Meski begitu, nama Merangin-nya memang populer berarti (maaf) nama bupatinya tidak, karena didalam narasi berita tertulis Tersangka Muhammad Adil sebagai bupati Merangin.
Jika bupatinya populer tentu tak mungkin salah pasang kalimat nama bupati dan nama daerahnya terbukti tidak sinkron. Itu terjadi di beberapa media, baik TV maupun online.
Kedua, ada apa dengan Merangin sehingga bisa salah tulis pada saat berita kasus OTT KPK, mengapa tidak salah tulis di berita lain, saat bupati Meranti marah dengan Kemenkeu.
Apakah ini sinyal, apakah ada pesan tersendiri bagi Merangin atau ini lampu kuning?, sebab ada teman yang berseloroh dengan mengirim pesan kepada saya.
"Ini bukti omongan mang Firli tidak didengar bawahan, disuruh ke Merangin anak buah buah nangkap di Meranti. Pesan sudah sampai ke Metro TV" ini guyonan dari dia, logiskah?.
Â
Sebab, kejadian OTT bupati Meranti terjadi bertepatan sehari setelah KPK menggelar Rakor di Jambi bersama bupati/walikota se-Provinsi Jambi pada Kamis (6/4/2023).
Dalam kasus bupati Meranti terkait tiga kasus, pertama pemotongan anggaran dinas, kedua terima fee dari pemenang tender biro perjalanan umroh dan ketiga menyuap auditor BPK Riau agar dapat WTP.
Kasus-kasus seperti ini rasanya bukan sesuatu kejadian yang langka di daerah-daerah di Indonesia, dan rasanya perbuatan semacam ini telah menjadi rahasia umum.
Tinggal KPK mau mengarahkan busur panah penindakan hukum-nya ke daerah mana?, dan bagi lembaga superbody ini sangat gampang, ia punya 'mandat' bisa menyadap percakapan.
Dengan hebohnya kasus Meranti ini, Merangin ikutan tenar saja, tetapi jangan berbesar hati dulu karena tenarnya kasus ini barang pasti masuk juga ke pikiran KPK.
Mungkin saja, "Oh, Merangin dimana Merangin ya, oh ya kemarin ada juga laporan masuk dari Merangin" ini contoh misalnya karena nama Merangin telah tersebut di berita-berita.
Pemkab Merangin harus segera clear-kan persoalan ini, minta segera hak koreksi kepada semua media yang telah salah menulis berita dan menyebut bupati Merangin.
