Pada masa demokrasi terpimpin melalui penetapan presiden no. 7 tahun 1959 mulai diterapkan sistem yang memberikan syarat khusus untuk pendirian partai politik, diantaranya yaitu harus menerima dan membela pancasila serta konstitusi 1945, memiliki cabang di seperempat wilayah Indonesia, menggunakan cara-cara damai dan demokrasi, serta presiden memiliki hak untuk menyelidiki administrasi dan membubarkan partai apabila terindikasi coba menjatuhkan pemerintahan.Â
Namun praktik demokrasi kala itu masih dianggap tidak efektif dan kurang efisien karena warna perjuangan yang sama akan tetapi pada praktiknya masih saja menempatkan pada posisi berbeda karena perbedaan partai politik.
Selain itu upaya menciptakan situasi politik yang stabil agar fokus perjuangan tidak lagi pada persoalan ideologi namun pada persoalan ekonomi, itulan prioritas masa orde baru sehingga melakukan fusi partai pada tahun 1973 hanya menjadi 3 partai politik yaitu PPP yang merupakan gabungan dari partai politik beraliran islam.
Kemudian PDI sebagai gabungan partai Non-islam dan nasionalis, serta GOLKAR yang saat itu masih menjadi Lembaga masyarakat yang dianggap tidak condong kedalam aliran nasionalis atau islami.Â
GOLKAR dikemudian hari berubah menjadi partai politik dan menjadi tunggangan politik soeharto, tentu melalui teori pemikiran politik kritis kita dapat mengetahui timbal balik antara kehadiran GOLKAR dan Soeharto.
Kemudian peristiwa bersejarah lainya yang menunjukan perubahan dalam pemikiran politik Indonesia yaitu penerapan dwifungsi abri dimana tentara memungkinkan untuk ikut serta bukan hanya sebagai komponen pengaman negara namun juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan negara.Â
Soeharto yang berlatar belakang TNI tentu sangat diuntungkan dengan kondisi ini, selain kehadiran golkar yang sukses mendominasi suara partai politik saat itu dan sekaligus menjadi tunggangan politik Soeharto, budaya senioritas TNI dan perintah komando menjadi suatu hal yang mutlak harus di taati oleh para anggota TNI yang terlibat dalam dwifungsi abri.Â
Peran abri mendominasi proses politik baik secara struktural maupun pengambilan keputusan di parlemen, inilah penyebab Soeharto mampu melanggengkan kekuasaanya selama 32 tahun sebagai presiden dengan masa kepemimpinan terpanjang di Indonesia karena pemikiran politik saat itu sudah sangat halus dan anggun didominasi sekaligus dikuasai oleh Presiden Jenderal Besar H.M Soeharto. Inilah bagian dari konstelasi pemikiran politik Indonesia yang terjadi pada pada zaman orde baru, sebuah pengalaman "berharga" bagi bangsa Indonesia...
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H