Kritisi kami terhadap Wakil Rakyat bidang Pendidikan Komisi X, yang berkoar-koar di YouTube atau di rapat DPR namun tidak ada dampak yg positif nya juga? Supaya berdaya guna apa yg harus dilakukan oleh Anggota DPR tersebut?
Menurut kami, rhetorika tanpa tindakan konkret dalam anggota DPR diharapkan untuk tidak hanya berbicara atau berkoar-koar, tetapi juga mengambil tindakan konkret yang dapat menghasilkan perubahan positif dalam bidang yang mereka representasikan, dalam hal ini pendidikan. Koar-koar di media atau rapat DPR tanpa adanya tindakan konkret dan hasil yang nyata dapat dianggap sebagai tindakan tanpa substansi.Â
Anggota DPR seharusnya fokus pada tindakan nyata, seperti memberikan kontribusi dalam merancang dan mengawasi kebijakan pendidikan yang membawa perubahan positif. Jika hanya berbicara tanpa mengambil tindakan nyata, maka representasi mereka menjadi kurang berarti bagi masyarakat. Kesadaran untuk gotong royong yang dimiliki DPR sangat kurang, dalam diskusi menyalahkan atau memojokkan orang atau kelompok bukanlah hal yang tepat, Namun memberikan solusi, ide, atau masukan dan langkah-langkah yang akurat dan konkrit, itulah yang seharusnya dilaksanakan bersama-sama, kita ini satu kesatuan, bukan perseorangan atau kelompok-kelompok.
Menurut kami, agar berdaya guna anggota DPR dapat ditingkatkan adalah dengan cara mereka seharusnya memiliki yang mendalam tentang isu-isu pendidikan yang dihadapi oleh masyarakat dan sekolah di berbagai wilayah.Â
Proses ini memerlukan penelitian dan analisis yang cermat tentang masalah-masalah tersebut sehingga pada akhirnya mereka dapat merumuskan kebijakan yang efektif. Dan juga mereka terlibat aktif dalam proses perumusan kebijakan, mendengarkan masukan dari para ahli pendidikan, berkordinasi dengan pihak terkait, bahkan mengambil sampel-sampel tertentu pada sekolah-sekolah yang sumber daya manusianya kurang.Â
Dengarkan mereka, diskusi, berikan penyuluhan, pelatihan, dan pengembangan terhadap guru-guru. Hal ini untuk mengembangkan keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan siswanya. Guru yang berkualitas sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan mereka perlu mendapatkan pelatihan yang baik dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka. Langkah lain yang bias dilakukan adalah memastikan bahwa anggaran yang telah disetujui untuk pendidikan dialokasikan dan digunakan dengan efisien. (Juneha, 2023). Mereka juga harus dapat melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar menguntungkan siswa dan guru.Â
Langkah selanjutnya adalah memberikan anggaran dan memastikan bahwa anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan agar dapat digunakan seperti semestinya. Karena masih saja sering terjadi kecurangan-kecuranga di lapangan, anggaran untuk pendidikan siswa guru dan sekolah, malah dipakai oleh oknum.
REFERENSI
Juneha, Nena. (2023) Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Mutu Pendidikan Di Kota Bandar Lampung Tahun 2022. DigiLab UNILA.
Membangun SDM Indonesia Membangun Sinergitas | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (kemenkopmk.go.id)
Pratiwi, I. (2019). EFEK PROGRAM PISA TERHADAP KURIKULUM DI INDONESIA. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 4(1), 51 - 71.
Survei PISA: Pendidikan Indonesia Enam Terbawah -- DW -- 05.12.2019.
UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
