Benarkah Komunikasi Pemerintahan Efektif Sebagai Media dalam Penanganan COVID-19?

#Opini
Wadiah Amalina
Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau
 

Pada awal tahun 2020, isu pandemi Covid-19 telah mengguncangkan dunia. Penyakit jenis ini merupakan salah satu penyakit dengan penyebaran virus yang sangat cepat. Menurut WHO sebanyak 231 negara, 520.102.852 terkonfirmasi, dan 6.268.956 meninggal dunia. Dari JHU CSSE COVID-19 total kasus di Indonesia per tanggal 4-17 Mei adalah 3.890.

Istilah pandemi tidak hanya digunakan untuk menunjukkan tingginya suatu penyakit namun hanya menunjukkan tingkat penyebaran. Kasus pandemi disebabkan oleh virus corona. Pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak negatif bagi kesehatan tetapi juga perekonomian Indonesia, sehingga perlu adanya penangan dari pihak pemerintah.

Dalam menangani pandemi ini pun beragam upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota, sehingga perlu adanya apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan tersebut adalah melalui komunikasi pemerintahan yang dijadikan pemerintah sebagai media dalam penyebarluasan informasi di masa pandemi.

Menurut Maria Jose Canel  dan Karen Sanders (2013), Komunikasi Pemerintahan adalah segala sesuatu tentang praltik komunikasi yang berlangsung di ruang lingkup pemerintahan, khususnya eksekutif. Komunikasi pemerintahan merupakan kegiatan komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup pemerintahan. Komunikasi yang terjadi tersebut tidak hanya bertujuan dalam mengelola pandangan publik terhadap penanganan covid 19 saja, tetapi adanya proses dalam pengelolaan komunikasi yang terjadi di pemerintahan. 

Komunikasi pemerintahan juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi pemerintah dalam menentukan keberhasilan penanganan Covid-19, yang secara langsung juga akan membentuk kepercayaan publik kepada pemerintah.
Lalu pertanyaannya, apakah komunikasi pemerintahan efektif dalam penanganan Covid-19? Berkaitan dengan komunikasi pemerintahan yang dijadikan sebagai media oleh pemerintah dalam penanganan Covid-19. Terdapat pula beberapa permasalahan dan rangkaian upaya yang tidak dapat dengan mudah diterima oleh kalangan masyarakat. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pertama, menjelaskan keefektifan komunikasi pemerintahan dalam penanganan Covid 19. Kedua, menjelaskan solusi permasalahan komunikasi pemerintahan dalam penanganan Covid-19.

Kefektifan Komunikasi Pemerintahan Dalam Penanganan Covid 19

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah telah melakukan sosialisasi secara langsung dan secara tidak langsung kepada masyarakat terkait dengan prosedur kesehatan di masa pandemi. Sosialisasi secara langsung dilakukan salah satunya di tempat-tempat umum.  Sosialisasi tidak langsung yaitu melalui sosial media. 

Pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan prosedur kesehatan yang sudah diberikan oleh Menteri Kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari keramaian, serta tidak keluar rumah jika tidak penting. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak mematuhi aturan dari pemerintah.

Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Widodo Muktiyo yang merupakan salah satu tim gugus tugas penanganan Covid-19 dalam pemaparannya menjelaskan bagaimana seharusnya peran Humas pemerintah saat ini. Menurutnya, Humas perlu mengimplementasikan Komunikasi Publik melalui Juru Bicara di setiap instansi di tengah krisis.

Komunikasi merupakan hal utama dalam menunjang kehidupan sehari-hari karena itu komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa. 

Komunikasi pemerintahan sangat dibutuhkan di masa pandemi Covid-19 karena dijadikan sebagai media oleh publik dalam mendapatkan informasi terkait Covid-19.

Dengan adanya komunikasi pemerintahan, maka pemerintah dapat mempengaruhi perilaku dari birokrasi maupun masyarakat untuk mengatasi pandemi. Namun, di sisi lain tentu komunikasi pemerintahan dalam penanganan Covid-19 memiliki permasalahan-permasalahan baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat.

Mengutip info singkat, masalah-masalah dalam komunikasi pemerintahan seperti: Kurangnya keakuratan data maupun informasi, sedikitnya sosialisasi informasi, komunikasi pemerintahan yang terjadi kurang efektif, serta yang paling menjadi perhatian adalah kurangnya kepercayaan yang diberikan oleh publik terhadap pemerintah. 

Permasalahan yang muncul dalam komunikasi pemerintahan ini seolah menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memikirkan kembali bagaimana langkah yang tepat dalam menjadikan komunikasi pemerintahan yang efektif dan akurat sehingga dapat diterima dengan mudah oleh publik.

Permasalahan ketidakakuratan data maupun informasi yang diberikan oleh pemerintah tentunya menjadi masalah utama dalam komunikasi pemerintahan. Sebagai contoh informasi penyaluran bantuan sosial di Indonesia yang dianggap masih belum terjadi secara optimal.

Masalah lainnya adalah terkait dengan ketidakmampuan pemerintah dalam menjamin keakuratan data penerima vaksin secara individu maupun masal. 

