UMKM merupakan peran penting dalam meningkatkan perekonomian negara sebab melalui UMKM dapat menyerap tenaga kerja sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, untuk UMKM Orang Pribadi atau Badan yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun dikenakan tarif 0,5% dari peredaran bruto.Â
Peraturan ini tidak menjelaskan mengenai batas bawah peredaran bruto untuk dikenakan PPh. Tidak adanya batas bawah peredaran bruto yang ditetapkan membuat semua  pelaku UMKM membayar PPh berdasarkan peredaran brutonya. Namun, hal ini tentu membuat berat masyarakat yang memiliki peredaran bruto yang tidak banyak.
Untuk itu, UU HPP telah mengatur PTKP atau peredaran bruto sebesar Rp500 juta per tahun bagi UMKM. Artinya UMKM yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp500 juta tidak wajib membayar PPh.
 UU HPP ini dibuat sebagai upaya pemerintah untuk ikut serta membantu mengurangi pengeluaran pelaku UMKM mengingat saat pandemi Covid-19 seperti ini merupakan saat-saat sulit bagi mereka untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya.Â
Hal ini akan mengurangi beban bagi pelaku UMKM dalam membayar tanggungan pajaknya. Batas PT KP ini memberikan insentif pajak bagi pelaku UMKM untuk menghemat biaya sehingga insentif pajak yang diterima dapat dijadikan tambahan modal untuk membangun usaha. Berikut contoh pemajakan UMKM berdasarkan RUU HPP:
Nyonya Nia memiliki peredaran bruto sebesar 900njuta dalam satu tahun maka berapa pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh nyonya Nia?
= 0,5% x 400.000.000 (900.000.000-500.000.000)
= Rp 2.000.000 per tahun.
