Menanti "Multiplier Effect" hadirnya KEK terhadap PAD Kabupaten Subang

Menanti Multiplier effect hadirnya KEK terhadap PAD Kabupaten Subang

Hadirnya Kawasan industri baru di Kabupaten Subang membawa angin segar bagi pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Menempatkan Kabupaten Subang sebagai magnet baru pengembangan industri di tanah air yang masuk dalam kawasan rebana. Setelah sebelumnya Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Sadawarna dan Pelabuhan Patimban yang kemudian diikuti oleh pembuatan jalan Tol penghubung Kawasan industri tersebut dengan jalan Tol Trans Jawa dan penghubung dengan Pelabuhan Patimban secara langsung.

Pemerintah Pusat melalui Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tanggal 24 September 2024 telah menetapkan 2 KEK baru di Kabupaten subang yaitu KEK Patimban yang dirancang sebagai KEK manufaktur diusulkan oleh PT Wahana Mitra Semesta dengan kegiatan usaha produksi pengolahan hilirisasi petrokimia, baterai EV, dan semiconductor, logistik dan distribusi, serta pengembangan energi. Yang kedua, KEK Subang (Subang Smartpolitan) yang terletak di wilayah kecamatan Cipeundeuy, kabupaten Subang yang akan menjadi KEK manufaktur. KEK ini diusulkan oleh PT Aneka Bumi Cipta yang diusulkan dengan kegiatan usaha produksi dan pengolahan perakitan mobil listrik dan logistik dan distribusi. PT BYD Auto Indonesia yang bergerak di bidang mobil listrik menjadi anchor investor KEK Subang tersebut.

Seperti dua sisi mata uang logam yang berbeda, pengembangan kawasan industri memiliki dampak positif dan negatif tertentu bagi daerah dan masyarakat sekitar. Dampak positif itu meliputi adanya peningkatan Investasi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, perkembangan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, serta tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Di sisi lain seperti pada umumnya pengembangan Kawasan industri akan menimbulkan masalah baru seperti Ketimpangan dari perkembangan teknologi pada sektor manufaktur dengan kesejahteraan masyarakat sekitar serta adanya Kerusakan lingkungan dan masalah sosial lainnya. Sehingga harus diantisipasi oleh seluruh stakeholder dengan baik agar efek postitifnya bisa lebih dominan.

Peranan Sektor Industri dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional atau terhadap Pendapatan Nasional. Selain itu untuk wilayah tertentu, baik kabupaten, atau provinsi dapat juga dilakukan dengan melihat besaran investasi yang dikeluarkan ke sektor tersebut dan melihat pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada beberapa negara yang tergolong maju, peranan sektor Industri lebih dominan dibandingkan dengan sektor pertanian.

Beberapa penelitian menunjukan bahwa Kawasan industri di suatu daerah akan berpengaruh terhadap perekonomian dan pendapatan suatu daerah. Investasi di sektor industri menunjukkan dampak signifikan terhadap pendapatan fiskal daerah. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang lebih tinggi di sektor industri di suatu daerah secara positif dapat meningkatkan pendapatan daerah dan sebaliknya (Safitri, 2018) (M. Anwar dkk, 2007). Sedangkan dalam Hertanto & Sriyana (2011) menemukan bahwa jumlah industri dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan primer daerah. Bertambahnya wilayah daerah industri baru adalah sesuatu yang menggembirakan bagi subang yang saat ini rasio penerimaan PAD nya terhadap total jumlah Penerimaan APBD rata-rata masih di bawah 20%. Sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusatnya masih sangat tinggi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang vital bagi pemerintah daerah, berperan sebagai motor penggerak pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan. Peningkatan PAD di Kabupaten Subang tidak hanya akan membiayai pembangunan infrastruktur yang memadai, tetapi juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, insfrastruktur jalan dan jembatan, dll. Dari wilayah lumbung padi ketiga terbesar di wilayah Jawa Barat, Kabupaten Subang mulai bergeser menjadi wilayah Kawasan industri menyusul daerah di Jawa barat lainnya seperti Bekasi dan Karawang.

Dari data BPS Subang, Sektor perdagangan dan industri merupakan penyumbang terbesar kedua dan ketiga terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2023 yaitu 13,71 % dan 12,96 % (setelah pertanian, perhutanan dan kelautan) sebagai penggerak kegiatan ekonomi di Kabupaten Subang. Walaupun bukan yang pertama tapi sektor industri dan perdagangan menjadi penggerak utama dalam peningkatan PAD, sebagai contoh yang terjadi di Bekasi dan Karawang yang rasio PAD nya hampir setengahnya dari APBD. Seiring dengan bertumbuhnya sektor industri di Kabupaten Subang sejak beberapa tahun terakhir, cukup berpengaruh terhadap PAD Subang. Dari data Bapenda Subang (2025) menunjukan adanya peningkatan PAD mulai tahun 2020 sebesar 461,45 M, tahun 2021 sebesar 494,54 M, tahun 2022 sebesar 494,97 M, tahun 2023 sebesar 594, 66 M, dan tahun 2024 sebesar 717,82 M.

