Struktur pemukiman dan perkembangan ekonomi kadang membuat aparatur negara mengubah nama wilayah. Pengubahan nama wilayah, sebaiknya mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat.
Mungkin hal ini tidak bisa disamakan dengan penggantian nama Batavia menjadi Jakarta. Ketika itu orang Indonesia tidak terima Jakarta dinamakan Batavia. Karena nama Batavia adalah nama Belanda dan dinamakan oleh orang Belanda. Sedangkan nama Nusantara, bukankah dinamakan oleh orang Indonesia sendiri dan nama asli Indonesia?
Tetapi jangan lupa, setelah nama Batavia dihilangkan, nama yang digunakan kembali adalah nama yang mendekati aspek budaya dan historis wilayah setempat.
Memberi nama baru dan membuat nama asli wilayah hilang begitu saja, apakah sudah memperhitungkan potensi gejolak yang bisa timbul pada masyarakat setempat? Sekarang ini sudah terdengar sentilan-sentilan dari masyarakat setempat di media sosial, "Kami hanya rakyat kecil, cuma bisa terima saja." Ini salah satu bentuk protes halus dari mereka.
Isu-isu tentang Jawanisasi pun terangkat kembali. Isu Jawanisasi ini pernah mengemuka pada masa pemerintahan Soeharto. Ketika itu penggalakan dan penyebaran unsur Jawa merasuk ke banyak aspek ke daerah-daerah lain di luar Jawa.
Ketika ada sejarawan yang membantah isu Jawanisasi dengan memberi pendapat berbeda bahwa nama "Nusantara" berasal dari Kutai, argumen ini tetap tidak bisa meyakinkan masyarakat setempat.
Kenyataannya memang belum pernah ada tempat di Indonesia, juga di Kalimantan yang bernama Nusantara. Kalau nama restoran, nama hotel, dan nama jalan, memang iya.
Adanya kalangan masyarakat setempat yang tidak bisa menerima nama daerah mereka diganti begitu saja, tetap menjadi masalah yang harus diperhitungkan.
Komentar "Jawanisasi" dari sejarawan JJ Rizal terkait nama "Nusantara", tidak bisa diredam begitu saja dengan cara mengklaim kata Nusantara berasal dari Kutai. Bukan itu masalahnya.
Masalah utamanya adalah faktor historis dan budaya setempat yang direpresentasikan oleh nama wilayah tersebut adalah alasan utama mengapa nama asli suatu wilayah seharusnya tetap dilindungi dan dipertahankan.***
(Penulis: Walentina Waluyanti)
