Karena tidak sejalan dengan koalisi partai Pemerintah lainnya, Partai Amanat Nasional (PAN) kabarnya akan ditendang Jokowi dari kabinet. Kabar tersebut sudah tersiar dan menjadi pembicaraan publik, tinggal menunggu kapan waktu PAN akan angkat kaki dari kabinet yang telah tiga kali dibongkar pasang. PAN dianggap membangkang dari keinginan pimpinan koalisi partai pemerintah yaitu Ketum PDI Perjuangan, Megawati. Sejak awal Megawati meminta agar partai pemerintah satu suara dalam mendukung pasangan Ahok-Djarot di Pilkada DKI Jakarta.
Ucapan Megawati pada November 2016 lalu seperti ancaman untuk partai pemerintah yang mendukung pasangan lain seperti PAN, PPP dan PKB. Pasca ucapan Megawati tersebut, entah kenapa PKB terlihat setengah hati dalam mendukung Agus-Sylvi. Padahal sebelumnya PKB sangat ngotot, dan buktinya dapat dilihat dari menghilangnya Ketum PKB, Muhaimin Iskandar selama Pilkada DKI. Cak Imin biasa dipanggil tersebut tidak terlihat saat masa kampanye, berbeda dengan Ketum yang ikut turun langsung ke lapangan.
Kuat dugaan, dukungan PPP kubu Romi kepada Ahok pada putaran kedua juga terkait dengan potensi mereka juga mendapatkan tekanan. Terlebih lagi PPP kubu Djan Faridz sejak awal mencuri perhatian koalisi pemerintah dengan dukungan mereka kepada Ahok. Kubu Djan Faridz rela dicaci maki kader PPP, demi membuktikan kalau mereka satu barisan dengan partai pemerintah. Mungkin kubu Romi mulai tertekan, karena MenkumHAM yang merupakan kader PDI P telah menyebutkan pihaknya sedang mengkaji ulang SK kepengurusan kubu Romi.
Berbeda dengan PAN, partai yang diketuai Zulkifli Hasan tersebut tidak terpengaruh dengan ucapan Megawati. Jika mereka putaran pertama mengusung Agus-Sylvi, pada putaran kedua dukungan mereka alihkan kepada pasangan Anies-Sandi. Keputusan PAN tersebut tentu akan membuat kubu koalisi pemerintah murka, dan bisa saja umur Asman Abnur dikabinet tinggal sebentar lagi. PAN sendiri hanya punya satu menteri dalam kabinet Jokowi, Asman dilantik pada reshufle kabinet jilid III.
Selain membangkang dengan keputusan mendukung Ahok, PAN juga menjadi partai yang ikut dalam pengajuan Hak Angket DPR. Kritikan dari anggota DPR dari PAN juga mulai pedas dan menyengat telingan penguasa. Rentetan pembangkangan PAN ini bisa menjadi pemicu mereka ditendang Jokowi dari kabinet, dan kemungkinan itu besar. Sejak akhir tahun lalu kabar bakal ada perombakan kabinet telah tersiar dan menjadi konsumsi publik. Seperti yang disampaikan politisi Golkar, Priyo Budi Santoso, sejak belasan tahun lalu, saat ada isu terjadi bakal ada perombakan maka kejadian itu akan terlaksana.
Dugaan bakal tergusurnya PAN selaras dengan apa yang disampaikan pengamat politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara. Dia berkeyakinan kalau PAN menjadi partai paling berpeluang untuk ditendang, karena tidak sejalan dengan koalisi pemerintahan. Dia juga menyebutkan dalam menentukan komposisi menteri, Jokowi tentu mempertimbangkan faktor partai akan mendukung kebijakannya dan partai pemerintah.
Dukungan kepada Ahok tidak saja berasal dari partai pemerintah, tapi diduga Gubernur DKI Jakarta non aktif tersebut didukung oleh Jokowi. Dugaan dukungan Jokowi terlihat dari tidak diberhentikan sementaranya Ahok dari Gubernur meski telah menyandang status terdakwa. Sesuai dengan UU, pejabat daerah yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa diberhentikan sementara. Tapi Jokowi tidak melakukannya, dan membiarkan rakyat Jakarta dipimpin oleh seorang terdakwa.
Jokowi juga mengajak Ahok menaiki mobil Kepresidenan, langkah Jokowi tersebut memperkuat sinyal kalau Jokowi membela Ahok dan ingin agar mantan Bupati Belitung Timur tersebut menang di Pilkada DKI Jakarta. Ketidaktegasan Jokowi terhadap Ahok itulah yang memicu munculnya dugaan kalau Presiden tidak netral dalam Pilkada kali ini.
Dengan tidak patuhnya PAN, tentu Jokowi bisa saja beranggapan kalau PAN merupakan koalisi yang tidak menguntungkan dan mengambil jatah kursi menteri sebagai barter dari keputusan Pemerintah.
Jika memang PAN ditendang karena terkait dengan beda keputusan dalam Pilkada DKI, maka bisa disimpulkan kalau Jokowi melindungi Ahok. Jokowi juga akan dianggap terlalu lemah sehingga dapat ditekan partai pemerintah, bahkan parahnya lagi Jokowi akan disebutkan kembali sebagai boneka PDI P.
Perbedaan pandangan antara pemerintah dengan partai koalisi pendukung tidak terjadi saat ini saja. Saat SBY menjadi Presiden, partai yang mempunyai kader dalam kabinet juga berbeda pendapat. Namun meskipun begitu, SBY tidak mencampur adukkan, sehingga tidak ada yang ditendang dari kabinet. Sebut saja bagaimana PKS menentang rencana kenaikan BBM dalam era SBY, begitu juga dengan partai Golkar yang juga getol mengkritik. Tapi jatah menteri mereka dikabinet tidak berkurang.
