Kepentingan bisnis adalah segala sesuatu yang menjadi tujuan dan melatarbelakangi jalannya proses bisnis. Paradigma umum yang dianut oleh mayoritas masyarakat terutama para pelaku bisnis di berbagai belahan dunia adalah etika bisnis seringkali bersinggungan dengan kepentingan bisnis sehingga diantara keduanya kerapkali menjadi batu sandungan satu sama lain. Meskipun tidak semua kalangan mengamini, namun Sudah menjadi pameo yang lazim di dengar di telinga masyarakat Indonesia..."yang haram saja susah, apalagi yang halal ?"...
Paradigma yang dianut oleh masyarakat tampaknya bukan lagi sebuah kerangka berfikir yang segmented pada era tertentu tetapi sudah mengindoktrinasi lintas generasi. Menjadi sebuah tantangan yang menarik untuk mejawab tanda tanya besar:
- Apakah etika bisnis bisa bersinergi dengan kepentingan bisnis dan mempengaruhi produktifitas?
- Apakah perhatian terhadap etika personal dan sosial berdampak kontra produktif?
- Apakah penanaman etika dapat meningkatkan perbaikan terhadap tata kelola perusahaan dan mekanisme kontrol?
Etika bisnis dan tanggung jawab social menjadi topik yang banyak diperdebatkan dalam kajian akademis dan media populer. Para penulis akademisi dan media berulang kali menyerukan gagasan perlunya pendidikan etika yang lebih baik dan lebih luas (mis.,Copeland, 2005; Waddock, 2005). Banyak literatur terkini dalam akuntansi dan bisnis menunjukkan bahwa dewan direksi gagal melindungi stakeholder karena masalah standar etika dan integritas pribadi (Copeland, 2005), dan pendidikan etika yang buruk (Waddock, 2005).
FLASH BACK SKANDAL
Pada tahun 2020, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia merilis hasil survey tahun 2019 yang melaporkan losses yang disebabkan oleh fraud di Indonesia mencapai Rp 873.4 miliar dengan komposisi penyebab kerugian; korupsi 69.9% dengan kerugian senilai Rp 373.6 miliar, penyalahgunaan aset 20.9% dengan kerugian mencapai Rp 257.5 miliar, dan yang terakhir adalah fraud laporan keuangan 9.2% dengan kerugian mencapai Rp 242.2 miliar (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019).
Bagaimana dengan kondisi di luar Indonesia? Banyaknya skandal yang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar karena lemahnya peran auditor mekanisme kontrol di dalamnya, seperti yang terjadi pada: Enron Corporation; WorldCom; Toshiba; Electro Scientific Industries; serta perusahaan-perusahaan besar lainnya dengan jumlah yang terus bertambah, telah memicu minat terhadap reformasi tata kelola Perusahaan mengingat kerugian finansial dan sosial yang signifikan yang ditimbulkan terhadap masyarakat.
Enron Corporation, Toshiba, dan WorldCom merepresentasikan keserakahan yang merasuk ke dalam tata kelola Perusahaan, yang melibatkan manajemen dalam upaya yang sistematis dan meluas dengan tujuan sengaja menampilkan kondisi keuangan perusahaan agar ditafsirkan secara keliru untuk memperkaya diri sendiri. Dewan menyaksikan banyak indikator yang meragukan tentang manajemen Enron selama beberapa tahun, tetapi memilih untuk mengabaikannya sehingga merugikan pemegang saham, karyawan, dan rekanan bisnis Enron (Moffett, 2004).
''Sebuah laporan investigasi menyimpulkan para direktur WorldCom hanya menjadi pengamat pasif dan tidak menjalankan kepemimpinan yang independen saat jajaran top executive salah mengelola perusahaan dengan sangat buruk” (Hilzenrath, 2003).
Electro Scientific Industries merepresentasikan motif loss aversion, dimana ketakutan akan kerugian yang terekspos menyebabkan direktur mengambil resiko dengan mengorbankan kepentingan karyawan melalui rekayasa jurnal tengah malam untuk menghapus kewajiban sebesar $977.000 terkait biaya pensiun dan pesangon.
