Hari ini saya mengunggah keberatan saya di media sosial! Kenapa gaji saya lebih tinggi dibandingkan guru honorer, padahal tugasnya sama bahkan bisa jadi mereka yang lebih berat...
***
Pada Senin (15/2/2021) diberitakan seorang guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 169 Sadar, Dusun Lakariki, Desa Sadar, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dipecat. Penyebabnya sepele, mengunggah rincian gaji di medsos. (kompas.com)
Di masa Pembelajaran Jarak Jauh akibat pandemi Covid-19 masih melanda, banyak sektor terguncang tidak karuan termasuk di pendidikan, gelombang protes datang dari emak-emak di seluruh penjuru negeri yang tersiksa menjadi guru dadakan, ini malah memecat guru. Sungguh terlalu...
Masih dari kompas.com, unggahan Hervina (34) merupakan ekspresi kegembiraannya menerima gaji rapel selama empat bulan. Meskipun dalam unggahanya terlampir 'nada' merana menyayat hati, "Untuk saya mana?" Pastinya, Hervina adalah kelompok manusia yang tidak memedulikan diri sendiri.
Lebih ironis, pemecatan dirinya disampaikan melalui pesan singkat, WhatsApp. "Mulai sekarang kamu berhenti mengajar, cari saja sekolah lain yang bisa gaji kamu lebih banyak," demikian isi pesannya.
Kepala SD Negeri 169 Sadar, Hamsinah menanggapi unggahan Hervina di media sosial tidak ada hubungannya pemecatan ini, karena saat ini ada dua orang CPNS yang baru masuk mengajar. Kuota tenaga pengajar sudah lebih.
Macam drama di Indosiar... Sebagai bahan pertimbangan pemirsa, Kepala Desa Sadar Andi Sudi Alam justru mengharapkan dinas pendidikan terus menambah tenaga mengajar di desanya yang masih kekurangan guru. Faktanya, di desanya hanya ada dua sekolah, dan terdapat empat PNS, selebihnya guru honorer. Sedangkan guru PNS jarang masuk mengajar. Jeng-jeng...
Logikanya, jika memang benar ada dua CPNS dimaksud, tunjukkan saja dokumen pendukung. Lebih dulu, sangat tidak etis memecat guru honorer melalui pesan singkat atas pengabdian selama 16 tahun. Lewat akun suaminya pula.
Pertanyaan mendasar, apakah mengunggah gaji termasuk tindakan melanggar hukum yang setara sanksi pemberhentian kerja? Inilah cerminan rendahnya daya adaptif lembaga pendidikan mengimbangi percepatan zaman. Berikut tiga pembelajaran yang harusnya dipahami.
Pertama, guru honorer juga pahlawan bangsa. Meski begitu, saya tidak rela menjadi guru honorer. Bagaimana gaji honorer bisa menopang gaya hidup saya membeli paket data agar bisa menulis di Kompasiana? Mana bisa isi bensin motor berapa bulan sekali menunggu digaji, kalau ingat. Hati saya tidak semulia para pengabdi bangsa itu.
Maka, guru honorer adalah pahlawan sejati. Ibarat medan peperangan, merekalah garda terdepan penangkis 'peluru-peluru kebodohan'. Lebih militan, tekun, dan tulus dibanding (sebagian) PNS. Besaran gaji tidak mempengaruhi kinerja mereka. Bandingkan dengan PNS yang hobi izin, padahal bejibun tunjangan.
Saya bukan bicara kosong. 2019, waktu menjadi relawan gempa di Lombok, NTB, saya melihat dengan mata kepala sendiri, guru PNS di desa terdampak yang saya layani tidak datang ke sekolah (tenda). Alasannya, mengurus rumahnya yang kena gempa. Lalu, siapa yang mengajar anak-anak? Para relawan.
Di kelas, kita sering mengoceh (sampai berbusa) pada murid, harus menghargai dan menghormati orang lain, tanpa memandang profesinya. Bagaimana mau digugu kalau kepala sekolahnya bertindak begitu. Jadi, wahai kepala sekolah yang budiwati, jika tidak bisa menyejahterakan honorer janganlah menambah kesusahan mereka.
Kedua, ini zamannya media sosial. Sesuai fungsinya, media sosial memfasilitasi kita mengungkapkan ide, pikiran, perasaan, dan imajinasi kapan pun, pada siapa pun!
Mau menggunggah foto sedang di mana, lagi makan apa, bareng siapa, ngopi di mana, berapa gajinya; bebas! Selama tidak melanggar UU ITE. Jika diakibatkan suatu unggahan ada yang tersinggung, padahal tidak melanggar undang-undang, ya derita situ...
Hervina bukan satu-satunya yang mengalami nasib malang. Jika dengan mengunggah di medsos bisa mencelikkan mata dan menggugah nurani pemerintah, saya yes!
Memangnya, mantan presiden ke-6 saja yang boleh baperan di medsos...?
Baca juga: Kau yang Mengobarkan Semangat agar Kami Merdeka
Ketiga, media sosial sebagai kendaraan kritik. Katanya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara sebagai amanat undang-undang. Bagaimana bangsanya mau cerdas kalau pendidiknya saja tidak sejahtera.
Sebelum insiden pemecatan, unggahan itu adalah wujud kebebasan berpendapat. Setelahnya, justru menjadi 'auman' untuk membangunkan pemerintah, khususnya dinas pendidikan, yang terlelap.
Bukan dengan demo berjilid-jilid, ujaran kebencian, bukan pula berita bohong. Beberapa netizen menempuh jalan serupa dalam mengkritik. Penumpang pesawat Garuda yang memfoto menu makanan yang ditulis tangan dan mengunggah di media sosial. Lalu yang masih hangat, adegan berkubang cantik ala mak-mak di Lampung. Kritik dengan mengunggah ke media sosial terbukti ampuh memaksa pemerintah berbenah diri.
Hingga artikel ini ditulis, dinas pendidikan kabupaten Bone telah melakukan upaya mediasi antara guru Hervina dengan kepala sekolah. Semoga ada keadilan untuk guru Hervina.
***
Syukur kepada Tuhan, sehari setelah artikel ini tayang, akhirnya kepala sekolah meminta maaf dan menerima guru Hervina kembali mengajar di sekolahnya. (Baca di sini)
Salam,
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
