Mohon tunggu...
Wahyu alfian nugraha
Wahyu alfian nugraha Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Sosiologi UNJ

Anak kedua

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Pembelajaran Secara Daring

8 Juli 2021   16:30 Diperbarui: 8 Juli 2021   16:34 2338
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Banyak masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah yang masih kesulitan pendapatkan layanan pendidikan yang layak karena keterbatasan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran secara daring. Dengan tidak meratanya penyaluran bantuan berupa sarana dan prasarana ini dapat menyebabkan ketimpangan yang pada akhirnya bisa saja menjadi konflik sosial.

Menurut Karl Marx konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk merebut aset-aset bernilai. Bentuk dari konflik sosial itu bisa bermacam-macam, yakni konflik antara individu, kelompok, atau bangsa.

Dalam kasus diatas dapat kita lihat tidak meratanya batuan yang di distribusikan oleh pemerintah telah membuat siswa atau mahasiswa dan tenaga pengajar yang berada di daerah pelosok Indonesia merasakan ketimpangan dengan kota-kota besar yang sudah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk pembelajaran secara daring. 

Menurut Karl Marx hal ini dapat menimbulkan konflik vertikal yang terjadi antara masyrakat dengan pemerintah. Ini disebabkan karena masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah dalam proses pelaksanaan pembelajaran secara daring. Kesulitan yang masyarakat alami selama masa Pandemi Covid-19 ini bukan hanya dalam bidang pendidikan saja, melainkan menyentuh seluruh aspek kehidupan yang ada. Saat ini pemerintah dituntut untuk meberikan pelayanan yang lebih maksimal sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat.

 

Kesimpulan dan Saran

Dalam masa Pandemi Covid-19 ini pemerintah Indonesia harus membuat langkah-langkah konkret untuk mengatasi kendala yang ada karena harus menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini semakin bertambah parah. Dalam bidang pendidikan pemerintah harus mendengar aspirasi dari masyarakat Indonesia yang selama ini merasakan kurangnya bantuan ataupun tidak meratanya sarana dan prasarana penenunjang pelaksaan pembelajaran secara daring di daerah pelosok Indonesia. 

Dengan kata lain proses pembelajaran secara daring yang diterapkan saat ini belum efektif karena berbagai macam kendala yang ada. Kedepannya pemerintah bisa membuat gugus tugas khusus yang bekerja untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia selama masa Pandemi Covid-19.  Hal ini menjadi sangat penting karena lewat pendidikanlah para generasi penerus bangsa Indonesia dapat meneruskan cita-cita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju.

DAFTAR PUSTAKA

Buku: 

David Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun