Pengertian pancasila sebagai dasar negara seperti yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV ialah sebagai dasar negara yang di dalamnya mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi masyarakat indonesia serta menjadi nilai yang mendasar bagi norma-norma yang berlaku di indonesia.
Sampai saat ini tidak ada sumber hukum atau filsafat dalam bernegara di indonesia yang melebihi pancasila. Hanya dengan sejajar dengan pancasila saja sebuah peraturan dapat menjadi hukum dan atas dasar pancasila indonesia dapat menentukan arah dari kepentingan nasionalnya.
Gagasan mengenai dasar negara mulai dibicarakan pada tanggal 29 Mei 1945-1 juni 1945 ketika sidang pertama BPUPKI dimulai tujuannya untuk membahas dasar negara indonesia.Â
Selama sidang berlangsung ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara indonesia yaitu Dr. Soepomo,Ir. Soekarno dan Moh. Yamin namun belum ada persetujuan tentang dasar negara.Situasi dalam persidangan mulai berubah pada hari ke 3 tepatnya pada tanggal 1 juni 1945 yang kemudian Ir.soekarno mengutarakan pendapatnya tentang 5 dasar prinsip negara kesatuan indonesia
1)Prinsip kebangsaan
Menurut soekarno indonesia harus berdiri sebagai sebuah bangsa dalam negara bahwa bangsa adalah keinginan manusia untuk bersatu atas dasar persamaan nasib
2)Prinsip Internasionalisme
Tidak cukup hanya dengan mencintai bangsa indonesia,dasar negara indonesia adalah kecintaannya terhadap perdamaian dunia.
3)Mufakat
Soekarno mempercayai bahwa mufakat adalah tradisi dari negara indonesia maka dari itu setiap golongan dari masyarakat yang memiliki pendapat berbeda harus diberi platform untuk menyuarakan pendapatnya tanpa melukai pihak lain.
4)Kesejahteraan
Soekarno khawatir akan ketimpangan kekayaan yang merajalela akan membuat kemerdekaan indonesia seolah-olah hanya menjadi kemerdekaan kelas tertentu maka dari itu soekarno menganggap sebuah kemerdekaan harus dibarengi dengan keadilan sejahtera.
5)Ketuhanan
Semua agama yang ada di indonesia harus menghormati satu sama lain dan bangsa indonesia adalah bangsa yang selalu mengamalkan ajaran agama dan menyembah tuhan.
Untuk menampung berbagai pendapat dari beberapa tokoh maka dibentuklah
Panitia sembilan atau panitia kecil untuk membahas rumusan dasar negara lebih lanjut.
Panitia sembilan berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan UUD 1945 yang
dikenal sebagai piagam jakarta yang disahkan pada tanggal 16 juli 1945. Adapun rumusan pancasila yang terdapat pada piagam jakarta adalah sebagai berikut:
1.Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya
2.Kemanusiaan yang adil dan beradab
3.Persatuan indonesia
4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
Pada sidang pertama PPKI 18 agustus 1945 terjadi perubahan sila 1 kemudian beberapa tokoh bangsa mengadakan rapat non-formal untuk membahas kemungkinan pecahnya indonesia karena keberatan dengan sila pertama dalam piagam jakarta yang kemudian menjadi ketuhanan yang maha esa. Â
HUBUNGAN PANCASILA DENGAN PEMBUKAAN UUD NRI TAHUN 1945
Inti dari pembukaan UUD 1945 terdapat dalam alinea IV. Sebab pada alinea IV mencakup segala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan pancasila. Hubungan pancasila dengan pembukaan UUD 1945 terbagi menjadi 2 yaitu formal dan material.
1) Hubungan Secara Formal
Tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial,politik dan ekonomi saja, akan tetapi juga perpaduan asas-asas kultural,religius dan kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam pancasila.
2)Hubungan Secara Material
Jika dilihat dari proses perumusan pancasila dan pembukaan UUD 1945 materi pertama yang dibahas BPUPKI adalah dasar negara setelah itu pembukaan UUD 1945. Kemudian tersusunlah piagam jakarta oleh panitia sembilan sebagai bentuk pembukaan UUD 1945. Jadi materi pokok pada UUD 1945 adalah pancasila.
PENJABARAN PANCASILA DALAM BATANG TUBUH UUD NRI TAHUN 1945
Sesuai dengan penjelasan UUD 1945, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut:
1.Persatuan yaitu negara melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah dasar indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
2.Keadilan sosial yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
3.Kedaulatan rakyat yaitu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan
4.Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu negata berdasar atas ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
Â
*Pokok pikiran yang pertama yaitu negara yang melindungi bangsa indonesia seluruhnya
*Pokok pikiran yang kedua yaitu merupakan causa finalis dalam pembukaan UUD 1945 yang menegaskan suatu tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai
*Pokok pikiran yang ketiga mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk ke dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan
*Pokok pikiran yang keempat yaitu UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur
IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN NEGARA DI BIDANG POLITIK,EKONOMI,SOSIAL BUDAYA DAN HANKAM
 1. Dalam Bidang Politik
Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26,27(ayat 1) dan pasal 28. Selain itu,sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan pancasila sebagai dasar moral politik.
2.Dalam Bidang Ekonomi
Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dituangkan dalam pasal 27(ayat 2),pasal 33,dan pasal 34. Maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di indonesia bertujuan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan keadilan.
3.Dalam Bidang Sosial Budaya
Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya dituangkan dalam pasal 29,31 dan pasal 32. Kebijakan negara dalam sosial budaya mengandung arti bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat indonesia harus diwujudkan dalam pembangunan masyarakat.
4.Dalam Bidang Hankam
Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang hankam dituangkan dalam pasal 27 (ayat 3) dan 30. Dalam bidang ini harus diawali bahwa indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk melindungi dan membela negara serta bangsa dalam mengayomi masyarakat.
REFERENSI:
gurupendidikan.co.id
academia.edu
zonareferensi.com
hamiddarmadi.blogspot.com
brainly.co.id
sosiologis-com.cdn.