Untuk mengatasi dampak kenaikan UKT terhadap aksesibilitas pendidikan, beberapa solusi yang dapat diambil adalah:
1. Pemerintah dan Perguruan Tinggi: Pemerintah dan perguruan tinggi harus bersama-sama mencari solusi dari setiap masalah yang ditimbulkan dari kebijakan kenaikan UKT. Pemerintah dapat mempertimbangkan mendanai perguruan tinggi untuk mengurangi beban keuangan yang ditanggung mahasiswa dan orang tua[3].
2. Diversifikasi Sumber Pendapatan: Universitas harus berupaya mencari sumber pendapatan yang lebih beragam, seperti jasa riset dan konsultansi, Badan Usaha Milik Kampus (BUMK), dan monetisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), untuk mengurangi ketergantungan pada UKT.
3. Pengembangan BUMK: Pengembangan BUMK seperti wisma atau asrama mahasiswa dapat membantu meningkatkan pendapatan universitas tanpa mengorbankan investasi pada aspek lain dari pendidikan.
4. Pemanfaatan HAKI: Universitas harus meningkatkan pemanfaatan HAKI untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada UKT. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan jasa riset dan konsultansi yang berbasis HAKI.
Dengan demikian, kenaikan UKT harus diimbangi dengan upaya meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan diversifikasi sumber pendapatan.
Dalam sintesis, kenaikan UKT memang memberikan keuntungan bagi universitas, tetapi juga memicu kontroversi terkait aksesibilitas pendidikan. Universitas harus berupaya mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak, dengan fokus utama tetap pada peran mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mencerdaskan bangsa. Diversifikasi sumber pendapatan dan pengembangan BUMK serta pemanfaatan HAKI dapat membantu mengurangi ketergantungan pada UKT dan meningkatkan pendapatan universitas secara berkelanjutan.
