Menjaga Nyala Lilin Harapan (Indonesia di Tahun 2022)

Walaupun demikian, masih terdapat catatan kritis dalam aspek hukum, tata kelola, dan kapasitas negara. Bagaimanapun, tak ada negara besar dan maju hanya bermodal infrastruktur ekonomi modern tanpa kepastian hukum, tata kelola pemerintahan dan kapasitas negara memadai, hingga ruang demokrasi dan kebebasan sipil. 

Menjadi rahasia umum, bila ruang gerak sipil dan demokrasi kita terus menyempit. Kritik dianggap anti, bahkan sering ditanggapi represi. Oleh karenanya, fondasi kemajuan negeri kita tak boleh pincang. Mengutamakan kinerja ekonomi namun memilih tutup mata perkara kepastian tata kelolanya.

Saya kira, hal tersebut adalah bottleneck yang harus segera diperbaiki di tahun 2022 ini guna mengamankan warisan rezim ini. Dari kacamata teknokratis, sejumlah agenda utama pembangunan hendaknya diselesaikan, seminimal mungkin terdapat peta jalan penyelesaiannya. 

Mengapa harus terburu-buru? Karena mulai 2023 urusan politik akan meminggirkan berbagai urusan teknokratis. Jika di tahun 2022 tak bis dirampungkan, besar kemungkinan ia terperangkap dalam pusaran politis di tahun selanjutnya.

Menurut analisis Yanuar Nugroho, Dosen STF Driyakarya Jakarta, ada enam hal krusial yang harus dikejar oleh Pemerintah di tahun 2022. Pertama, tentu perkara penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Tidak hanya untuk mengantisipasi varian baru, tetapi untuk masyarakat yang lebih sehat. 

Kedua, pemindahan ibu kota negara. Perlu kejelasan rencana dan peta jalan penyiapan kelembagaan, pembangunan infrastruktur fisik, dan tahapan pemindahan ASN. 

Ketiga, finalisasi pembangunan infrastruktur prioritas yang mencakup konektivitas antar pulau teknologi informasi dan komunikasi, sarana-prasarana kesehatan dan pendidikan, serta dukungan arsitektur pengembangan ekonomi nilai tambah. 

Keempat, visi pembangunan manusia mesti semakin jelas wujudnya, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun manajemen talenta. Kelima, strategi transisi energi hendaknya segera dirampungkan dan dijalankan. Dan yang terakhir, pengawalan yang lebih ketat untuk reformasi birokrasi, penegakan hukum, demokrasi, dan keadilan.

Tahun 2022 adalah tahun kritis. Tahun terakhir pemerintah Jokowi untuk bisa bekerja sepenuh hati secara teknokratis, tanpa banyak intervensi agenda politis. Karena praktis, 2023 seluruh perhatian akan tercurah untuk membuka jalan Pemilu 2024. Singkat kata, 2022 adalah tahun penentuan, make or break. 

Apakah pemerintahan ini berhasil meninggalkan warisan bermakna. Terpenuhinya janji pembangunan sembari meletakkan fondasi kuat ke masa depan, atau justru sebaliknya.

Pada akhirnya, menjaga nyala lilin harapan bangsa kita adalah perkara tumbuhnya kesadaran dan kepedulian, seperti apa Indonesia di masa depan yang ingin kita bentuk serta takdir seperti apa yang ingin kita tulis. Seperti kata George Bernard Shaw, life is not about finding yourself; life is about creating yourself. Mencipta Indonesia masa depan adalah tentang seberapa gigih kita untuk menjaga nyala lilin harapan serta memperjuangkannya dengan sepenuh jiwa raga.