Parepare - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Parepare, Totok Budianto bersama dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Se-Sulawesi Selatan melakukan penandatanganan Pakta Integritas Dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di aula Pancasila Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan.
penandatanganan Pakta Integritas Dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan, Rudi Fernando Sianturi.
Dalam sambutan penguatan tugas, Rudi menekankan pentingnya komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Kegiatan ini merupakan langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dengan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, dan transparansi. Kita harus melaksanakan tugas ini dengan sungguh-sungguh dan menanamkan nilai-nilai integritas dalam setiap tindakan, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Serta mewujudkan Visi dan Misi Presiden RI tentang Asta Cita serta 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan RI," ujarnya, Senin (20/01/2025).
Rudi juga menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas memerlukan komitmen nyata yang bebas dari penyimpangan, dilengkapi dengan evaluasi berkala untuk memastikan progres menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
"Proses ini membutuhkan kontribusi aktif dari setiap individu. Kita harus terus mengasah diri dan memberikan kontribusi positif bagi organisasi khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan," tambahnya.
Kalapas Kelas IIA Parepare, Totok Budianto menyampaikan bahwa Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM serta Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas dilingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga binaan dan masyarakat.
Totok menambahkan, semoga melalui kegiatan ini, seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dibawah kendali Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan diharapkan dapat terus meningkatkan komitmen, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas untuk mewujudkan pelayanan publik yang unggul dan terpercaya kepada masyarakat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
