Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Bidang Ekonomi

Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia , di bidang Ekonomi sudah sangat pesat maupun maju .oleh karena itu saya ingin membahasnya lebih mendalam tentang kebijakan Politik luar negeri Indonesia di bidang Ekonomi .  Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah termasuk di antaranya  adalah sektor pertambangan. Menurut Van Der Eng (2014), dengan kekayaan sumber daya tambang yang dimiliki, Indonesia telah menjadi salah satu negara eksportir utama untuk beberapa komoditi strategis seperti batu bara, tembaga, biji nikel dan emas. Untuk komoditi nikel dan tembaga, misalnya, Indonesia menempati peringkat lima besar negara pengeksportir nikel dan tembaga pada 2013. 

Tidak hanya itu, Indonesia juga adalah produsen minyak dan gas terbesar di kawasan Asia Tenggara. Produksi minyak yang dihasilkan oleh Indonesia berkontribusi sekitar 38 persen terhadap total produksi minyak di kawasan, sedangkan pada saat yang sama produksi gas alam Indonesia mencapai 31 persen dari total produksi gas (Wacaster, 2015). 

Selain  sektor pertambangan, industri hasil hutan Indonesia juga memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pasar global. Menurut Santosa (2013), separuh dari hutan dunia terkonsentrasi hanya di lima negara, salah satunya adalah Indonesia. Terdapat dua komoditi ekspor hasil hutan dari Indonesia yang telah diserap di Mancanegara yaitu kertas dan produk kertas (pulp and paper products) dan minyak sawit (palm oil). 

Ekonomi Politik Internasional (EPI) merupakan salah satu bidang spesialisasi dalam Studi Hubungan Internasional (HI). Sebagai sebuah sub kajian dalam HI, EPI secara spesifik membahas interaksi saling mempengaruhi antara ekonomi dan politik dalam hubungan internasional. Terdapat beberapa pendapat para pakar dan akademisi mengenai definisi, ruang lingkup, pengertian dan isu-isu yang dibahas dalam EPI.  

Sementara itu, dimensi ekonomi EPI membahas tentang pendistribusian sumber daya di antara individu, kelompok dan negara melalui institusi pasar yang sekarang ini berkembang menjadi kekuatan baru yang ikut mempengaruhi perilaku manusia. Kendati demikian, dua hal tersebut dinilai belum cukup untuk menjelaskan fenomena global yang terus mengalami perubahan. Dinamika hubungan antara negara dan pasar berjalan sangat dinamis, termasuk di dalamnya adalah menguatnya peran kelompok transnasional (global civil society) yang ikut mempengaruhi isu-isu global (Balaam & Dillman, 2017). 

Untuk mempercepat pertumbuhan ekspor dan investasi asing, pemerintah Indonesia juga memanfaatkan instrumen kerjasama regional dalam rangka memperluas akses pasar dan meyakinkan para investor atas komitmen pemerintah terhadap keterbukaan ekonomi Indonesia. Secara politik, peran Indonesia dalam kerjasama regional ASEAN pada masa Orde Baru relatif dominan, diantaranya karena figure dan kekuatan politik Soeharto yang relatif berhasil mempengaruhi dinamika kawasan. 

Kebijakan stabilitas politik domestik yang dilakukan oleh Soeharto, misalnya, menjadi salah satu model pendekatan politik yang diadopsi oleh negara-negara lain di ASEAN. Kebijakan stabilitas politik domestik yang dilakukan oleh Soeharto, misalnya, menjadi salah satu model pendekatan politik yang diadopsi oleh negara-negara lain di ASEAN. Hal ini secara tidak langsung juga memberikan kontribusi terhadap stabilitas kerjasama politik keamanan di kawasan Asia Tenggara yang seringkali diwarnai oleh konflik dan sengketa wilayah. 

Analisisnya yaitu Kebijakan Luar Negeri Indonesia di  dalam bidang ekonomi , yaitu menggunakan pendekatan Komporatif , sebab Kebijakan Politik Ekonomi Indonesia , masih mengandalkan Negara - Negara asean, oleh karena itu Inonesia masih tergantung Ekspor dan Impor dari Luar Negeri . dari sini pendapatan Indonesia bisa meningkat dari Ekspor dan Impor dari luar Negeri. 

sumber Referensi :

Balaam, D. N., & Dillman, B. (2017). Introduction to international political
economy (Sixth edition). London: Routledge.

Djalal, D. P. (1990). Geopolitical concepts and maritime territorial behaviour in
Indonesian foreign policy, 273.

Fausti, S., & Bishry, R. (1993). Deregulation and Trade Liberalization: The
Indonesia Reform Program, 17.