Penerapan Perda sering kali terkendala oleh keterbatasan anggaran daerah dan sumber daya manusia yang kompeten. Hal ini mempengaruhi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.
Optimalisasi anggaran daerah dengan memprioritaskan alokasi dana untuk implementasi Perda.
Selain itu, pelatihan bagi aparatur pemerintah dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam melaksanakan tugas.
3. Konflik Kepentingan
Dalam beberapa kasus, Perda tertentu dapat memicu konflik kepentingan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta.
Misalnya, Perda tentang tata ruang sering kali berbenturan dengan kepentingan pengusaha properti.
Proses mediasi dan konsultasi yang melibatkan semua pihak dapat membantu mengurangi potensi konflik. Selain itu, penerapan asas keadilan dan transparansi dalam setiap keputusan akan meningkatkan kepercayaan publik.
Salah satu contoh Perda yang menjadi perhatian di Kota Palopo adalah Perda tentang pengelolaan sampah.
Perda ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Namun, implementasi Perda ini menghadapi sejumlah kendala, seperti:
- Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah:
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang tersedia sering kali tidak memadai untuk menampung volume sampah harian.
