Salah satu penghambat kemajuan sebuah negara adalah birokrasinya yang berbelit dan tidak tepat sasaran. Belum lama ini heboh berita anggaran kemiskinan di Indonesia sebesar Rp500 triliun (TRILIUN) habis hanya untuk rapat di hotel dan studi banding. Nominal ini bukan jumlah yang kecil, bukannya tidak sanggup untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Lalu di mana salahnya?
Lho pemerintah Indonesia ini bagaimana, saat seluruh dunia terancam resesi ekonomi, ini anggaran super besar malah dihamburkan hanya untuk rapat dan studi banding.
Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas memberi klatifikasi terkait kabar ini. Dalam acara sosialisasi PermenPANRB No.1/2023 di Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat (27/01/2023) Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di berbagai kementrian/ lembaga.
Menurutnya, anggaran sebesar ini tidak digunakan sesuai instruksi Presiden Jokowi. Melainkan terserap untuk kegiatan rapat dan bermacam studi banding. Kementrian dan lembaga dianggap sibuk dengan urusan masing-masing. Dasar payah.
Kejadian ini menuai komentar dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 28/01/2023. DPR akan memanggil KemenPAN-RB untuk meminta klarifikasi. DPR juga meminta Presiden Jokowi untuk segera bertindak. Seharusnya anggaran ratusan triliun itu harusnya bisa berdampak nyata bagi masyarakat.
Sehari kemudian, 29/01/2023, Anas menjelaskan duduk perkara anggaran kemiskinan Rp500 triliun ini. Bukannya semua habis untuk rapat dan studi banding, melainkan sebagian program (sebagian besar tentunya) kemiskinan belum berdampak optimal.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai, fenomena ini sudah menjadi budaya dan penyakit birokrasi di Indonesia. Menurutnya, di kementrian maupun lembaga banyak ditemukan program untuk memfasilitasi kinerja dengan dalih penyerapan anggaran. Fasilitasi kinerja, tapi tidak mendarat di masyarakat.
Di mana wujud revolusi mental yang menjadi slogan andalan Jokowi?
Lanjut Trubus, birokrasi di Indonesia memang budaya birokrasi korupsi. Mereka yang membuat program banyak yang tumpang tindih, tidak terarah, apalagi tepat sasaran.