Pengembangan Kawasan industri ditengah masyarakat merupakan suatu penghubung bagi masyarakat untuk mengalami perubahan ke arah yang lebih maju dikarenakan pengembangan kawasan industri akan memberikan multiplier effect yang dapat mengubah taraf hidup masyarakat dengan adanya penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan asli daerah, maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun kawasan hijau harus tetap dipertahankan demi menjaga kelestarian sebagai penghasil pangan nasional.

Multiplier effect (efek ganda) adalah fenomena dalam ekonomi di mana perubahan dalam pengeluaran, seperti investasi atau pengeluaran pemerintah, menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap pendapatan nasional. Menurut Ismayanti (2010), multiplier effect adalah proses yang memperlihatkan sejauh mana pendapatan nasional akan berubah, dengan efek dari perubahan dalam pengeluaran agregat. Jadi, bisa dikatakan efek berganda ini berskala besar, satu kegiatan akan berpengaruh terhadap hasil dari kegiatan lain dan kegiatan tersebut juga akan berpengaruh pada kegiatan yang lain lagi.

Dalam bahasa sederhana, setiap satu unit uang yang dibelanjakan dapat menghasilkan pendapatan yang berlipat ganda terhadap sektor-sektor lainnya. Sebagai contoh, ketika pemerintah atau swasta membangun sebuah perusahaan atau pabrik, perusahaan konstruksi mendapatkan pemasukan. Pekerja mereka membelanjakan gajinya untuk kebutuhan sehari-hari, dan pemilik toko yang menerima uang tersebut akan menggunakan pendapatannya untuk belanja lagi. Kemudian setelah dibangun akan ada karyawan. Karyawan dapat penghasilan sehingga terjadi belanja kebutuhan pangan dan perumahan serta hiburan dll, begitu seterusnya. Ketika siklus ini berjalan, ada potensi-potensi pajak dan PAD lainnya yang bisa ditarik ketika uang ini berputar. Tentunya KEK ini akan sangat berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD khususnya di kabupaten Subang baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya :

Pertama, dampak secara langsung dibangunnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat menumbuhkan potensi Pajak dan retribusi daerah baru yang dapat dipungut seperti transaksi jual beli yang menarik pajak BPHTB (Bapenda Subang mencatatkan realisasi dari transaksi BPHTB tahap awal di KEK mencapai 56 Milyar di Tahun 2024), perubahan nilai tanah dan bangunan perusahaan akan meningkatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kemudian ada Pajak Air tanah apabila perusahaan mengambil /mengebor air tanah secara langsung, pajak reklame dari promosi perusahaan yang beroperasi, PBJT Jasa Tenaga Listrik perusahaan yang cukup besar dari fasilitas Kawasan industri dan PBJT Restoran/Katering serta penggunaan kendaraan operasional perusahaan yang akan meningkatkan potensi Pajak kendaraan bermotor (PKB). Potensi retribusi yang dapat dipungut seperti : retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dulu disebut IMB, retribusi pengelolaan sampah rumah tangga dan limbah pabrik non B3, retribusi parkir serta retribusi Ijin memperkerjakan tenaga asing (IMTA).

Kedua, KEK ini diharapkan dapat memantik pertumbuhan dan perkembangan kawasan-kawasan bisnis dan jasa penunjang sebagai kawasan ekonomi baru di sekitar lingkungan KEK seperti perumahan, kost-kostan, perhotelan, hiburan, dan tempat wisata yang dapat menambah pemasukan dari sektor pajak dan retribusi serta lain-lain PAD yang sah. Pertumbuhan Kawasan pendukung ini juga akan meningkatkan harga tanah dan properti naik sehingga berpengaruh terhadap kenaikan NJOP tanah dan bangunan sebagai dasar pengenaan PBB dan BPHTB. Kawasan-kawasan penunjang tersebut akan meningkatkan perputaran uang di masyarakat sehingga berpengaruh terhadap peningkatan potensi pajak dan retrbusi dan PAD lainnya.

Ketiga, Pertumbuhan UMKM Lokal dan lapangan kerja baru. Kehadiran dua kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, berpotensi menyerap sekitar 200.000 tenaga kerja pada tahap konstruksi hingga produksi mulai dari pekerja pabrik hingga tenaga profesional. Selanjutnya KEK biasanya mendorong pertumbuhan UMKM di sekitar kawasan. Kawasan industri mendorong tumbuhnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mendukung kebutuhan industri, seperti katering, transportasi, dan jasa lainnya. Usaha-usaha ini akan berkontribusi pada pajak dan retribusi daerah. Adanya lapangan kerja baru baik dari KEK maupun dari UMKM dan kawasan penunjang akan meningkatkan daya beli masyarakat lokal, yang secara tidak langsung mendukung konsumsi dan sektor ekonomi lainnya yang dikenai pajak dan retribusi.

