Mohon tunggu...
L. Wahyu Putra Utama
L. Wahyu Putra Utama Mohon Tunggu... Penulis - Penikmat Kopi

Literasi dan Peradaban

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Menyoal #2019GantiPresiden dan Demokrasi Kita

30 Agustus 2018   00:10 Diperbarui: 30 Agustus 2018   16:46 888
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Gerakan #2019GantiPresiden makin mencuat ketika sudah jelas bakal paslon presiden dan wakil presiden yang bertarung pada 2019 mendatang. Kerja nyata Jokowi dianggap berhasil karena selama empat tahun kepemimpinannya mampu membangun  infrastruktur hingga daerah-daerah terpencil.

Keberhasilan tersebut tentu bukan tanpa rintangan, isu anti-agama hingga etnis dan kegagalan ekonomi menjadi pisau tajam untuk menjatuhkan pemerintah atau paling tidak menurunkan elektabilitas Jokowi yang terlampau melambung tinggi.

Isu anti-agama dan etnis itu menurut saya terakumulasi dalam sebuah gerakan yang bernaung di bawah payung #2019GantiPresiden. Bermodalkan media sosial, dalam waktu singkat, simpatisan gerakan ini telah menarik dukungan luas masyarakat.

Hingga lahir "deklarasi-konsolidasi" menggalang dukungan yang akhirnya menuai penolakan keras dari berbagai pihak itu. Salah satunya apa yang dialami oleh aktivis Neno Warisman beberapa hari lalu ketika hendak menghadiri deklarasi gerakan di Pekanbaru yang digruduk massa menolak kehadirannya.

Beragam narasi menyebar terkait persekusi Neno Warisman, ada yang mengatakan gerakan #2019GantiPresiden memecah persatuan sebab gerakan ini murni dipelopori oleh kelompok agama yang tersubordinasi atau tersisihkan dalam kancah politik yang dimenangkan oleh kalangan sekuler dan liberal sehingga gerakan ganti presiden adalah gerakan anti-demokrasi dan pemicu perpecahan.

Sementara lainnya, menegaskan tindakan penolakan elemen massa terhadap aktivis Neno tersebut telah mencoreng demokrasi dalam arti kebebasan eksprsional bagi setiap warga negara.

Jika prinsip demokrasi diartikulasikan sebagai sebuah kebebasan dan persamaan hak, maka gerakan itu adalah institusional dan legal. Sebaliknya, upaya dari berbagai "pihak" yang mencoba menghalang-halangi atau bahkan bertindak represif adalah bentuk dari pelanggaran hukum dan mencoreng prinsip demokrasi itu sendiri.

Tentu, peristiwa waktu lalu yang menimpa Neno Warisman adalah sebuah pelanggaran dan sekaligus secara eksplisit memiliki arti adanya suatu"kekhawatiran" kubu pemerintah jika gerakan tersebut makin menggeliat. Pasalnya, sikap diam pemerintah terhadap aksi persekusi yang menimpa Neno adalah bukti bahwa pemerintah menjadi dalang dari tindakan tersebut.

Di Balik Gerakan 2019 Ganti Presiden 

Saya memandang mencuatnya gerakan #2019GantiPresiden berakar pada peristiwa yang menimpa Ahok 2016 silam. Dampak peristiwa itu melahirkan sebuah  gerakan politik yang mengatasnamakan umat yang memiliki basis kekuatan cukup kuat dan berporos pada ulama.

Saya menduga gerakan ini bercermin pada kebangkitan kelompok islamis di beberapa negara Arab seperti Mesir dan Tunisia pada proses demokratisasi 2011-2013 yang didominasi oleh kelompok agama. Kenapa saya bisa berkesimpulan demikian?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun