Sudah ribuan jam bumi serasa dibuat mati suri oleh pandemi. Tidak hanya negeri-negeri kecil, virus tak kasat mata ini juga berhasil meruntuhkan negara-negara adidaya.Â
Namun, Seburuk apa pun kondisinya, beberapa pengamat menyebut hari ini adalah momen titik balik bagi bumi. Secretary of State for Business, Energy, and Industrial Strategy Inggris, Alok Sharma, dalam kolom opini Kompas (24/08) menyebut bahwa Pemulihan ekonomi ramah lingkungan adalah pilihan paling masuk akal. Jalur pembangunan rendah karbon akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi tertinggi dan paling inklusif bagi Indonesia.
Selama ini, sektor pertanian menjadi salah satu dari tiga pilar penyokong ekonomi nasional, bersama sektor energi dan sumber daya air. Apalagi, Ada dua kondisi yang mengancam stabilitas pangan nasional, yakni bencana dan buruknya tata kelola.Â
Beberapa ahli dan kepala negara, termasuk Joko Widodo, berulangkali menyampaikan kekhawatiran terjadinya krisis pangan akibat pandemi COVID-19. Apalagi  tidak ada yang tahu kapan mendung pandemi akan pergi menjauh dari bumi.
Lebih jauh, Badan Pertanian dan Pangan Dunia (FAO) bersama 16 organisasi internasional juga mengingatkan adanya krisis pangan melalui laporannya yang bertajuk 2020 Global Report on Food Crisis. Pandemi membuat 35 persen mengancam sistem rantai makanan global.Â
Sehingga, narasi ketahanan pangan menjadi hal yang relevan untuk menjaga keberlangsungan dunia di masa depan, dengan para petani sebagai juru selamatnya.Â
Namun, kebijakan food estate yang dijadikan jawaban atas masalah tersebut malah berpotensi meminggirkan peran petani. Alih-alih membuka lapangan kerja, justru memicu penambahan beban emisi di tengah pandemi.
Mengawal Kebijakan Food Estate
Pemerintah melirik lumbung pangan sebagai solusi untuk meningkatkan produksi padi nasional. Sebenarnya, cita-cita tersebut telah muncul di di tahun-tahun terakhir pemerintahan Soeharto, yakni pengembangan lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah.Â
Proyek tersebut diketuai oleh Menko Ekuin melalui Keppres No. 82/1995 yang melibatkan sepuluh kementerian. Target pengembangan lahan gambut ini untuk memproduksi 2 juta ton beras per tahun.
