Kedua pokok pikian Keynes tersebut membawa beberapa perubahan adikal dalam ilmu ekonomi. Yang petama, mulai diperhatikannya dimensi global atau agregat (makro) dalam analisi ilmu ekonomi. Denga demikian ilmu ekonomi telah berkembang menjadi ilmu ekonomi makro. Kedua, dengan dirasa perlunya analisis kebijakan, maka perlunya studi-studi empiris. Dengan demikian terjadi perubahan/penyempurnaan metodologi dalam analisis ekonomi, dai hanya mengandalkan metode deduktif menjadi juga menggunakan metode induktif. Tidak belebihan jika Keynes dihormati sebagai bapak ilmu ekonomi makro sekaligus ekonom perintis studi induktif.
Masalah-Masalah Ekonomi Makro
Secara umum permasalahan dalam ekonomi makro dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :
Masalah jangka pendek atau kadang disebut juga masalah stabilisasi. Masalah ini berhubungan dengan bagaimana men-drive perekonomian dari satu periode ke periode berikutnya dalam jangka pendek (bulan,tahun) agar dapat terhindar dari "penyakit" ekonomi makro yang utama , yaitu (a) inflasi yang besardanberkepanjangan, (b) tingkat pengangguran terbuka  yang besar, dan (c) ketimpangan dalam neraca pembayaran.
Masalah jangka panjang atau kadang disebut juga sebagai masalah pertumbuhan, masalah ini berhubungan dengan bagaimana men-drive perekonomian agar tetap berada dalam kondisi keserasian antara pertumbuhan jumlah penduduk pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dan untuk investasi (dengan program penggalakkan tabungan masyarakat).
Dari segi teori, apabila kita ingin "menyetir" perekonomian kita dalam jangka pendek, kita harus melakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat jangka pendek pula, misalnya dengan jalan menambah jumlah uang yang beredar, menurunkan bunga kredit bank, mengenakan pajak impor, menurunkan pajak pendapatan , menurunkan pajak pendapatan atau pajak penjualan , menambah pengeluaran pemerintah , mengeluarkan obligasi Negara dan sebagainya.
Bahwa dalam praktek kaitan antara masalah jangka pendek dan jangka panjang adalah sangat erat  ,terutama bagi Negara-negara sedang berkembang . dengan lain kata, kita sering kali tidak bisa mengkotakkan secara jelas mana yang jangka pendek dan mana yang jangka panjang . dibanyak Negara-negara sedang berkembang , kita tidak bisa melakukan kebijakan stabilisasi yang terlepas dari kebijaksanaan pembangunan ekonomi (jangkapanjang). Sering kali kebijaksanaan jangka pendek yang kita sebutkan di atas, meskipun kita laksanakan secara se tepat-tepatnyapun, tidak bisa menghilangkan secara tuntang penyakit makro, seperti inflasi dan pengangguran yang diderita oleh masyarakat dalam jangka pendek. Sebabnya adalah bahwa Negara-negara tersebut seringkali penyakit inflasi dan pengangguran tersebut berakar pada sebab-sebab "struktural" , yaitu pada faktor-faktor yang hanya bisa berubah atau di ubah dalam jangka panjang (baisanya melalui pembangunan ekonomi dan sosia).
Kebijakan Ekonomi Makro
Tujuan kebijakan ekonomi
Kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh setiap negara secara bersama-sama dilakukan oleh pemerintah dan swasta bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dan mungkin timbul dalam perekonomian, dimana pemerintah sebagai regulatornya dan swasta sebagai pelaksananya. Diharapkan dari perpaduan tersebut akan dapat tercapai keadaan perekonomian yang diinginkan, sebagai berikut:
Tingkat Kesempatan Kerja yang Tinggi
Pada dasarnya negara manapun didunia ini tidak menginginkan adanya pengangguran dalam perekonomian, karena selain berdampak buruk bagi sendi kehidupan sosial masyarakat jugab merupakan beban ekonomi negara yang harus ditanggung, baik dari segi ekonomi maupun politik. Dalam kondisi ideal tidak adanya pengangguran memang sangat diharapkan, tetapi pada kenyataannya tingkat pengangguran dari tahun ketahun selalu ada dan banyak, dan situasinya memang tidak dapat dihilangkan. Apa yang dapat dilakukan oleh negara adalah mengurangi tingkat pengangguran sampai pada tingkat yang moderat, yaitu dimana semua lapangan pekerjaan yang disediakan oleh negara (swasta dan pemerintah) terisi penuh oleh para pencari kerja (angkatan kerja).
