Mohon tunggu...
Wahyu Anjaya
Wahyu Anjaya Mohon Tunggu... Administrasi - Pemerhati sosial dan lingkungan

Anggota Kehormatan Pencinta Alam Sosial Politik Fisip UNIB Ketua Serikat Pekerja Mandiri PT. Agro Rawas Ulu

Selanjutnya

Tutup

Politik

Peradaban Keyakinan Kita

11 Juli 2020   11:44 Diperbarui: 11 Juli 2020   11:43 30
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Bernegara sesungguhnya adalah membangun peradaban. Bagaimana negara mampu meyakinkan rakyatnya bahwa negara membangun peradaban.

Membangun manusi Indonesia seutuhnya adalah amanah UUD 1945.

Setelah beberapa Orde sudah kita lewati dengan banyak menghasilkan tragedi kemanusiaan dan menyisakan nya hingga hari ini. Negara juga belum mampu meyakinkan bahwa negara dengan kewenangan dan kekuasaan yang melekat di dalamnya tidak kunjung menghasilkan nilai dan keyakinan yang diterima.

Bagaimana rakyat, buruh, nelayan, guru, pekerja ketika produk undang-undangnya justru kadang menyingkirkan nilai-nilai universal kemanusiaan? Terakhir rakyat dipertontnkan komedi RUU Cipta kerja, RUU Minerba yang sudah disahkan dan RUU HIP yang juga berupaya meyakinkan rakyat.

Apakah rakyat tidak percaya lagi dengan si pengurusnya. Kita sudah terlalu banyak "potong pita" dari orde Baru dan orde paling baru saat ini potong pita juga merupakan alat meyakinkan.

Paling tidak kita bisa melihat bahwa presiden pertama meyakinkan dengan membangun "Aukflarung"nya dan semangat nasionalisme nya, Prseiden Kedua meyakinkan dengan Potong Pita, GBHN nya, Swasembadanya, P4 nya dan Demokrasi yang sangat "Pancasilais". Prseiden Ketiga dengan IPTN dan produknya, Prsediden ke 4 dengan Nilai-nilai universal kemanusaiaan nya yang paling sering sulit ditebak bagi orang yang tidak 'sakti'. Penulis melihat

Kalo seandainya kita percaya pada Eksekutif, DPR dan Yudikatif saat ini memang agak sulit. Eksekutif hanya kelompok lobiyist dan Oligarki, DPR hari gini mengurus sesuatu yang sudah tahun 1945 final, Yudikatif seperti opera pepesan kosong di mana putusan sudah dibuat skeneraio.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun