Â
Latar Belakang
Indonesia saat ini tengah menyambut tahun politik. Kita tahu bahwa tahun 2019 adalah pesta demokrasi besar, yaitu penentuan atau pemilihan Presiden dan Wakilnya. Lebih spesifik lagi, di Jawa Tengah dan di beberapa provinsi lain tahun ini juga tengah menyambut pelaksanaan pemilihan gubernur dan calon gubernur. Dalam Negara demokrasi seperti Indonesia ini, pemilihan umum (pemilu) pemimpin di tiap tingkatan pemerintahan merupakan hal yang wajib, terutama sejak reformasi. Artinya demokrasi di Negara kepulauan ini telah berjalan dengan berbagai dinamika yang mewarnainya. Dalam kampanye politik, hal yang paling signifikan adalah tentang pesan-pesan yang disampaikan oleh kandidat. Masing-masing berusaha membawa tema atau topik tertentu untuk ditawarkan pada masyarakat. Sebagian dari kita mungkin lebih familiar dengan janji-janji politik. Hal ini bisa jadi benar, karena itu merupakan bagian dari pesan dalam kampanye politik, meski tidak selalu bermakna demikian.
 Pemilihan Umum atau Pemilu adalah suatu proses demokratis di mana masyarakat memilih wakil mereka untuk pemerintahan atau lembaga publik lainnya. Secara umum, pemilu dilakukan dengan memilih calon atau partai tertentu yang dianggap memiliki program atau visi misi yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan Pamcasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, adalah sarana kedaulatan rakyat untuk melalukan pemilihan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil terhadap anggota DPR, presiden, dan wakil presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan peraturan terkait kampanye untuk Pemilu 2024, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023. Berdasarkan aturan tersebut, masa kampanye pemilu dimulai sejak 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Masa kampanye mencakup pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, peyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta kampanye melalui media sosial. Pada 21 Januari-10 Februari 2024, kampanye mencakup rapat umum, iklan di media massa, media cetak, media massa elektronik, dan media daring.
Masing-masing pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden 2024 terdiri dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memulai kampanye di tempat berbeda pada hari pertama, misalnya mereka memulai masa kampanye nya di dua kota berbeda, yakni Jakarta dan Surabaya. Keduanya tidak berkampanye secara bersamaan agar dapat menjangkau lebih banyak pemilih di daerah. Lalu, paslon 2 yakni Prabowo-Gibran memulai kampanye nya di area Jabodetabek. Sebelum memulai kampanye, keduanya memulai dengan doa bersama lalu keduanya akan berbagi tugas untuk bergerak ke berbagai tempat. Sementara itu, paslon 3 Ganjar-Mahfud MD justru berkampanye di wilayah terjauh di Indonesia. Di mana Ganjar akan memulai berkampanye di Papua, sementara Mahfud MD akan mulai dari wilayah Aceh.
BAB II
  ISI
 Tinjauan Pustaka
Lebih dari 200 juta pemilih di Indonesia dan 1,75 juta masyarakat diaspora Indonesia di seluruh dunia akan memilih calon presiden dan wakil presiden berikutnya pada 14 Februari 2024 dan pemilihan anggota legislatif akan dilaksanakan pada hari yang sama. Kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden sudah dilangsungkan sejak 28 November 2023 yang turut disambut atensi warga maupun warganet di media internet. Konten kampanye pemilu 2024 menghasilkan 268.638 atensi dengan memunculkan 1.295.609 interaksi warganet, mulai dari berbagai platform di meda sosial. Ragam tagar terkait konten kampanye ketiga pasangan capres dan cawapres melengkapi atensi warganet, mulai dari #AniesMuhaimin2024 #AMINAjadulu #SalamAd1Makmur #PrabowoGemoy #PrabowoGibranIstimewa #BersamaIndonesiaMaju #GanjarMahfud2024 #SahabatGanjar dan #GanjarPranowo.
Media sosial dinilai menjadi senjata yang ampuh untuk menggaet pemilih muda pemilu 2024 yang akan mendatang. Bahkan sejumlah tokoh dan politisi cukup aktif menggunakan media sosial sebagai platform komunikasi dengan masyarakat. Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Dr. Ujang Komaruddin mengatakan jika politisi ingin menggaet pemilih pemula yang mayoritas berasal dari generasi Milenial dan generazi Z makan pendekatan melalui media sosial harus dilakukan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 27,7% penduduk Indonesia merupakan generasi Z dan 25,9% merupakan generasi Milenial, sehingga totalnya berjumlah 270,2 juta jiwa. "Capres dan cawapres melakukan strategi modern terkini maupun  konvensional lewat darat untuk mengambil suara kalangan-kalangan tradisional, kalangan lama. Nah itu kalau pendekatan ke generasi Z pendekatan melalui udara, melalui media, khususnya media sosial," kata Ujang saat dihubungi pada senin 21 Februari. Oleh karena itu, mereka hari ini capres dan cawapres itu mengaktifkan kanal-kanal media itu untuk membangun dan untuk mendapatkan simpati dari kalangan milenial itu. Mem-publish prestasinya, kinerjanya, dan lain sebagainya lewat kanal media sosial tersebut.
