Mengenal "Science of Muddling Through" dalam Kebijakan Publik

Sejumlah kondisi juga mendorong penggunaan model ini (Thoha, 2008). Pertama, tidak punya waktu, tantangan intelektualitas/SDM, maupun biaya untuk penelitian terhadap nilai-nilai sosial masyarakat yangg merupakan landasan bagi perumusan tujuan kebijakan.

Kedua, adanya kekhawatiran akan terjadinya dampak yang tidak diinginkan akibat kebijakan yang belum pernah diterapkan sebelumnya. 

Ketiga, adanya hasil-hasil program dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan  untuk kepentingan tertentu.

Keempat, menghindari adanya konflik dalam proses negosiasi yang melelahkan untuk kebijakan baru.

Model inkremental, pada dasarnya melihat kebijakan publik sebagai kelanjutan dari tindakan pemerintah sebelumnya dan hanya membuat perubahan yang diperlukan. 

Model ini juga mencerminkan model pengambilan keputusan yang bertujuan menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan, sehingga dapat dikatakan cenderung berada di zona nyaman.

Bagaimanapun, jika hasil evaluasi suatu kebijakan dinilai baik, maka penggunaan model inkremental sangat disarankan. Namun, tindak lanjut perlu tetap dilakukan, misalnya peninjauan kembali atas upaya atau strategi, agar terjadi peningkatan yang lebih baik atau dampak kebijakan semakin meluas.

Jika yang terjadi, suatu kebijakan dinilai gagal, dan diperlukan perumusan kebijakan baru, inilah yang perlu betul-betul diperhatikan. Perumusan kebijakan baru akan memerlukan waktu yang tidak singkat. Bahkan, bisa berlarut-larut secara prosedural, karena perubahan bersifat radikal dan komprehensif atau menyeluruh.

Saat ini, globalisasi juga memberikan efek yang besar dalam hal tren kolaborasi antarpemerintah atau antarpemangku kepentingan. Kolaborasi dapat menjadi salah satu jawabannya.

Agranoff dan McGuire (2004) mengemukakan bahwa kolaborasi adalah koneksi atau jaringan yang sengaja dibangun untuk memecahkan masalah dengan menciptakan dan menemukan solusi atas keterbatasan informasi, waktu, dan ekonomi. 

Pada intinya, pembuat kebijakan publik diharapkan tidak terjebak dalam model inkremental ini. Dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah, di sana terdapat pertanggungjawaban yang besar atas setiap pengeluaran publik yang dilakukan.