siap mundur adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Faisal juga mengajak masyarakat untuk membujuk mantan direktur Bank Dunia ini, menteri PUPR dan beberapa menteri lain untuk mundur dari kabinet Jokowi. Hal ini bukan tanpa alasan. Selain keberpihakan Jokowi pada salah satu paslon, kinerja pemerintahan Jokowi menjelang akhir jabatannya justru merosot. Sebutlah mega proyek seperti IKN dan kereta cepat. Membangun yang macam-macam, duitnya tidak ada. Utang. Utang Indonesia sekarang mencapai Rp 8 kuadriliun.
Di tengah isu ini, Sri Mulyani masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan dalam acara Forum Ekonomi Dunia di Davos (17/1/2024). Saat dikonfirmasi oleh wartawan, Sri Mulyani hanya menanggapi "Saya bekerja, saya bekerja." Sedangkan di Kementerian PUPR, Pak Basuki belum memberi tanggapan apa pun. Jika Sri Mulyani, Basuki, dan beberapa menteri mundur efeknya akan sangat dahsyat, ujar Faisal.
Dari obrolannya dengan beberapa orang penting, Faisal menyebut, ada 15 menteri yang kemungkinan bakal mundur. Mereka ini berlatarbelakang teknokrat (bukan orang partai) maupun berasal dari partai oposisi. Insiden ini dianggap sebagai hal logis. Sebab, sosok teknokrat memegang nilai-nilai etik dan moral yang kuat.
15 menteri yang dikabarkan bakal mundur itu yakni:
1. 5 menteri dari PDIP.
2. 2 menteri dari PKB.
3. Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa.
4. 1 menteri dari Nasdem.
5. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.
6. Menteri ESDM Arifin Tasri.
7. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
8. Menkopolhukam Mahfud MD.
9. Menteri Keuangan Sri Mulyani
10. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Teknokrat punya standar etik tak tertulis. Kalau atasannya memberi perintah yang melanggar aturan, dia akan menolak. Jika atasan memaksa, mereka akan mundur. Hal ini biasa terjadi di negara-negara besar.
Faisal menduga para menteri teknokrat ini terganggu karena terlalu banyak mendapat intervensi kepentingan politik tertentu terhadap tugas dan fungsi mereka di pemerintahan. Khususnya penggunaan anggaran negara.
Seperti diketahui, Jokowi melakukan kunjungan keliling Indonesia pada 2024 lebih intens sambil membagikan bansos. Anggarannya tidak ada di APBN. Tapi dananya ada. Maka menteri terkait akan (terpaksa) mengusahakan, dan laksanakan! Kalau itu dilakukan, maka termasuk kriminal. Sebab setiap sen dari APBN yang dipakai harus sesuai ketentuan, tidak bisa diotak-atik untuk kepentingan pribadi.Â
Para menteri ini dinilai makin resah. Mereka akan mundur pada waktunya. Faisal menekankan, para menteri itu harus mundur untuk menyelamatkan kepentingan negara.
Banyak program pemerintahan Jokowi yang berhasil, kita harus akui. Tapi kalau rezim Jokowi berlanjut, dari berbagai analisis akademisi, Jokowi dianggap gagal menjaga konstitusi, gagal memperkuat otonomi daerah dan gagal menurunkan angka korupsi. Daftar kegagalannya justru menimbulkan bencana yang lebih besar bagi bangsa Indonesia.
Atas tanggapan Faisal, istana buka suara. Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana berujar, istana tetap solid. Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak membantu presiden hingga akhir masa jabatannya. Ari enggan menanggapi lebih lanjut isu liar tentang kemunduran beberapa menteri.
Mahfud, Cawapres 03 sekaligus Menkopolhukam, seperti biasa tidak tahu kabar itu dan tidak pernah membahasnya dengan Sri Mulyani. Mendag Zulhas pun senada. Ia meminta semua pihak tidak melempar isu menjelang Pilpres 2024.
Sedangkan bagi Jokowi, hal ini biasa terjadi di tahun politik, segala sesuatu akan dikaitkan dengan politik. "Kabarnya dari siapa, wong kita dari pagi sampai sore, pagi, siang, malam, kita rapat paripurna, rapat internal, rapat terbatas, selalu enggak pernah ada jedanya. Setiap jam, setiap 2 jam, gonta-ganti rapat, gonta-ganti menteri (untuk rapat berbeda) juga enggak ada masalah," ucap Jokowi.
***
Apakah dugaan Faisal Basri ini benar? Akankah para menteri ramai-ramai mundur dari kabinet Jokowi? Waktu yang akan menjawabnya. Jelasnya, jika kekuasaan disalahgunakan untuk mengkhianati rakyat, rakyat sendiri akan bertindak untuk mengembalikan natur kekuasaan itu, setidaknya supaya hal jahat tidak diteruskan. Bisa jadi, melalui para menteri yang tetap berpihak kepada rakyat. --KRAISWAN
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H