Selain faktor penguasaan ekonomi oleh dinasti ekonomi milter yang menghasilkan komprador dan kapitalis birokrat (kabir), runtuhnya rezim Orde Lama juga didorong oleh sikap politik luar negeri Bung Karno yang kelewat radikal, dimana konfrontasi kepada Malaysia terus digalakan.
Sikap politik luar negeri radikal ini menyalahi politik bebas aktif yang pernah dilancarkan oleh Bung Karno sendiri lewat Gerakan Non Blok. Kedekatan Bung Karno dengan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) yang difasilitasi oleh Aidit selaku Ketua CC PKI membuat poros Peking-Jakarta terlihat mendominasi keputusan luar negeri Bung Karno.
Ini juga berkaitan dengan mengendurnya kedekatan Indonesia dengan Soviet, akibat terlalu pekingsentris. Dalam Gerakan Komunis Internasional (GKI) terdapat pertentangan antara PKUS (Partai Komunis Uni Soviet) dengan PKT (Partai Komunis Tiongkok) dimana Indonesia terseret dalam pusaran politiknya.
Mungkin saja Bung Karno terlupa oleh peran besar Uni Soviet dan negara sosialis lain yang pada awal kemerdekaan RI, menjadi pembela pertama dalam bidang diplomatik disidang PBB mengenai agresi militer Belanda yang didukung oleh sekutu (Inggris dan AS).
Klimaks dari perlawanan kaum kanan terhadap kekuasaan Bung Karno ialah munculnya peristiwa Gerakan 30 September (G30S), yang mana para perwira militer dan sekutunya mempergunakan cara-cara intimidasi dan tekanan secara psikologis kepada Bung Karno.
Salah satunya menggunakan demonstrasi melalui mahasiswa (KAMI) dan pemuda (KAPPI) yang merongrong kekuasaan Bung Karno dengan mengangkat isu anti komunis. Isu antikomunis merupakan wacana yang digunakan kaum kanan untuk menghantam kekuasaan Bung Karno dan PKI.
Dengan mengunakan UU Keadaan Bahaya, Surat Perintah Sebelas Maret dan kekuatan mahasiswa yang diboncengi militer kanan yang dikomandoi Jenderal Soeharto dan Jenderal Nasution, satu persatu perisai-perisai yang melindungi Bung Karno dipereteli.
Orang-orang yang loyal terhadap Bung Karno seperti Jenderal Soebandrio dan Panglima Angkatan Udara, Omar Dani diciduk dengan tuduhan ikut terlibat G30S. PKI pun didaulat menjadi partai terlarang yang mendalangi gerakan makar tersebut.
Ujung dari Coup de Etat yang dimotori oleh militer kanan tersebut adalah lengsernya Bung Karno dari tahta kepresidenannya. Tak hanya itu, pasca lengser dari kursi presiden hak-hak politik Bung Karno dicabut. Bung Karno, sosok yang haus akan gemuruh dukungan massa rakyat melalui orasi-orasinya pun dijauhkan dari rakyatnya.
Memisahkan Bung Karno dari massa rakyat bagaikan mencabut nyawa dari raganya. Sebagai seorang orator ulung, ia mempunyai kebutuhan hakiki untuk berorasi dihadapan massa, sedangkan aktivitasnya itu sudah tak diizinkan lagi oleh penguasa orde baru. Itulah siksaan yang paling berat baginya.
Sebagai seorang bapak bangsa yang mengabdikan hidupnya untuk kemerdekaan dan kemakmuran bangsanya, pengucilan dirinya dari dunia luar oleh penguasa orde baru merupakan kepedihan yang tak terkira bagi Soekarno. Dirinya pun tak habis pikir mengapa penguasa baru bisa begitu kejam padanya setelah dirinya hanya menjadi warga negara biasa. Bahkan bisa dibilang warga kelas dua.