Oleh: Wahyu W (Pegiat Ekonomi Politik Jakarta)
Paket Kebijakan Ekonomi 16 yang diumumkan Menko Perekonomian Darmin Nasution telah mengundang kritik. Berbagai pihak memprotes keras Paket Kebijakan Ekonomi tersebut. Khususnya berkaitan dengan relaksasi atau pencabutan DNI 54 bidang usaha.
Banyak pihak khawatir dengan relaksasi DNI ini karena akan berimbas pada eksistensi UMKM secara langsung. 54 usaha yg dibuka tersebut adalah sektor-sektor yang selama ini digekuti UMKM kita seperti Warung Internet dan lainnya. Dengan penghapusan DNI, maka memungkinkan asing untuk berbisnis 100% di sektor UMKM di Indonesia. Sebuah ancaman nyata tentunya buat ekonomi kerakyatan kita.
Pihak oposisi tentu saja langsung menolak kebijakan tersebut dan langsung menyerang pemerintah. Mereka menganggap pemerintah tidak sensitif terhadap UMKM yang merupakan jantung ekonomi kerakyatan. Oposisi menganggap pemerintah terlalu liberal dengan memberi peluang terbuka kepada asing.
Sebenarnya wajar saja kalau oposisi bersikap seperti itu. Langgam oposisi biasanya memang mencari posisi berseberangan langsung dengan pemerintah. Sehingga terkesan asal beda dengan pemerintah saja.
Namun demikian, ada pula pihak-pihak yang dikenal sebagai pendukung setia pemerintah juga mengkritik kebijakan relaksasi DNI ini. Mereka menganggap bahwa kebijakan Menko Darmin ini meluncur tanpa ijin Presiden Jokowi. Selain itu, mereka juga khawatir terhadap masa depan UMKM dan ekonomi kerakyatan Indonesia.
Pihak yang selama ini dikenal sebagai loyalis Presiden tapi juga mengkritik Paket Kebijakan Ekonomi 16 ini diantaranya adalah politisi PDIP Maruarar Sirait dan Ketua HIPMI Bahlil Lahadalia. Dua orang ini memang dikenal dekat presiden, namun kritiknya terhadap pencabutan DNI ini juga perlu diapresiasi.
Apa yang membuat Bahlill geram terhadap paket kebijakan ini ?
Mengapa Bahlil kecewa dan menolak paket kebijakan ekonomi 16 ini ? Setidaknya ada beberapa alasan substansial Bahlil melawan kebijakan tersebut.
Pertama, Bahlil menganggap bahwa selama ini Jokowi sudah dikenal berkontribusi membesarkan UMKM kita. Sehingga ia tak ingin kebijakan yang diinisiasi Menko Darmin ini mencoreng prestasi Presiden Jokowi mengembangkan UMKM selama ini.
Setidaknya itu yang telah disampaikan Bahlil di media beberapa hari ini. Bagaimana selama ini sepak terjang Jokowi mengembangkan UMKM kita ? Diantaranya soal kredit UKM menjadi dari 22% menjadi 7%, kredit tanpa agunan 5 sd 25 juta, pajak UMKM dari 1% menjadi hanya 0.5%, dan RUU kewirausahaan untuk memajukan dunia usaha UMKM Indonesia.
