Sebelum tahun 2014, mungkin isu-isu tentang illegal fishing di Indonesia kurang mendapat perhatian yang banyak oleh pemerintah dan kurang terdengar oleh masyarakat. Namun, dampak kerugian yang dihasilkan oleh illegal fishing sangat luar biasa di Indonesia.
Negara dengan kepulauan terbesar di dunia memiliki 17.500 pulau atau hampir 70 persen (5,8 juta km persegi) menjadikan Indonesia memiliki potensi kekayaan laut yang luar biasa. Ironisnya, potensi ini tidak tersentuh untuk kebermanfaatan masyarakat dan malah dicuri oleh negara-negara lain.
Menteri KPP Susi Pujiastuti mengungkapkan kerugian akibat illegal  fishing ini mencapai Rp 3000 Triliun dalam 10 tahun terakhir ( Sumber : Detik.com diakses 14 Maret 2019 pukul 21.00 ). Dengan jumlah seperti itu, bahkan saya rasa, hutang Indonesia yang mencapai Rp 5400 Triliun bisa berangsur dilunasi. Belum lagi dari sisi kedaulatan, jelas dengan adanya illegal fishing ini saya menilai telah menciderai kedaulatan. Illegal fishing bukan hanya membuat kekayaan laut kita di curi, namun akses untuk penyelundupan lainnya seperti BBM, perdagangan orang, senjata bahkan narkoba bisa melalui kapal-kapal ikan. Mungkin atas dasar inilah, Menteri Susi Pujiastuti menjadi geram, sehingga punya tekad yang kuat untuk memberantas illegal fishing di Indonesia. Semenjak di tunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Presiden Jokowi, Menteri Susi bertekad memerangi illegal fishing sampai kapanpun. Terbukti, beberapa tindakan nyata telah dilakukan dalam usaha memerangi illegal fishing.
Kata "tenggelamkan" mungkin menjadi tagline yang familiar sekarang ini. Tindakan tegas dalam memerangi illegal fishing adalah dengan menenggelamkan kapal asing yang masuk sebagai efek jera dan bukti serius Indonesia melawan tindakan tersebut.
Langkah ini juga disukung oleh pakar hukum tata negara Mahfud MD dengan mengatakan Wilayah kita dua pertiganya adalah laut, Kalau kita tidak menjaga kedaulatan di situ, mustahil ekonomi, sumber daya alam untuk dinikmati, dinikmati oleh bangsa kita sendiri ( sumber : VOA Indonesia diakses 14 Maret 2019 pukul 22.00 ).
Berdasarkan data dari Oktober 2014 hingga Agustus 2018 kementerian KPP telah menenggelamkan kapal berjumlah 488 dengan rincian yakni Vietnam 276 kapal, Filipina 90 kapal, Thailand 50 kapal, Malaysia 41 kapal, Indonesia 26 kapal, Papua Nugini 2 kapal, China 1 kapal, Belize 1 kapal dan Tanpa Negara 1 kapal.
Hal ini tentu sangat berdampak kepada kedaulatan negara dan sangat berdampak terhadap hasil tangkapan ikan yang dirasakan oleh nelayan Indonesia. Jumlah SDA Perikanan dalam 5 terakhir meningkat drastis dari 7,31 juta ton di tahun 2013 menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2017 dan volume ekspor tercatat 915,64 ribu ton atau naik 6,22 persen  meningkat dari tahun 2017.
Apakah hanya dengan menenggelamkan kapal, Indonesia bebas illegal fishing ? Bagi saya, penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia bukanlah satu-satunya solusi, namun menjadi solusi tercepat yang dilakukan. Menurut saya, Ada beberapa langkah lagi yang harus di lakukan oleh pemerintah dalam menjaga laut Indonesia.
Pertama adalah revisi UU no 49 tahun 2009 tentang perikanan agar pengawasan terhadap kapal asing yang masuk di Indonesia bersifat tetap dan kuat serta mengikat mulai dari ABK sampai pemilik kapal.
Kedua, penguatan Badan Keamanan Laut sebagai badan pengawasan kegiatan di laut, termasuk illegal fishing dan pengembangan SOP pengawasan di laut, penguatan dan integrasi sistem pengawasan berjenjang baik tingkat nasional maupun daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawas laut dan perikanan membuat kedaulatan laut Indonesia semakin kuat. Dalam lingkup Internasional, peran serta Indonesia dalam mengkampanyekan perang terhadap illegal fishing di berbagai forum juga menjadi langkah yang tetap demi menjaga konsistensi dan eksistensi Indonesia serius dalam gerakan pemberantasan illegal fishing.
Bagi saya, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam kesadaran bersama melindungi laut Indonesia. Informasi-informasi dari masyarakat tentang illegal fishing sangat membantu pemerintah dalam pemberantasan illegal fishing. Dengan kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat, kedaulatan laut Indonesia akan tetap terjaga, sumber daya alam perikanan ini akan menjadi kekayaan negara yang dinikmati oleh rakyat itu sendiri demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
