B. Transparansi dan akuntabilitasÂ
Proses pemilihan mitra swasta dan pelaksanaan proyek harus transparan dan akuntabel untuk menghindari korupsi yang dapat membahayakan pembangunan kedepannya.
C. Perlindungan kepentingan publik
Kemitraan publik-swasta harus terus mengutamakan kepentingan masyarakat dan memastikan layanan publik yang dihasilkan terjangkau dan berkualitas tinggi.
Tantangan
Terlepas dari kelebihannya, Public Private Partnership (PPP) atau KPS di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, seperti:
1. Ketidakpastian peraturan
Kerangka hukum KPS terus berkembang, dan ketidakpastian peraturan dapat menghambat pelaksanaan proyek.
2. Penyelesaian sengketa
Mekanisme penyelesaian sengketa merupakan hal yang penting dalam proyek KPS, namun kurangnya pedoman dan prosedur yang jelas dapat menyebabkan penundaan dan peningkatan biaya.
3. Pemahaman umum
