[caption id="attachment_391854" align="aligncenter" width="600" caption="Watimpres Jokowi/Tribunnews.com"][/caption]
Hari ini Jokowi akhirnya resmi melantik 9 anggota Dewan pertimbangan Presiden (Wantimpres) atau sehari menjelang deadline pelantikan yang diamanatkan UU watimpres. Terlepas dari waktu pelantikan dan kemampuan dalam memberikan masukan konstruktif kepada presiden mungkin kita bisa memprediksi apakah kehadiran watimpres ini akan menjadi sebuah harapan atau justru beban baru bagi presiden. Untuk menganalisa hal tersebut ada 2 hal yang perlu dicermati, pertama adalah isu krusial yang harus segera dihadapi presiden dan yang kedua adalah siapa anggota watimpres yang ditunjuk untuk membantu presiden dalam mendapatkan masukan berkualitas dan konstruktif dalam menghadapi isu – isu terkini.
Untuk poin pertama tentang isu – isu terkini yang harus segera dihadapi oleh Jokowi paling tidak ada 5 hal yaitu : Pemberantasan KKN, Sistem ketatanegaraan, Dualisme Parpol dan hubungan dengan DPR, masalah dunia penerbangan pasca tragedi Air Asia dan Hak Asasi Manusia. Seberapa tepat dan cepat Presiden menanggapi isu – isu terkini tentu akan menjadi kunci bagaimana tingkat kepercayaan rakyat nantinya. Yang perlu dicermati pula, mungkin saat ini, Jokowi menjadi presiden pertama yang mempunyai masa bulan madu paling singkat. Tak hanya belum bisa diterima kubu mantan pendukung Prabowo tapi juga sudah mulai diprotes pendukung utamanya, bahkan oleh tim relawan yang berdarah – darah memperjuangkannya menjadi presiden RI ke 7, terkait isu calon Kapolri dan KKN.
Jika nanti Jokowi bisa merespon isu – isu terkini yang berkembang dengan cepat dan tepat, maka tak hanya memperpanjang masa bulan madu sekaligus mempersolid dukungan para pendukungnya tapi juga akan mampu merangkul para pendukung Prabowo sebagai amunisi tambahan. Tapi jika sebaliknya maka para pendukung Prabowo akan semakin gigih melawan dan bisa jadi para pendukungnya juga malah akan berbalik arah menjadi musuh yang militan.
Poin kedua tentang profil anggota Wantimpres, Mencermati komposisinya mungkin bisa dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu : Politisi, Kepentingan dan Profesionalitas. Kelompok politisi dengan melihat asal atau kedekatan dengan Parpol, Kepentingan melihat kemungkinan adanya konflik interest dengan isu krusial saat ini dan yang ketiga tokoh yang memang professional dan bebas dari unsur 2 kelompok sebelumnya. Watimpres yang dilantik hari ini yaitu : Sidarta Danusubrata (PDIP), Suharso Monoarfa (PPP kubu Romi), Jan Darmadi (Nasdem), Rusdi Kirana (PKB/Lion Air), Yusuf Kartanegara (PKPI), Subagyo Hadi Siswoyo (Hanura), Abdul Malik Fadjar (Muhammadiah), Sri Adiningsih (Ekonom), dan Hasyim Muzadi (NU).
Wantimpres dan Isu terkini
Jika dilihat dari pengelompokan maka mayoritas watimpres adalah politisi dari parpol koalisi (6 orang), Kelompok kepentingan (Rusdi – Lion Air) dan professional ( 3 – Ekonom, akademisi dan agamawan). Terlepas dari kemampuannya maka dapat dilihat bahwa sekali lagi terkesan komposisi watimpres adalah bagi – bagi jabatan pada parpol koalisi dan kedekatan dengan presiden. Mungkin hanya Malik Fadjar yang relatif bukan orang dekat presiden. Jika dihubungkan dengan isu KKN yang menjadi janji kampanye Jokowi dan perhatian publik saat ini maka komposisi watimpres sangat berpotensi menjadi sinisme publik sekedar bagi – bagi jabatan bagi parpol dan pendukungnya.
