Kiprah Adam Malik dalam Politik Masa Orde Baru

Pada tahun 1971, Adam Malik dipilih sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-26 yang merupakan orang Indonesia pertama dan satu-satunya sebagai pemimpin sidang PBB yang bertempat di New York. Sidang ini membahas mengenai penetapan keanggotaan Republik Rakyat Cina (RRC) di PBB. Ketika Adam Malik mengepalai Sidang Majelis Umum PBB, ia mengusulkan agar semua anggota berkontribusi dalam menyelesaikan masalah ini. Indonesia sendiri berupaya menyumbangkan dana untuk kemajuan PBB pada masa tersebut. Namun, hingga berakhirnya masa kepemimpinan Adam Malik di Sidang Majelis Umum PBB, permasalahan tersebut tetap belum terselesaikan. Pada Sidang ke-23 Majelis Umum PBB yang dibuka pada tanggal 24 September 1968, isu "Pemulihan hak-hak penuh RRC di dalam PBB (Restoration of the lawful rights of the People's Republic of China in the United Nations)" dimasukkan dalam agenda. Memorandum ini dianggap sebagai alasan krusial untuk mengakui keanggotaan RRC di PBB demi masa depan organisasi tersebut. Alasan lain yang mendukung keanggotaan RRC di PBB adalah keberhasilan RRC dalam pembangunan ekonomi dan sosial melalui jalur komunis dan revolusi kebudayaan, menjadikannya negara ekonomi tangguh dan kekuatan nuklir yang diakui oleh Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Uni Soviet.

Sempat juga terlibat dalam krisis yang terjadi di Timor Timur. Adam malik juga telah meyakinkan delegasi Timor Leste yang dipimpin oleh Jose Ramos Horta bahwa Indonesia tidak akan mengambil bagian dalam krisis di Timor Timur. Pada tahun 1973, beliau dipercaya Kembali menjadi Menteri Luar Negeri RI dalam Kabinet Pembangunan II. Pada awalnya, Soeharto mendukung sikap ini terhadap Timor Timur, akan tetapi pada tahun 1975, keadaan berubah. Saat itu, Timor Leste menjadi provinsi terakhir Indonesia.

Adam Malik terpilih sebagai Ketua DPR/MPR pada tahun 1977. Tiga bulan kemudian, pada Sidang Umum MPR Maret 1978, beliau terpilih sebagai Wakil Presiden Indonesia ketiga, menggantikan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang tiba-tiba menolak untuk dicalonkan lagi. Soeharto memilih Adam Malik sebagai wakil presiden setelah mempertimbangkan sejumlah kandidat lain. Sebagai seorang diplomat, wartawan, bahkan birokrat, Adam Malik sering mengatakan "Semua bisa diatur". Sebagai diplomat, beliau selalu memiliki 1001 jawaban untuk segala macam pertanyaan dan masalah yang dihadapakannya.