Kedua, tidak ada pelabuhan-pelabuhan untuk ekspor seperti di zaman pendudukan Belanda. Dulu, tiap daerah punya pelabuhan sehingga bisa langsung mengirim barang ke negara tujuan. Saat ini ekspor rempah harus ke Surabaya dulu. Ketiga, ketiadaan sumber finansial untuk mendanai ekspor rempah seperti halnya di zaman Belanda yang punya banyak bank. Mewujud apa dana 5,5 Triliun dari pemerintah melalui Kementrian Pertanian (www.pertanian.go.id) untuk mendongkrak potensi rempah dan holtikultura di Indonesia?
Senada dengan itu, Sekda Provinsi Jateng Sri Puryono menilai, tugas penting kita adalah menjaga kuantitas, kualitas dan kontinyuitas. Karena kalau (rempah) sudah laku, muncul 'penyakit' kita mengabaikan kualitas. Ini menjadi penghambat untuk jangka panjang. Di lingkup lokal, harusnya ada mutualisme antara pelaku industri dan petani rempah. Pabrik ada jaminan pasokan bahan baku, petani punya jaminan pemasaran. Di lingkup global, harusnya rempah-rempah kita bernilai lebih tinggi dibanding negara lain.
Kondisi perkebunan rempah rakyat saat ini juga sangat memprihatinkan, ungkap Ketua Dewan Rempah Indonesia serta mantan Direktur Jenderal Perkebunan 2009-2016, Gamal Nasir.
Pada umumnya kebun-kebun tersebut kurang terawat, usia tanaman melewati batas tanam; menyebabkan produktivitasnya menurun. Ditambah kondisi cuaca yang tidak kondusif, menyebabkan serangan hama meningkat, akhirnya kualitas produksi juga menurun. Di mana peran ribuan sarjana pertanian yang 'dicetak' negeri ini?
Pada periode 2017-2020 volume ekspor terus meningkat, tapi nilainya justru menurun. Sebabnya, rempah diekspor dalam bentuk mentah (curah). Bandingkan dengan Vietnam, yang mengekspor rempah dengan mengolahnya terlebih dahulu.
Dari faktor konsumsi, tantangan utamanya adalah masyarakat Indonesia sendiri tidak terbiasa dan tidak banyak mengonsumsi rempah-rempah. Akibatnya pasarnya kurang menggeliat di Indonesia. Jika di negeri sendiri rempah tidak diminati, bagaimana mau berjaya di negeri orang?
Berkaca dari peristiwa di awal pandemi Covid-19. Sebagian kelompok masyarakat takut kalau terpapar virus, sehingga mencari cara melindungi diri. Mereka meyakini empon-empon (rempah-rempah) bisa menangkal virus Corona. Pemikiran ini tentu baik. Tapi, masyarakat menjadi latah, lalu belanja berlebih.
Tren ini dikenal sebagai panic buying, belanja karena panik. Masyarakat mengonsumsi rempah karena takut terpapar virus, bukannya mengadopsi menjadi pola hidup sehat. Akibatnya, pertama kali dalam sejarah harga empon-empon melambung berkali lipat. Jahe misalnya, biasanya berkisar Rp. 20.000 di pasaran, bisa mencapai Rp. 100.000, bahkan lebih.
Petani dan pedagang empon-empon sempat mengecap untung. Tapi, tidak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu dan manusia mulai terbiasa hidup di tengah pandemi, pola konsumsi rempah-rempah kembali menurun. Seolah-olah rempah hanya penghilang rasa takut.
Sungguh disayangkan, mengonsumsi rempah-rempah ini hanya musiman. Bukan dari kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Pola pikir semacam ini yang harusnya dirombak. Kalau mau sehat dengan mengonsumsi rempah, tak harus menunggu pandemi Covid-19 dan jangan anget-angetan.
Bagaimana harus melanjutkan perjuangan?
