Selain itu, anggaran Kartu Prakerja dapat digunakan instansi-instansi pemerintahan, mulai dari kementerian hingga kantor kelurahan, untuk membuka rekrutmen tenaga harian lepas pada proyek-proyek padat karya atau layanan publik yang tidak membutuhkan kualifikasi keterampilan khusus. Program serupa pernah dilakukan pada masa krisis ekonomi 1998.
Pandemi Covid-19 menunjukkan sistem jaminan sosial kita masih rapuh terhadap goncangan ekonomi. Kehadiran Kartu Prakerja dapat menjadi solusi, namun alokasi anggaran yang demikian besar harus dimanfaatkan secara efektif dan produktif bagi pemulihan perekonomian nasional. Pelaksanaannya pun harus minim penyimpangan.
* Staf pengajar Fakultas Bisnis Unika Widya Mandala Surabaya, peneliti Gardu Solidaritas Sosial
