Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran penting dalam pembangunan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. UKM terbukti mampu bertahan di tengah krisis moneter pada tahun 1997 dan mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, bahkan sampai sekarang. Pada tahun 2011 UKM menyumbang 56% dari total PDB di Indonesia (Aries Musnandar 2012). UKM juga mampu mengurangi pengangguran di Indonesia karena menyerap banyak tenaga kerja. Melihat peran nyata UKM tentu bukan menjadi hal yang mengherankan apabila pemerintah seharusnya meningkatkan kinerja sektor UKM tersebut.
Perhatian dan peran pejabat daerah sangat mempengaruhi perkembangan UKM di daerah masing-masing. Oleh karena itu kemajuan UKM pada suatu daerah juga menjadi barometer kepedulian dan inovasi pejabat setempat. Keberhasilan pengembangannya bukan semata-mata hanya terletak pada kepala daerah, namun juga peran sekretaris daerah dan kepala OPD yang terkait. Sekda sebagai administrator berperan penuh menyiapkan pendanaan, bertindak selaku koordinator, sementara kepala OPD berperan pelaksana di lapangan.
Terdapat banyak jenis UKM di Indonesia, salah satunya adalah UKM Batik. Batik adalah produk warisan budaya bangsa Indonesia yang sangat penting untuk dilestarikan dan dikembangkan. Banyak daerah menyelenggarakan pelatihan kerajinan dan batik untuk menciptakan usaha baru, mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerahnya hingga mereka benar-benar mampu mandiri berwirausaha.
UKM batik di Kota Salatiga, masih berumur belia. Diciptakan sekitar tahun 2004 mengembangkan bentuk dasar batu prasasti plumpungan dan batu waturumpuk. Inovasi mengangkat sejarah kekayaan daerah ini akhirnya banyak ditiru oleh kabupaten di sekitarnya. Kini ada batik yang didesain dari tower air peninggalan pemerintah belanda, bangunan kuno bersejarah, dan getuk trio.
Dalam pengamatan penulis, kepedulian pejabat pengambil keputusan pada Pemkot Salatiga terhadap UKM ini masih tergolong rendah, bisa jadi juga terhadap UKM jenis lainnya. Dalam pengadaan seragam batik Pemkot Salatiga warna pelangi beberapa tahun yang lalu, tidak dikerjakan oleh UKM Salatiga, diproses oleh UKM luar Kota Salatiga, masing-masing SKPD membeli melalui salah satu perajin yang ditunjuk oleh pejabat Pemkot Salatiga. Ini nampak sekali menunjukkan bahwa pada jajaran pejabat administrator pengambil keputusan pada sekretariat  daerah Kota Salatiga tidak ada perhatian yang mendalam terhadap perajin batik lokal. Banyak dana yang dikelurkan untuk pelatihan terbuang bersama-sama dengan kembalinya calon perajin menjadi pengangguran.
Setelah ada pemesanan batik dalam jumlah besar dari Pemkot, order malah di berikan kepada UKM luar Kota Salatiga. Sungguh ironis memang, disatu sisi pejabat setempat mengembar-gemborkan pengentasan kemiskinan, menciptakan pekerjaan baru, melakukan pelatihan-pelatihan ketrampilan bagi warganya, pada sisi lain peluang pekerjaan itu diberikan kepada perajin batik dari luar Kota Salatiga.
Kondisi ini juga terjadi pada pengadaan seragam batik tahun 2017 ini, dapat dibilang lebih parah dari pengadaan batik pelangi, kualitasnya lebih rendah tidak sepadan dengan harganya. Batik pelangi, pewarnaanya tembus kain, beda jauh dengan batik warna oranye pengadaan tahun ini, bidang muka berwarna oranye, bidang dalam berwarna putih oranye, tidak tembus warna. Orang yang faham batik menyebutnya batik printing, diproses persis seperti sablon spanduk kain.
Rendahnya kualitas batik oranye ini menjadi pembicaraan negatif pada lingkungan PNS Pemkot Salatiga, namun tidak ada PNS yang berani mengungkapkan secara terbuka. Ada yang menyebutnya penjualnya tega memanfaatkan PNS untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, perajin batik yang ditunjuk untuk pengadaan batik tidak manusiawi karena tahu menjual batik kualitas sangat rendah pun pasti akan dibeli PNS karena untuk seragam. Ada pula yang membandingkan dengan batik kualitas sama di pasar Klewer Surakarta, harga beli batik oranye itu bisa dapat 4 potong. Ada juga yang menuding, ada kong kali kong feeantara pejabat pemkot dengan penjual batik oranye.
Adalah wajar adanya anggapan miring yang ditujukan kepada walikota dalam pengadaan batik printing warna oranye itu. Namun anggapan tidak sedap terhadap walikota dari beberapa PNS Pemkot Salatiga itu tidak lama terbantahkan dengan munculnya berita di harian Suara Merdeka tanggal 25 Juli 2017 dengan judul "Perajin Batik Lokal Dilibatkan Membuat Seragam", dikerjakan oleh eks peserta pelatihan membatik yang beberapa waktu lalu para perajin tersebut telah dilatih pengelolaan dan pembuatan batik secara profesional oleh Dinsosnakertran Kota Salatiga. Adapun motif yang dipakai merupakan karya Bambang Pamulardi, PNS Pemkot Salatiga yang juga berprofesi sebagai pencipta motif. Â
Penunjukan pemrosesan seragam batik melibatkan perajin batik lokal konon merupakan prakarsa Yulianto, Walikota Kota Salatiga sendiri, ini sejalan dengan misinya pada waktu kampenye "mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada usaha UMKM, dan membuka ekses lapangan kerja". Misi ini nampaknya tidak dipahami oleh pejabat Pemkot Salatiga sehingga ada kesan tidak mendukung, terjadi lah pengadaan pembelian batik hasil olah printing yang dikerjakan oleh perajin batik luar Kota Salatiga.
Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana batik oranye bisa beredar dikalangan PNS Pemkot Salatiga tanpa sepengetahuan walikota Yulianto. Hasil penelusuran diketahui, lebih kurang satu bulan sebelum Yulianto dan Muh Haris dilantik walikota definitif, informasi seragam batik oranye itu sudah beredar melalui WA dan facebook, namun belum banyak perangkat daerah menanggapi, bahkan banyak PNS yang tidak mengetahui adanya seragam batik baru pengganti warna pelangi itu, beberapa perangkat daerah ada yang terlanjur memesan karena jadual waktu kegiatan pengadaan kain terjadual pada triwulan 1, kawatir tidak tepat waktu akan mengurangi TPP sebesar 5 %. Adapula yang berpendapat lebih baik TPP dikurangi 5 % daripada terlanjur beli seragam yang belum disetujui walikota, dan beberapa unsur perangkat daerah ada yang sudah mengetahui, bahwa walikota akan menyerahkan pembuatan seragam batik PNS Pemkot Salatiga kepada perajin eks peserta pelatihan batik, banyak peserta pelatihan membatik merupakan pendukungnya pada saat kampanye pilkada.
Kejadian ini menyiratkan adanya komunikasi yang kurang terbangun dalam jajaran Pemkot Salatiga, sebelum dan sesudah walikota terpilih dilantik. Pejabat administrator tidak berperan cantik lazimnya yang terjadi pada beberapa lingkungan pemda lain yang ditemui. Setelah kepala daerah terpilih, sebelum pelantikan, pejabat pada lingkungan pemda merapat bersama pj kepala daerah sebelum menyerahkan jabatannya kepada kepala daerah terpilih, melakukan koordinasi, menyampaikan informasi pembangunan yang sedang berjalan dan yang akan dijalankan pada masa pemerintahan berikutnya, sehingga tidak ditemui kejadian seperti kasus batik oranye itu melangkahi kebijakan walikota definitif. Atau memang ada niatan lain, ada unsur kesengajaan tidak memberitahukan kepada walikota terpilih. Kondisi ini menunjukkan tidak berfungsinya fungsi administrator pada Pemkot Salatiga pada saat ini. Perannya terlalu jauh melampaui kewenangan walikota.
Punya makna
Batik seragam resmi Pemkot Salatiga pilihan Walikota Salatiga ini diberi nama motif ron sedah, diangkat dari bentuk daun sirih (ron sedah). Mengamati sepintas, banyak perbedaan antara batik motif  ron sedah dengan batik oranye. Sistem pengerjaan batik ron sedah melalui pola kemitraan inti-plasma menunjukkan pro UKM Salatiga, sementara batik oranye dikerjakan oleh perajin luar Salatiga, pejabat yang menunjuk jelas tidak berpihak pada UKM Salatiga.
Batik motif ron sedah mempunyai filosifi seperti pohon sirih, sebagai tanaman yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain, untuk kelangsungan hidupnya tidak mengisap energi tumbuhan lain seperti tumbuhan benalu yang merugikan tumbuhan lain (SM, 25/7/17), batik oranye tidak jelas maknanya. Kualitas kainnya pun beda jauh, belum lagi motifnya, motif ron sedah berpenampilan excellent. Tidak memalukan dipakai oleh PNS Salatiga ke luar kota apalagi para pejabatnya dalam menghadiri pertemuan tingkat nasional, bukan batik sablon.
Tindakan walikota Yulianto melibatkan perajin lokal hasil didikan sendiri untuk memproses batik seragam PNS menunjukkan kepeduliannya terhadap UKM lokal sangat tinggi, disamping sejalan dengan misinya, juga akan mengangkat nama Salatiga dikemudian hari, apabila program ini berlanjut, menghargai produk warganya sendiri, bangga dengan hasil UKM lokal.
Yang patut dilakukan ke dapan adalah tercipta iklim usaha yang kondusif, memberikan bantuan modal berupa material bahan batik, perlindungan usaha terutama dalam kesamaan harga jual produk supaya terjadi persaingan sehat, tidak menurunkan harga jual dari pesaingnya hanya sekedar untuk memuaskan pembeli, pengembangan kemitraan, pelatihan peningkatan ketrampilan dan manajemen, membentuk lembaga khusus seperti koperasi batik, memantapkan kelompok yang sudah ada, mengembangkan promosi, mengembangkan kerjasama yang setara, meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, bila perlu pemkot mengawali sewa toko diluar kota, selanjutnya mereka membiayai sendiri. Kesemuanya itu tidak sulit dan dapat terpenuhi dari Pemkot Salatiga.
