Permasalahan menjadi serius ketika aturan razia dan penyitaan dagangan justru diterbitkan oleh pemerintah kota. Karena diterbitkan oleh pemerintah kota, aturan yang bernada agama itu memperoleh legitimasinya untuk dipaksakan kepada masyarakat melalui penegak hukum. Dalam hal ini, melibatkan Satpol PP dalam realisasi aturan itu.
Akan tetapi, kehadiran aturan itu secara tidak langsung, telah mengintervensi kebebasan sang ibu pemilik warung nasi untuk menentukan prioritas identitasnya. Sang ibu pun seolah-olah terpaksa untuk mengutamakan identitas diri dan orang lain yang juga sebagai seorang Muslim dan tengah berpuasa. Namun, hal itu akan berakibat pada terabaikannya prioritas identitas sang ibu sebagai pedagang. Selanjutnya, dampak itu akan berpengaruh pada hilangnya penghasilan dan prioritasnya untuk menghidupi keluarga dan dirinya sendiri juga ikut terabaikan.
Selain itu, dalam penentuan kebijakannya, pemerintah kota Serang jelas telah mengabaikan aspek identitas para pemilik warung sebagai pedagang makanan. Sederhananya, kepentingan ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidup pribadi dan keluarga para pedagang, diabaikan begitu saja. Tentu bagi profesi selain pedagang makanan, aturan itu tidak terlalu berdampak signifikan. Namun, dari sisi para pedagang makanan, aturan itu jelas membahayakan warga kotanya sendiri karena mereka menjadi tidak berpenghasilan untuk waktu tertentu.
Dengan demikian, jika bertolak dari penjelasan di atas, apa yang dilakukan sang ibu pemilik warung adalah sah-sah saja. Persoalan penutupan warung nasi itu juga tidak lagi dipandang sebagai konflik horizontal antar mereka yang berpuasa dan tidak atau Muslim dan non-Muslim. Arah persoalan sesungguhnya segera terarah pada kebijakan pemerintah kota Serang yang keliru memahami keberagaman identitas yang dimiliki tiap individu. Termasuk prioritasnya yang mendasar seperti prioritas untuk bertahan hidup dengan bekerja.