Kapasitas Produksi Nasional yang Tinggi
Untuk negara-negara yang tergolong masih berkembang dan terbelakang perekonomiannya, usaha peningkatan kapasitas produksi memanglah merupakan suatu keharusan, yaitu dengan cara melakukan investasi disegala bidang yang sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan yang tepat. Tingginya rendahnya kapasitas produksi tergantung dari tinggi rendahnya investasi, sedangkan investasi (dalam negeri) tergantung dari tingkat bunga dan pendapatan masyarakat. Dengan demikian untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, maka peningkatan pendapatan masyarakat perlu dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas masyarakat dan mengembangkan teknologi (pemberdayaan sumber daya)
Tingkat Pendapatan Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi
Tidak ada suatu ukuran standar mengenai bagaimana tinggi pendapataan suatu negara yang harus mencapai. Akan tetapi, berdasarkan perbandingan pada negara lain tentu saja dapat diketahui apakah pendapatan nasional suatu negara lebih besar atau lebih kecil dari negara lainnya. Tentu saja kondisi yang diharapkan adalah bila pendapatan nasionalnya lebih tinggi dari pendapatan nasional negara lain.
Keadaan Perekonomian yang Stabil
Stabilitas perekonomian merupakan salah satu syarat penting dalam memberikan kepercayaan terhadap pelaku ekonomi untuk melakukan usahanya. Kestabilan yang diharapkan dalam perekonomian adalah kestabilan dalam hal tingkat pendapatan, kesempatan kerja dan terutama kestabilan pada tingkat harga-harga barang secara umum. Dalam pengertian yang lebih realistis, perekonomian yang stabil bukanlah berarti suatu perekonomian yang kondisinya selalu mengalami masa-masa booming terus menerus (tidak pernah terjadi penurunan atau peningkatan kondisi ideal), tetapi suatu kondisi yang fluktuasi variabel ekonomi terutama harga-harga komoditi secara umum dan tingkat pendapatan bergerak/berubah dalam kondisi yang wajar.
Neraca Pembayaran Luar Negeri yang Seimbang
Neraca pembayaran adalah ikhtisar sistematis dari semua transaksi ekonomi dengan luar negeri selama jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam uang (biasanya dalam satuan dolar Amerika Serikat). Dalam neraca pembayaran tersebut beberapa hal penting yang perlu diketahui adalah neraca perdagangan transaksi berjalan, dan lalu lintas moneter.
Distribusi Pendapatan yang Merata
Keadilan pembagian rezeki dari hasil mengelola sumber daya, baik alam maupun manusia, dari suatu negara adalah dimana pendapatan yang diperoleh dapat dinikmati secara merata oleh rakyatnya, dalam arti distribusi pembagian pendapatan yang relative adil. Artinya, sebagian besar pendapatan negara dinikmati oleh sebagian besar golongan masyarakat dalam perekonomian tersebut. Dengan meratanya pembagian pendapatan diharapkan tingkat konsumsi masyarakat juga relatif lebih baik. Pada muaranya, diharapkan aksn terjadi kehidupan yang tidak bertendensi pada keesahan dan kerusuhan sosial.
Bentuk kebijakan ekonomi Makro
Untuk mencapai tujuan dari ekonomi makro diperlukan beberapa untuk kebijakan yang harus dijalankan oleh suatu Negara, diantaranya sebagai berikut :
a. Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam pendapatan dan pengeluaran negara dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian atau memengaruhi jalannya perekonomian. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat memengaruhi tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, tinggi rendahnya investasi nasional, distribusi pendapatan nasional, dan sebagainya.
b. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dijalankan oleh bank sentral (Bank Indonesia) untuk memengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam masyarakat atau mengubah tingkat bunga (memengaruhi jumlah uang yang beredar), dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Salah satu cara untuk melakukan kebijakan moneter adalah dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga yang berlaku. Jika tingkat suku bunga rendah, maka pengusaha akan menambah modalnya (investasinya). Sebaliknya jika tingkat bunga tinggi, maka pengusaha akan mengurangi modalnya (investasinya) dan cenderung untuk memperbanyak tabungan.
c. Kebijakan Segi Penawaran
Kebijakan fiskal dan moneter dapat dipandang sebagai kebijakan yang memengaruhi pengeluaran agregat. Dengan demikian kebijakan fiskal dan moneter merupakan kebijakan dari segi permintaan. Di samping melalui permintaan, kegiatan perekonomian juga dapat dipengaruhi dari segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Kebijakan segi penawaran lebih menekankan pada peningkatan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja (dengan mengurangi pajak pendapatan rumah tangga) dan peningkatan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya. Cara ini dilakukan pemerintah dengan memberi insentif kepada perusahaan yang melakukan inovasi, menggunakan teknologi yang canggih, dan pengembangan mutu barang yang diproduksikan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H