Keempat, Peluang bisnis pemerintah daerah melalui Pemanfaatan kerjasama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Subang dengan pengelola/operator KEK. Penguatan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sinergi dengan kawasan industri merupakan langkah strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Beberapa diantaranya berupa : Kemitraan Strategis, yaitu Membentuk kerja sama antara BUMD dan pengelola kawasan industri untuk menjalankan proyek-proyek bersama, seperti pembangunan infrastruktur pendukung. Pengelolaan Bersama, yaitu BUMD dapat dilibatkan dalam pengelolaan fasilitas umum di kawasan industri, seperti terminal logistik, instalasi pengolahan air limbah, atau penyediaan listrik. Penyediaan Layanan Terintegrasi, yaitu Menawarkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik tenant di kawasan industri.

Menurut Dirut Perumda Tirta Rangga Subang, Lukman Nurhakim (15/1/2025) bahwa melihat peluang dan potensi KEK dimana untuk BUMD tersebut optimis mendapat 20 persen untuk sebagai mitra pendistribusian air bersih. Telah ada kesepakatan dengan PT. Wahana untuk suplai air bersih, namun dengan PT. Aneka Bumi Cipta yang masih dalam penjajakan.  Sementara itu, BUMD yang lain yaitu PT. Subang Sejahtera sendiri sudah melakukan komunikasi dengan pihak Wahana Mitra Semesta.

Selanjutnya, Direktur Operasional BUMD Subang Sejahtera, Haerul Anwar (9/10/2024) menyatakan bahwa secara existing dengan PT. Wahana Mitra Semesta (KEK Patimban) sudah bangun komunikasi dengan baik dan ini menjadi peluang yang luar biasa, dan ini tidak tuntas lima tahun. PT. SS menggarap dua proyek seperti pemadatan tanah dan flyover exit tol patimban sebagai sub contrak. Sementara untuk KEK Smartpolitan, sama hal nya dengan Perumda TRS, pihak PT Subang sejahtera masih melakukan penjajakan.

Seberapa besar potensi PAD dari 2 (dua) KEK tersebut ?

Tentu kita harus bersabar menanti proses pembangunan yang akan berjalan untuk mendata dan menilai potensi pajak dan retribusi yang dapat dipungut dari 2 (dua) kawasan industri termasuk juga nilai kerjasama bisnis yang dijajaki oleh perusahaan BUMD tentu menunggu kepastian pelaksanaan pembangunan KEK tersebut,  Kemunculan pertumbuhan ekonomi baru pun di sekitar kawasan kemungkinan berjalan bertahap. Sehingga Multiplier effect dari KEK subang metropolitan dan Patimban yang signifikan belum akan dirasakan dalam waktu yang singkat. Semakin cepat pembangunan berjalan semakin cepat pula dampak yang dirasakan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya pengaruh terhadap peningkatan  PAD Kabupaten Subang.

Apalagi menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Subang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kemudahan Investasi di Kabupaten Subang. Pelaku usaha yang berada di KEK di awal-awal pembangunan dan proses bisnisnya akan diberikan fasilitas, selain kemudahan perijinan juga fasilitas keringanan (insentif) pajak pusat termasuk pajak dan retribusi daerah demi menjaga keberlangsungan investasi.

Tentu hal ini akan sedikit mengurangi potensi penerimaan sektor pajak dan retribusi. Namun ada tujuan lain yang lebih besar yaitu sebagai Bargaining Position bagi Pemerintah daerah agar kolaborasi dan sinergi BUMD dengan pengelola KEK berjalan dengan baik. Tentunya dibutuhkan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah Subang dari sisi regulasi dan penambahan dukungan saham baik dari pemerintah daerah, Lembaga keuangan maupun investor swasta agar BUMD bisa eksis bersaing di KEK.

Kita berharap Multiplier effect investasi KEK khususnya pada peningkatan PAD di Kabupaten Subang akan memberi kemakmuran bagi negara dan masyarakat kabupaten subang. Sehingga perlu adanya kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang menghadapi pengembangan KEK ini diantaranya penyiapan SDM yang memadai, penyiapan akses wilayah yang masih menjadi kewenangan Kabupaten, penguatan kerja sama dan kemitraan BUMD dengan pengelola KEK Koordinasi kewenangan Pemda dalam mendukung infrastruktur dan kebijakan yang relevan serta menjaga soliditas dan menciptakan iklim birokrasi yang stabil. Namun, diperlukan juga kebijakan yang bijak untuk mengelola dampak negatif, seperti menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal yang berdaya saing tidak hanya jadi penonton, dan mengutamakan keseimbangan antara pembangunan industri dan sektor agraris. Dengan demikian, kawasan industri /KEK Subang Smarpolitan dan KEK Patimban dapat menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Subang.