Dari Isu di Balik Kartu Kuning, hingga Babak Baru Gerakan Mahasiswa Indonesia

Selanjutnya perihal isu dwi fungsi ABRI yang rasa-rasanya akan kembali rilis. Dikarenakan oleh kabar mengenai PLT Jawa Barat yang akan dipegang oleh anggota dari kepolisian. Mengenai hal ini, benar memang jika dikatakan perihal dwi fungsi ABRI ini sudah dihapuskan dan menjadi amanat reformasi. Namun, bukan tidak mungkin jika kejadian yang telah merusak demokrasi Indonesia beberapa tahun lalu itu bisa terulang kembali.

Apabila kejadian tersebut terulang, maka akan menjadi pukulan yang sangat hebat bagi seluruh masyarakat Indonesia karena harus jatuh pada lubang sama.

Tidak ada maksud untuk mencurigai beberapa pihak dalam tulisan ini, sebatas untuk merasa waspada akan kejadian buruk yang pernah dialami. Disisi lain dari pihak TNI dan POLRI selama ini juga telah menjadi tameng yang sangat baik bagi negara ini. Dalam perjalanannya, pembagian tugas aparatur sudah jelas, Legislatif, Eksekutif, dan juga Yudikatif.

Biarkan tiga hal tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Karena juga sudah disebutkan bahwa TNI dan POLRI juga sudah sangat baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas peraturan atau undang-undang. Sekali lagi saya tegaskan bahwa dalam hal ini, tidak ada maksud untuk mencurigai beberapa pihak.

Dibalik kartu kuning Jokowi, ternyata ada satu isu yang bisa dibilang menarik untuk disoroti oleh mahasiswa. Isu mengenai mahasiswa yang dirasakan selama ini semakin di kekang oleh kehidupan kampus. Telinga para mahasiswa ini di sumpal oleh teriakan-teriakan dosen yang menuntut mereka supaya lulus cepat. Tangan dan kaki mereka di hentikan oleh tugas-tugas dan praktikum yang menumpuk. Isu ini tidak lain juga di benturkan oleh peraturan yang keluar dari kemenristekdikti baru-baru ini.

Salah satunya adalah tentang batas studi maksimal adalah lima tahun. Dengan waktu sesingkat itu, ditambah dengan padatnya jadwal para mahasiswa, apakah mungkin mahasiswa bisa menjadi kritis dan peka terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar lebih-lebih pada lingkup pemerintahan? Saya rasa jawabannya adalah mungkin. Jangan hanya di lihat dari beberapa media sosial mahasiswa hits era milenial ini, lihatlah pula para mahasiswa yang masih sibuk mengeluarkan kritikan mereka untuk pemerintahan.

Semua itu tetap akan dikembalikan kepada masing-masing individu mahasiswa yang ada. Tantangan mahasiswa era sekarang sebenarnya lebih besar. Karena mereka harus berjuang membagi waktu antara kuliah dan keaktifan mereka mendengar suara dari luar. Permasalahan mahasiswa ini sebenarnya sudah menjadi topik kajian setiap hari yang dilakukan oleh mahasiswa.

Namun sampai sekarang mereka tak kunjung menemukan solusinya, bahkan ada beberapa yang cenderung mengeluh. Namun, ketika permasalahan itu belum terpecahkan, ternyata masih banyak mahasiswa yang bisa membagi waktu mereka. 

Terbukti dengan adanya peristiwa "kartu kuning Jokowi" menunjukkan bahwa mahasiswa milenial saat ini tidak hanya aktif di medsos, melainkan juga aktif untuk mengawal pemerintahan. Masih ada peluang buat diri mahasiswa untuk tidak menjadi pasif. Silahkan buka pikiran dan amati keadaan disekeliling, agar apa yang menjadi kodrat mahasiswa sebagai "lapisan masyarakat intelektual" bisa terwujud dan tidak hilang sepulang kuliah.

Semoga saja dengan kejadian seperti ini, mengenai sebuah tanda peringatan kepada presiden, menjadi babak baru kegiatan mahasiswa untuk mengawal pemerintah. Sehingga para kaum-kaum intelegensia seperti ini nantinya, tidak hanya menjadi robot-robot yang tunduk dan pasrah oleh sebuah sistem tanpa menimbang baik dan buruknya