Sebagai pegawai pemerintah, saya cukup familiar dengan istilah SDGs. Jika dijelaskan dalam Bahasa Indonesia, arti SDGs secara kebahasaan adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun jika istilah ini saya sampaikan kepada masyarakat luas dalam sekali pertemuan, saya ragu mereka akan memahami apa isi dan tujuannya. Tujuannya saja bingung, bagaimana kita semua bisa bahu membahu bekerjasama untuk mencapai tujuan SDGs.
Baiklah, sekarang mari kita kenalan dulu sama yang Namanya SDGs. Menurut logika sederhana saya, SDGs adalah tujuan ideal yang sudah ditetapkan oleh negara-negara di dunia yang tergabung dalam PBB untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang dicita-citakan atau diharapkan.
Misalnya, kita ingin semua orang di dunia ini hidup di dunia dengan gizi yang cukup dan pangan yang aman. Saat kita makan, kita tidak perlu hawatir akan kualitas dari makanan yang kita makan. Kita juga ingin semua orang tidak memiliki kepastian akan makanan. Dahulu kala, saat musim tidak menentu, mungkin satu wilayah atau negara lain mengalami kelaparan saat menunggu musim kemarau, atau ada yang kelaparan karena miskin, ada juga mungkin yang kelaparan karena negaranya dilanda perang.
Kondisi di atas adalah salah satu contoh, hal yang melatarbelakangi disepakatinya tujuan-tujuan dalam SDGs. Dalam jangka waktu 10 tahun misalnya, kita bercita-cita tak ada satu orang pun di Indonesia yang mengalami kelaparan.
Namun, tujuan SDGs ini bukan hanya 1, Berdasarkan kesepakatan global SDgs memuat 17 tujuan, ada tujuan yang berkaitan dengan pilar ekonomi, ada tujuan yang berkaitan dengan pilar sosial, ada tujuan yang berkaitan dengan pilar lingkungan, ada juga tujuan yang berkaitan dengan politik dan hukum.
Sederhananya, tujuan dalam SDGs adalah tujuan yang diinginkan oleh semua orang. Misalnya saat melihat penegakan hukum di suatu negara kurang maksimal, kita mengharapkan aparat penegak hukumnya memiliki integritas tinggi. Saat kita melihat ada orang yang membuang sampah sembarangan atau ada banyak hutan yang ditebang, kita juga berharap orang-orang dapat bertanggung jawab atas sampah yang ia buang, kita juga berharap hutan tetap rimbun, supaya dapat dinikmati oleh generasi setelahnya.
Saking banyaknya tujuan ideal yang tercantum dalam SDGS, tak semua negara bisa dengan mudah mencapainya. Sebagaimana kita tahu, capaian negara-negara dalam mencapai tujuan SDGs setiap tahun dilaporkan di forum High Level Political Forum di Markas PBB New York.
Di forum tersebut, para pemimpin dari seluruh dunia dapat saling bertukar ide tentang praktik baik yang sudah dilakukan negara tertentu dalam mencapai SDGs. Para pemimpin negara juga dapat saling mengetahui persentase capaian SDGs di sejumlah negara.
Di Indonesia, tujuan SDGs sendiri sudah diarusutamakan ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah atau RPJMN. Sehingga, sekali dayung dua tiga pulau terlampaui, sehingga Indonesia berkomitmen untuk sama-sama mencapai target pembangunan nasional bersamaan dengan mencapai target SDGs. Karena, tujuan SDGs ini selaras dengan tujuan pembanguna nasional.
Masalahnya, mencapai tujuan SDGs tidaklah mudah. Seluruh pemangku kepentingan setidaknya harus sama-sama saling berkomunikasi, berkoordinasi dan bekerjasama dalam mencapainya. Namun kata bekerjasama dengan berbagai pihak adalah pekerjaan yang sangat menantang.
Setidaknya dibutuhkan berbagai inisiatif dan jalinan komunikasi yang terjalin secara terus menerus dalam jangka waktu yang tidak singkat. Kesulitan Kerjasama dalam mencapai tujuan SDGs bisa diibaratkan seperti sebuah orchestra.
Untuk memainkan simfoni yang indah, harus ada keselarasan antara konduktor dan pemain music. Bayangkan konduktor adalah pemerintah atau pihak yang memiliki dana dan kemampuan operasional. Sementara pemain music adalah kelompok masyarakat atau pemangku kepentingan yang telah melakukan kajian atau praktik dalam mencapai SDGs di lapangan.
Pertanyaan yang muncul adalah, puhak mana yang harus memulai inisiatif kerjasama terlebih dahulu. Apabila para pemain musik yang mewakili kelompok masyarakat tadi harus memulai inisiatif, mereka tidak tahu cara atau mekanisme paten dalam menjalin kolaborasi. Pihak mana yang harus dihubungi dan bagaimana cara mendapatkan informasi terkait pihak yang dapat dihubungi.
Jika konduktor yang memulai inisiatif, ia tidak tahu ada berapa banyak musisi yang sudah melakukan kajian atau praktik dalam mencapai SDGs. Karena, bisa saja praktik ini dilakukan secara personal maupun kelembagaan. Namun, karena mereka tidak terdeteksi, ahirnya konduktor tidak dapat berkolaborasi bahkan memberikan apresiasi.
Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah menciptakan platform komunikasi yang jelas dan terbukan, sehingga keduanya dapat saling bertemu dan berkolaborasi. Misalnya, Sekretariat SDGs membuat website dan mencantumkan database kelompok masyarakat sipil yang telah berkolaborasi.
Sekretariat SDGs juga dapat mencantumkan link tawaran kerjasama dan mekanisme kerjasama di website dan akum media sosialnya. Dengan begitu kelompok masyarat yang sudah memulai aksi atau berminat melakukan aksi dapat tercatat di website bersama tersebut.