"Matahari" Jambi Menangis

JAMBI - Operasi Tangkap Tangan atau populer dengan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Jambi pada Selasa (28/11/2017) bak gempa bumi berskala richer tinggi "mengguncang" bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah dengan kejadian langka tersebut.

Tak kurang 16 orang diamankan pada operasi tangkap tangan yang dilakukan di Jambi dan Jakarta, 'korban' OTT terdiri berbagai latar belakang yang merupakan penyelenggara negara di daerah seperti anggota DPRD, pejabat dan pegawai di Pemprov juga pihak swasta.

KPK juga mengamankan sejumlah uang yang merupakan bagian dari pemberian yang patut diduga sebagai suap alias 'uang ketok' terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi tahun 2018. Menariknya KPK juga menyita mesin penghitung uang, begitu nekadnya ya?, khawatir jumlahnya kurang.

Miris memang, padahal KPK sudah bertandang ke Jambi dengan mengumpulkan kepala daerah se-provinsi pada rapat koordinasi dan suvervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi, di ruang auditorium rumah dinas gubernur Jambi Senin (20/11/2017) pekan lalu.

Sepertinya kedatangan lembaga anti rasuah di Jambi tak sedikitpun membuat ciut nyali penyelenggara daerah tersebut, budaya laten korupsi seakan sudah bersarang di qolbu para oknum pejabat yang terlibat tindakan tak terpuji yang sangat merugikan itu.

Kita sangat menyayangkan pejabat kita, wakil kita yang tidak menangkap sinyal 'emergency' dengan kedatangan KPK di Jambi. Rakyat Indonesia saat ini sangat mengenal nama Jambi dengan tayangan pemberitaan tentang OTT oleh KPK, berita yang tidak membuat warga Jambi bangga itu.

KPK mengangkut pejabat Jambi yang diduga terlibat secara berjamaah ke Gedung Merah Putih (KPK) di kawasan Kuningan Jakarta, Sebagai warga Jambi saya malu menyaksikan tragedi yang menggemparkan negri ini.

Ternyata, tak butuh waktu lama pasca kedatangannya ke Jambi, hanya berselang sepekan, KPK melancarkan aksinya dan berhasil menahan bawahan Zumi Zola sebagai gubernur dan bawahan Zumi Zola sebagai ketua DPW PAN Provinsi Jambi.

Sejak menjabat 12 Februari 2016 lalu, kepemimpinan Zola di Jambi memang kerab dengan sorotan, seperti kebijakan nonjob massal pada 22 Desember 2016 lalu, sebanyak 31 pejabat eselon II nonjob pasca di tinggal HBA setelah menjabat gubernur. 

Tak ayal, baru seumur jagung sejumlah pejabat yang baru dilantik memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Teranyar pengunduran diri Kadis PUPera Dodi Irawan dari jabatan staregis sebagai kepala OPD 'paling kaya' yang di incar banyak orang. 

Setelah Dodi mundur, Zola langsung menunjuk pelaksana tugas Kadis PUPera yakni Kabid Bina Marga Arfan yang saat ini resmi menyandang status Tersangka persembahan penyidik KPK. Arpan ditetapkan sebagai Tersangka beserta Tiga rekannya.