Kedua soal isu ketatanegaraan, bukan hal baru kalau kebijakan Jokowi sering menimbulkan kontroversi terkait dengan UU dan ketatanegaraan. Mulai dari kartu – kartu yang bermunculan sampai soal plt Kapolri yang banyak mendapat kritik dari para pakar hukum Tata Negara. Melihat komposisi wantimpres saat ini isu ketata negaraan rasanya relatif tak tersentuh dengan tidak adanya pakar hukum tata Negara yang kredibel diwatimpres. Jika tak dikelola dengan bijak, masalah ini kelak bisa berpotensi menjadi bola salju seperti era SBY dimana presiden sering dibuat malu oleh prof Yusril dan bisa menjadi celah bagi DPR menggulirkan hak interpelasi dan jika terbukti presiden melanggar UU bisa berujung pada upaya impeachment.
Ketiga, soal dualisme Parpol dan hubungan dengan DPR. Dengan dominasi anggota yang berlatar belakang politisi parpol koalisi bukan tidak mungkin akan makin memanaskan suasana, terutama dimasukkannya Suharso Monoarfa (PPP kubu Romi) bisa jadi pemerintah makin dianggap pro kubu Romi dan berhadapan dengan kubu Jan Farid yang didukung KMP. Selain itu arah kebijakan presiden nanti bisa jadi akan makin cenderung menganak emaskan parpol koalisi sehingga yang bisa berimbas pada hubungan yang makin panas dengan DPR khususnya KMP.
Keempat, soal isu carut marutnya dunia penerbangan RI. Mengangkat Rusdi Kirana sebagai watimpres sangat mungkin akan memunculkan konflik interest terkait kebijakan pemerintah untuk membenahi dunia penerbangan Indonesia. Sebagai pemilik Lion Air, salah satu maskapai terbesar dan pelaku utama industri penerbangan bisa jadi tidak akan membiarkan kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan Lion air walaupun itu demi perbaikan dunia penerbangan di Indonesia, bahkan tidak mustahil akan berupaya menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan Lion Air, kalau tidak secara langsung bisa saja secara tidak langsung. Mengangkat pelaku usaha utama sebagai penasehat regulator (pemerintah) tentu akan berbahaya dan berpotensi memberikan previlage khusus pada Lion Air nantinya.
Kelima soal isu Hak Asasi Manusia. Dengan adanya Hazim Muzadi dan tidak jadi diangkatnya Hendropriyono sebagai wantimpres mungkin ini satu – satunya angin segar bagi isu HAM. Watimpres bisa diharapkan memberikan masukan konstruktif terkait HAM, terutama menyangkut pelaksanaan hukuman mati dan tidak malah membebani pemerintah dengan isu HAM dimasa lalu.
Belajar dari SBY
Ditunjuknya wantimpres yang didominasi oleh politisi seolah olah mengisyaratkan Jokowi tak belajar dari SBY dan justru kembali terjebak pada kepentingan parpol pendukungnya. Ada 2 hal yang mesti segera dibenahi oleh Jokowi saat ini, pertama watimpres yang berwajah politisi hanya akan semakin membuat rakyat tak percaya pada independensi dan kemauan Jokowi untuk lepas dari tekanan parpol koalisi, bagi – bagi kursi dan lepas dari praktek KKN, hal yang sangat keras ditentang dalam janji kampanyenya.
Kedua, tak adanya pakar hukum tata Negara yang mumpuni baik dikabinet dan wantimpres sangat berpotensi Jokowi mengulang nasib SBY dan bahkan lebih parah lagi kebijakannya dikritik dan dimentahkan para pakar hukum tata Negara dikemudian hari. Maka tak heran saat ini Jokowi kembali menuai kontroversi terkait Plt Kapolri yang kembali dikritik oleh pakar hukum tata Negara. Dan yang lebih berbahaya, dalam diam DPR berpotensi menggulirkan hak interpelasi terkait hal ini.
Jadi, sepertinya Wantimpres baru akan lebih menjadi beban bagi Jokowi dengan kepentingan parpol asalnya daripada membantu Jokowi dengan masukan brilian nantinya. Maka tak aneh nanti kalau Jokowi makin dipusingkan dengan ulah wantimpresnya sendiri sebagai kepanjangan tangan watimpres bayangan – para ketua dan pemilik parpol koalisi.