Masalah ketidakakuratan data dan informasi yang diberikan oleh pemerintah tentunya akan berdampak negatif bagi publik. Karena masyarakat sangat membutuhkan hal tersebut dan publik tidak ingin mendapatkan berita yang sengaja di manipulasi.

Sebagai contoh dari kurang efektifnya komunikasi pemerintahan seperti adanya perizinin dari pemerintah untuk memberikan akses masuk bagi Tenaga Kerja Asing (TKA), dan adanya masyarakat yang belum mengetahui tentang Covid-19. Tentunya, perlu ada penjelasan dan ketegasan dari pemerintah terkait hal ini.

Survei Katadata Insight Center (KIC) memperlihatkan bahwa media sosial seperti facebook, Instagram, maupun Whatsapp menjadi platform yang dapat dengan mudah diakses oleh publik, dan juga sebagai sumber untuk tersebarnya berita hoax terkait Covid 19. Di sisi lain, presentase tertinggi menunjukan bahwa sebagian masyarakat menjadikan situs resmi dari pemerintah seperti website Kemenkes, website Gugus Tugas Covid-19 sebagai media utama dalam mendapatkan informasi terkait Covid 19.

Hal tersebut tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjadikan komunikasi pemerintahan tidak hanya menjadi media yang efektif dalam penyampaian informasi saja, tetapi juga harus mampu menjadi sebagai media yang memberikan edukasi kepada publik dalam menggunakan media sosial di masa pandemi.

Fakta menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah dalam menjadikan komunikasi pemerintahan sebagai media yang efektif masih belum berjalan secara optimal, sehingga menimbulkan pandangan dari masyarakat bahwa Covid-19 tidak benar adanya dan juga menuduh pemerintah sebagai pihak yang telah merekayasa tentang Covid-19. 

Beragam hal yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak sesuai dan menyimpang dengan kebijakan pemerintah di era pandemi menjadi bukti bahwa kurangnya rasa percaya dan tidak terjalinnya kedekatan antara masyarakat dan pemerintah. Beberapa kebijakan yang tidak ditaati oleh masyarakat seperti melakukan kerumuman massa dan tidak melakukan jaga jarak yaitu 1-2 meter, tidak melakukan cuci tangan dengan baik, serta tidak menggunakan masker.

Krisis komunikasi merupakan permasalhan yang dapat menjatuhkan harapan publik terhadap lembaga atau organisasi sehingga menimbulkan pandangan negatif. Tentunya permasalahan-permasalahan tersebut juga menjadi penghambat bagi pemerintah untuk menjadikan komunikasi pemerintahan sebagai media yang efektif dalam penangan Covid-19.  

Solusi Permasalahan Komunikasi Pemerintahan Dalam Penanganan Covid-19

Dalam rangka menciptakan komunikasi pemerintahan yang efektif dalam penanganan Covid-19 tentunya pemerintah harus menerapkan sistem ketegasan seperti yang pernah diarahkan oleh Presiden Joko Widodo yang secara tegas mengarahkan bahwa dalam menghadapi Covid-19 perlu kerja keras dan bukan hanya kerja yang biasa-biasa saja (Egeham, 2020).  

Di sisi lain, pemerintah dalam menciptakan komunikasi pemerintahan yang efektif juga harus mampu memiliki kemampuan dalam mempertimbangkan pandangan masyarakat terhadap isu pandemi Covid-19. Selain itu, komunikasi pemerintahan harus mampu dalam memprediksi segi perilaku bagaimana orang memiliki peran atas usulan dan informasi yang diterima (WHO, 2017).

Faktor penentu yang menentukan keberhasilan kebijakan adalah melalui komunikasi kebijakan tersebut. Jadi, tidak hanya dilihat pada sisi teknokrasi saja namun juga dilihat pada sisi teknokrasi sebuah kebijakan, karena jika tidak menggunakan komunikasi yang baik tentunya akan menimbulkan permasalahan.
Pada konteks inilah sekali lagi perlu adanya penilaian dan menyadari bahwa dalam menyelesaikan penanganan Covid-19, bukan hanya dari satu sisi pemerintah saja, tetapi juga perlu adanya peran publik. 

Pertama, pemerintah harus mampu memberikan keterbukaan secara konkrit dan menjalin kedekatan bersama publik. Kedua, perlu adanya ketegasan dari pemerintah yaitu dengan memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mematuhi protocol kesehatan supaya masyarakat tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga, yaitu perlu adanya partisipasi dari masyarakat untuk memberikan upaya dalam mendukung kebijakan pemerintah di era pandemi dan percaya kepada pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Keempat, kunci komunikasi yang baik adalah dengan disiplin diri, gotong royongm optimis, dan positif.

Adanya perubahan dalam tujuan komunikasi seperti meminimalisasi resiko terinfeksi melalui upaya menyediakan akses terbuka ke berbagai sumber informasi akurat langsung seperti saluran bantuan telepon otomatis dan situs web. Membangun persepsi masyarakat bahwa negara hadir dan respon dalam mengendalikan situasi pandemi Covid-19.