Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Pada awal Februari 2022 kemarin, The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis nilai Indeks Demokrasi untuk tahun 2022. Indonesia menunjukkan nilai yang positif dibanding dengan tahun sebelumnya. Skor rata-rata Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun ini mencapai nilai 6,71 dari nilai sempurna 10. Nilai ini lebih baik dari nilai tahun 2020 yang hanya mencapai 6,30, nilai itu juga merupakan nilai terendah yang dicapai Indonesia sejak EIU merilis Indeks Demokrasi pada tahun 2006. Indonesia menempati peringkat 52 dari yang sebelumnya peringkat 64 dari 167 negara.
Indeks Demokrasi disusun dengan tujuan mengukur keadaan demokrasi di 167 dari total 195 negara yang ada di dunia. Nilai rata-rata diperoleh dari jawaban yang berisi 60 indikator pertanyaan, dengan masing-masing pertanyaan terdapat dua atau tiga alternatif jawaban yang diperbolehkan. Jawaban tersebut kebanyakan diambil dari penilaian para ahli dan beberapa jawaban lain didasarkan pada hasil survei negara dari masing-masing negara tersebut. Apabila tidak terdapat hasil survei yang berasal dari negara, maka hasil survei negara yang dianggap mirip serta penilaian tambahan dari para ahli dijadikan sebagai acuan dalam menjawab indikator pertanyaan yang kosong.
60 indikator pertanyaan tadi diklasifikan ke dalam lima kategori, yaitu:
1. Proses Pemilihan Umum Dan Pluralisme
Proses pemilihan umum atau yang biasa disebut pemilu merupakan proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di dalam suatu negara. EIU menilai apakah pemilu di setiap negara telah menganut sistem demokrasi dengan benar. Proses pemilihan umum dapat dikatakan berjalan secara demokratis hanya jika setiap warga negara mempunyai hak pilih untuk memilih siapa yang ingin dijadikan pemimpinnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBeRJurDil). Sedangkan pluralisme merupakan paham menghargai adanya perbedaan di dalam suatu lingkungan masyarakat dan tetap memperbolehkan kelompok yang berbeda itu untuk tetap menjaga keunikan budayanya. Masyarakat yang plural berarti mereka merupakan masyarakat yang mau menerima kebegaraman suku dengan sikap toleransi yang tinggi atas perbedaan suku, golongan, agama, adat hingga pandangan hidup.
2. Kebebasan Sipil
Kebebasan sipil berarti kebebasan pribadi yang diberikan kepada msyarakat sipil yang tidak dapat dicampur tangani oleh pemerintah, baik oleh hukum maupun tafsiran yudisial, apabila tidak ada alasan tertentu. Kebebasan sipil tersebut mencakup kebebasan dari penyiksaan, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, kebebasan berekspresi, hak untuk mendapatkan keamanan dan kemerdekaan, kebebasan berbicara, hak untuk privasi, hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum, hak untuk memperoleh pengadilan yang adil, dan juga hak untuk hidup. Dengan adanya kebebasan sipil tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan dengan hidupnya karena ada jaminan dari negara.
3. Berfungsinya Pemerintahan
Berarti pemerintah memegang kewajibannya untuk menjalankan tugas yang diberikan ketika ia memilih untuk mendapatkan jabatan politik. Negara yang tidak berfungsi sistem pemerintahannya lambat laun akan mengalami kehancuran. Negara bisa diibaratkan seperti sebuah bangunan dan sistem pemerintahan diibaratkan sebagai tiang penyangga bangunan tersebut, apabila tiang yang menjadi penyangga bangunan itu tidak menjalankan perannya untuk menyangga bangunan tersebut, sudah jelas bahwa bangunan tersebut akan runtuh suatu saat. Begitu pula dengan sebuah negara, apabila sistem pemerintahan tidak berfungsi maka negara tersebut pastinya akan runtuh.
4. Partisipasi Politik
