BBM Naik, Akankah Penduduk Indonesia Sejahtera?

Bicara mengenai kesejahteraan, dapat dikatakan penduduk negara Indonesia belum sejahtera. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya angka pengangguran dan tidak meratanya ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Lapangan pekerjaan hanya terfokus di kota. Akibatnya arus urbanisasi dan angka pengangguran pun tinggi. Ditambah lagi dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang diakibatkan kenaikan harga BBM. Akankah penduduk Indonesia sejahtera?

Tanggal 20 Oktober 2014 lalu, rakyat Indonesia bersuka cita dengan dilantiknya Joko Widodo sebagai Presiden RI yang baru, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. Rakyat banyak menaruh harapan kepada Jokowi agar dapat membawa Negara Indonesia menjadi negara yang adil, makmur dan sejahtera. Setelah pelantikan, Jokowi mengeluarkan beberapa program kerja dan kebijakan-kebijakan baru seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Simpanan Keluarga Sejahtera. Namun, kebijakan Presiden Jokowi yang kontroversial dan masih hangat di telinga publik yaitu kenaikan harga BBM bersubsidi.

Kebijakan baru Jokowi yang membuat masyarakat was-was dan menuai banyak kecaman ini dilaksanakan mulai 18 November 2014. Padahal, baru genap sebulan pasca pelantikan Presiden, Jokowi mengeluarkan kebijakan ini. Jelas saja, masyarakat di Indonesia secara bersamaan banyak yang melakukan aksi demonstrasi di kantor-kantor pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Karena jika harga BBM naik, berarti semua harga kebutuhan pokok, transportasi dan lain-lain akan ikut mengalami kenaikkan harga. Harga BBM bersubsidi mengalami kenaikan sebesar Rp 2000 dari harga sebelumnya Rp 6500 menjadi Rp 8500. Memang kenaikan harga BBM hanya Rp 2000, mungkin tidak masalah bagi masyarakat menengah ke atas. Tetapi jumlah penduduk miskin di Indonesia terbilang masih banyak. Belum tentu penduduk tersebut dapat menuruti kebijakan pemerintah di atas. Pemerintah beralasan, kenaikan harga BBM subsidi karena selama ini subsidi tersebut tidak tepat sasaran. Dengan kenaikan harga tersebut, diharapkan dapat dialihkan ke sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur. Karena selama ini pemerintah memerlukan anggaran untuk membangun infrastruktur, tetapi anggaran tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM.

Suatu tindakan memang terdapat dampak positif dan negatifnya. Begitu pula dengan kenaikan harga BBM bersubsdi ini. Dampak negatif dari kenaikan harga BBM diantaranya harga bahan kebutuhan pokok naik. Contohnya para pedagang daging sapi di Malang, jawa Timur menaikkan harga daging sebesar Rp 3000 karena ongkos transportasi yang naik dan kesulitan dalam mendapatkan sapi. Inflasi diberbagai daerah juga dipengaruhi kenaikan harga BBM. Di Yogyakarta mengalami kenaikan inflasi sebesar 1,13% selama November 2014, naik 0,85% dari bulan sebelumnya. Dengan keadaan seperti ini, banyak masyarakat di Indonesia yang melakukan protes dengan cara demonstrasi, mulai dari buruh sampai mahasiswa ikut menyuarakan pendapatnya. Mereka berdemonstrasi di depan kantor pemerintahan bahkan sampai depang gedung Istana Negara.

Selain dampak negatif yang didapatkan, terdapat pula dampak  postif. Dampak postif yang didapatkan diantaranya utang negara berkurang. Dari catatan DJPU, defisit dalam APBN 2015 sebesar Rp 245,9 triliun atau 2,2 persen dari Gross Domestik Produk (GDP).

Kebutuhan pembiayaan tahun depan sebesar Rp 254,9 triliun atau 2,3 persen terhadap GDP. Kebutuhan tersebut rencananya ditutupi dari penerbitan surat utang pemerintah Rp 277 triliun dan pinjaman Rp 22,2 triliun. Sementara kenaikan hargaBBM akan menyumbang penghematan sekiranya Rp 110 triliun - Rp 140 triliun dalam APBN 2015. Dengan berkurangnya utang negara, berkurang juga beban pemerintah. Sehingga pemerintah dapat fokus melakukan pembangunan baru demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu  anggaran infrastruktur dapat bertambah. Dengan mengalihkan subsidi BBM kepada sektor produktif, akan banyak infrastruktur, perlindungan kesejehteraan penduduk kurang mampu dan pembangunan pembangkit listrik yang bisa dibangun. Peningkatan produksi pangan juga dapat menjadi faktor demi tercapainya swasembada pangan dengan anggaran yang didapat dari kenaikan harga BBM.

Memang lebih banyak dampak negatif yang didapat dari kenaikan harga BBM. Tetapi, dilihat dari dampak positifnya, kenaikan harga BBM justru nantinya dapat menyejahterahkan dan memakmurkan penduduk Indonesia. Dengan program-program seperti kartu sosial bagi masyarakat yang tidak mampu yang diambil dari kenaikan harga BBM, diharapkan dapat membantu dari segi finansial sehingga menjadi salah satu jalan dalam menyejahterahkan penduduk Indonesia. Pembangunan fasilitas dan utilitas yang pemerintah rencanakan untuk daerah-daerah tertingal dapat membuat pemerataan di seluruh Indonesia merasakan kenyamanan dari penggunaan fasilitas-fasilitas yang tidak pernah masyarakat daerah tertinggal alami. Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, bandara dan pelabuhan diharapkan masyarakat Indonesia menjadi lebih produktif dan perekonomian Indonesia dapat meningkat karena integrasi ekonomi antar daerah dengan pembangunan infrastruktur yang lebih baik lagi. Dengan dibangunnya infrastruktur, secara tidak langsung dapat menciptakan lapangan kerja yang baru secara merata, baik di kota maupun desa. Sehingga, angka pengangguran penduduk Indonesia dapat berkurang dan kesejahteraan penduduk meningkat akibat dibangunnya infrastruktur yang lengkap. Harapan kita semua sebagai penduduk Indonesia, semua program pemerintah yang direncanakan tidak hanya sekedar wacana belaka melainkan bukti nyata untuk membawa penduduk Indonesia lebih sejahtera dan memajukan negara Indonesia.