Polemik Pemimpin Non-muslim

Seperti biasa, malam senin ini saya ada kegiatan 'ngaji grumungan' atau pengajian yang dikemas dengan diskusi santai layaknya orang nongkrong di cafe.

Malam kita membahas bab fiqih dan tafsir Al Qur'an. Dan diakhir acara ada sesi tanya jawab layaknya acara seminar. Ada satu pertanyaan dari peserta yang menanyakan tentang bagaimana hukum pemimpin non-muslim. Kemudian di jawab oleh pembicara bahwa untuk pemimpin daerah boleh apabila pemimpin itu dari non-muslim akan tetapi untuk tingkatan nasional tidak boleh. Lalu ada peserta lain yang memberikan tanggapan. Bahwa untuk posisi strategis lebih baik pemimpin itu islam karena ditakutkan akan memberikan dampak pada ketidakstabilan politik. 

Pendapat tersebut masih didasarkan pada perspektif agama. Coba kita lihat dari perspektif lain, misalnya sejarah. Dulu waktu Indonesia hampir merdeka, di bentuk sebuah tim sembilan untuk merumuskan dasar negara. Dasar negara tersebut di bingkai dalam balutan Pancasila. Ada yang mengusulkan dalam salah satu sila tersebut terlalu ngislam. Akan tetapi usulan tersebut membuat gejolak bagi rakyat Indonesia Timur yang mengancam akan keluar dari Indonesia bila sila tersebut tidak diubah. Akhirnya berdasar usulan KH Wahid Hasyim, sila tersebut diubah agar bisa diterima oleh seluruh warga Indonesia.

Kalau kita ingin Indonesia jadi negara yang ngislami, hal tersebut bisa dilakukan sejak dulu oleh KH Wahid Hasyim yang jelas-jelas keislamannya. Akan tetapi itu tidak dilakukan karena atas nama Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya Islam saja. Jadi mari kita hormati pendiri bangsa ini dengan menghormati agama lain yang ada di Indonesia. Kalau orang Islam bisa jadi pemimpin, non-muslim juga bisa. Karena sekali lagi Indonesia bukan hanya Islam saja. 

Artikel ini bukan untuk mendukung calon pemimpin tertentu, apabila ada salah kata saya minta maaf dan mohon dikoreksi. Marilah kita bersatu untuk Indonesia yang Maju.