Mohon tunggu...
Vira Chairunnisa
Vira Chairunnisa Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Menelisik Prostitusi: Solusi bagi Sang Termarginalisasi?

25 Februari 2023   14:49 Diperbarui: 25 Februari 2023   14:57 162
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber ilustrasi: CANVA

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Gerda Lerner yang kemudian telah terbit pada jurnal The University of Chicago Press, Pekerja Seks Komersial ("PSK") merupakan salah satu profesi tertua yang ada di dunia. Hal ini didukung dengan pendapat menurut Kartono yang menyatakan bahwa profesi prostitusi memiliki umur yang setara dengan umur manusia itu sendiri. Perempuan sebagai salah satu kelompok yang termarginalisasi di masyarakat kerap kali tidak memiliki kapasitas untuk mampu menentukan pilihan hidupnya sendiri. 

Ketidakmampuan ini didasari oleh banyak hal, diantaranya bekal pendidikan yang minim, kemiskinan struktural, budaya patriarki yang mendarah daging, dan lain sebagainya. Dengan berbagai alasan tersebut, seringkali perempuan juga tidak memiliki pilihan lain selain masuk ke dalam dunia kerja demi meringankan beban ekonomi keluarga.

 Ironisnya, dengan bekal pendidikan yang minim, perempuan yang termarginalisasi hanya dapat berkecimpung di pekerjaan informal dengan taraf penghasilan yang tidak seberapa. Melihat realitas yang ada, prostitusi agaknya terlihat sebagai salah satu opsi pekerjaan yang kelak dapat menjadi pintu keluar bagi perempuan yang termarginalisasi. Lantas apakah benar begitu? Apakah dengan minimnya opsi yang ada lantas kegiatan prostitusi dapat dijustifikasi? Kemudian bagaimana peran pemerintah dalam mengayomi seluruh rakyatnya tanpa pandang bulu?

Sejarah Prostitusi di dunia dan di Indonesia

Pada taraf dunia, prostitusi merupakan sebuah profesi yang sudah ada sejak awal munculnya peradaban. Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa di peradaban Mesopotamia, tepatnya pada abad 2.400 SM, terdapat segolongan perempuan berkasta rendah yang bekerja sebagai penjaga kuil sekaligus melayani kebutuhan seksual para lelaki kasta tinggi. Meskipun para lelaki berkasta tinggi ini mempunyai permaisuri yang juga merupakan wanita berkasta tinggi, namun pada hakikatnya para wanita berkasta tinggi ini dilarang untuk hamil dan melahirkan seorang anak demi menjaga kesucian diri mereka. 

Di Indonesia sendiri praktik prostitusi sudah ada sedari zaman berdirinya kerajaan-kerajaan di Jawa. Praktik prostitusi pun kemudian makin berkembang di zaman penjajahan Belanda, dikarenakan pada saat itu terdapat ketimpangan jumlah wanita dengan pria ras Eropa dan Cina di Indonesia. 

Pada tahun 1930, dunia mengalami krisis ekonomi yang juga turut melanda Indonesia, hal ini mengakibatkan berkurangnya oportunitas lapangan kerja sehingga angka jumlah pengangguran pun membludak. Berangkat dari kondisi ini, muncul lah fenomena pembludakan pekerja di sektor informal, yaitu penjaja jasa, khususnya jasa seksual. Atas dasar tersebut dapat diasumsikan bahwa prostitusi yang berkembang di Indonesia, terutama di Jakarta, disebabkan oleh faktor kesulitan ekonomi sebagai dampak dari krisis ekonomi.

Posisi Wanita sebagai Kaum yang Termarginalisasi

Marginalisasi adalah fenomena ketidakseimbangan dalam pemerolehan peluang dalam aspek ekonomi, sosial dan pendidikan oleh sekumpulan masyarakat. Diketahui bahwa satu dari dua puluh dua kelompok marginal di Indonesia diduduki oleh perempuan.

Di bidang kesehatan, perempuan mengalami keterbatasan untuk mengakses sumber-sumber informasi kesehatan, selain itu informasi mengenai kesehatan reproduksi juga seringkali masih dianggap sebagai sebuah topik yang tabu, atas dasar ini lah layanan kesehatan reproduksi perempuan masih tertinggal. 

Di bidang ekonomi, kontribusi perempuan terhadap bidang ketenagakerjaan masih tergolong rendah jika disandingkan dengan laki-laki, hal ini karena seperti yang sudah disampaikan di pendahuluan, perempuan yang termarginalisasi cenderung hanya mampu bekerja di bidang non-formal. Peristiwa ini berhubungan dengan bidang selanjutnya, yakni bidang pendidikan. Pendidikan sejatinya merupakan hak dasar setiap orang tanpa terkecuali, namun pada realitasnya terbukti masih terdapat ketimpangan yang cukup signifikan di Indonesia. 

Data statistik menunjukkan bahwa 30 kabupaten/kota di 13 provinsi di Indonesia rata-rata angka buta aksara yang  disandang penduduk perempuan masih di atas rata-rata nasional.Apabila dilihat secara seksama, terlihat bahwa sumber permasalahan yang menyebabkan kemiskinan terhadap perempuan adalah budaya patriarki yang masih sangat kuat di Indonesia. Budaya inilah yang menyebabkan terjadinya prostitusi, marginalisasi, pelecehan, eksploitasi, dan sebagainya. 

Praktik prostitusi yang melibatkan perempuan sebagai aktor utama menimbulkan stigma negatif yang tajam terhadap perempuan. Padahal seringkali perempuan terlibat dalam praktik prostitusi akibat keterpaksaan. Kondisi ini menimbulkan bias terhadap kedudukan korban dalam praktik prostitusi. Perempuan dalam jaringan prostitusi dapat teridentifikasi sebagai korban akibat tekanan internal maupun eksternalnya. Atas dasar tersebut maka permasalahan marginalisasi terhadap kaum perempuan tidak akan pernah menemukan titik terangnya apabila belum terdapat inklusivitas di bidang penunjang seperti bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.

Peran Pemerintah dalam Permasalahan Prostitusi

Telah diketahui bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila memiliki lima sila yang disusun secara matang dengan mempertimbangkan manifestasi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam proses penyusunannya, tentu saja para pencetus dasar negara telah memikirkan bentuk implementasi dari sila sila yang ada didalam Pancasila. 

Namun sayang, pada realitanya tidak semua sila dapat diimplementasikan dengan mudah. Contoh dari sila yang sulit diimplementasikan adalah sila ke-5 yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Penyebab sila ini sulit diimplementasikan adalah karena, pertama, keadilan bersifat relatif.Selain bertanggung jawab dalam pengimplementasian pancasila, pemerintah turut mengemban tanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, hal ini tercantum dalam Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 

Selanjutnya diperinci dalam pasal berikutnya bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat, Berdasarkan fakta diatas maka pemerintah turut andil dalam maraknya prostitusi yang terjadi di Indonesia, hal ini karena faktor terbesar yang mendorong terjadinya kegiatan prostitusi adalah faktor ekonomi. Dengan kata lain, prostitusi tidak akan menjamur sebanyak sekarang ini apabila kesejahteraan masyarakat tercapai.

Atas dasar tersebut maka penyelesaian atas permasalahan prostitusi tidak bisa hanya dilakukan melalui metode represif yaitu perundang-undangan, namun juga harus dilakukan secara preventif yaitu dengan cara peningkatan kesejahteraan sosial dan keadilan di masyarakat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun